Pada 8 November 2026, Presiden Israel Isaac Herzog menyerahkan mandat pembentukan pemerintahan kepada Gadi Eisenkot, pemimpin partai Yashar. Mandat itu datang setelah 67 anggota Knesset merekomendasikannya, termasuk dua daftar partai warga Palestina di Israel, Joint List dan Ra’am. Banyak orang membaca ini sebagai angin segar. Tetapi Eisenkot adalah mantan kepala staf militer yang duduk di kabinet perang Netanyahu sejak Oktober 2023 hingga Juni 2024, ketika Gaza dihujani bom. Pergantian perdana menteri belum tentu berarti pergantian kebijakan, dan bagi rakyat Palestina, yang dipertaruhkan adalah kemerdekaan dan kedaulatan penuh, bukan siapa yang duduk di kantor perdana menteri Israel.
Konteks singkat
Pemilu 27 Oktober 2026 tidak menghasilkan pemenang mutlak. Hasil final yang disahkan Komisi Pemilu Pusat memberi Likud 27 kursi dan Yashar 21 kursi. Blok Netanyahu meraih 53 kursi, blok oposisi Yahudi 48 kursi, dan partai-partai Arab 19 kursi, rekor tertinggi mereka dan hampir dua kali lipat dari sebelumnya. Dengan kursi sebanyak itu, partai Arab menjadi penentu. Eisenkot kini punya 28 hari untuk membentuk pemerintahan, dengan kemungkinan perpanjangan 14 hari. Ia sendiri menyatakan tidak akan menggandeng partai Arab ke dalam koalisi. Politisi Joint List, Ahmad Tibi, memperkirakan hasilnya adalah pemerintahan minoritas dengan “dukungan dari luar” partai-partai Arab.
Argumen pertama: rekam jejak Eisenkot adalah bagian dari masalah
Eisenkot menjanjikan “pemerintahan darurat nasional” yang menurut pengakuannya berwatak Zionis, tanpa tempat bagi partai Arab di dalamnya. Tidak ada tanda ia akan mengubah arah kebijakan terhadap Gaza, Tepi Barat, atau status pendudukan. Padahal di lapangan, kekerasan belum berhenti. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat 1.613 warga Palestina terbunuh sejak gencatan senjata Oktober 2025 hingga 9 November 2026, sementara pasokan bantuan masih tersendat. Kalau pemerintahan baru tidak berkomitmen mengakhiri pendudukan dan blokade, wajah baru di pucuk kekuasaan hanya mengganti kemasan.
Argumen kedua: sejarah menunjukkan dukungan tanpa syarat adalah cek kosong
Joseph Massad, dalam tulisannya di Middle East Eye, mengingatkan bahwa partai-partai Arab pernah merekomendasikan Benny Gantz pada 2020. Gantz kemudian justru bergabung dengan pemerintahan Netanyahu, dan sebagai menteri pertahanan ia memimpin serangan ke Gaza pada 2021 yang menewaskan lebih dari 250 warga Palestina. Pelajarannya sederhana: rekomendasi tanpa syarat politik yang jelas tidak membeli apa pun. Eisenkot sendiri sudah menutup pintu koalisi bagi partai Arab, sehingga dukungan mereka diberikan tanpa jaminan imbal balik apa pun.
Argumen ketiga: pemilu Israel tidak menyentuh struktur yang menindas
Warga Palestina di Israel hidup di bawah sistem hukum yang membedakan hak berdasarkan identitas, termasuk Undang-Undang Negara-Bangsa Yahudi 2018. Selama puluhan tahun, kehadiran mereka di Knesset memang memperbaiki sebagian alokasi anggaran daerah, tetapi tidak mengubah arsitektur diskriminasi itu. Lebih jauh, partisipasi mereka kerap dipakai untuk membuktikan bahwa Israel adalah demokrasi yang inklusif. Selama struktur tersebut utuh, kursi tambahan di parlemen tidak sama dengan kesetaraan, apalagi kemerdekaan.
Argumen keempat: self-determination tidak boleh dipecah-pecah
Sejak Oslo, wacana internasional cenderung menyempitkan persoalan Palestina menjadi nasib penduduk Tepi Barat dan Gaza saja, seolah pengungsi dan warga Palestina di dalam Israel bisa dikesampingkan. Pendekatan sepotong-sepotong ini terbukti tidak menghasilkan negara merdeka, dan malah memperlemah posisi tawar seluruh rakyat Palestina. Dukungan taktis kepada pemerintah Israel mana pun, dengan imbalan konsesi kecil bagi satu kelompok, mengulangi logika yang sama.
Menimbang sudut pandang lain
Kritik ini tidak boleh berubah menjadi tuduhan kepada para pemilih dan pemimpin partai Arab. Mereka menghadapi tekanan nyata. Likud menuding partai-partai Arab “mencuri” pemilu dan menuntut penyelidikan kecurangan, meski Komisi Pemilu menegaskan penyelidikan itu tidak mengubah hasil. Sami Abu Shehadeh dari partai Balad mengakui bahwa tidak ada yang menganggap Eisenkot kandidat yang baik; menurutnya, pilihan yang ada memang tidak mudah dan keputusan itu diambil untuk menyingkirkan pemerintahan yang ada. Alternatifnya, kembalinya Netanyahu bersama sekutu-sekutu ultranasionalisnya, juga bukan pilihan yang menggembirakan. Eisenkot pun mengecam kampanye rasis terhadap warga Arab. Rekomendasi pun belum sama dengan bergabung dalam koalisi. Persoalannya bukan niat mereka, melainkan apakah strategi ini bisa menghasilkan sesuatu yang berarti.
Implikasi lebih luas
Bagi komunitas internasional, jangan sampai pergantian perdana menteri dijadikan alasan untuk mengendurkan tekanan hukum. Mahkamah Internasional (ICJ) pada Juli 2024 menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina tidak sah dan harus diakhiri. Kewajiban itu melekat pada negara, siapa pun perdana menterinya. Media juga perlu berhati-hati: narasi “Israel kembali waras” bisa mengaburkan kenyataan bahwa kebijakan pendudukan melintasi hampir seluruh spektrum politik Zionis arus utama.
Penutup
Tesisnya tetap sama: kemerdekaan dan kedaulatan penuh Palestina adalah satu-satunya solusi, dan tidak ada pemerintahan Israel yang menawarkannya hari ini, baik di bawah Netanyahu maupun Eisenkot. Bagi pembela kemerdekaan Palestina, termasuk kita di Indonesia, ukurannya adalah kebijakan: berakhirnya blokade, pembongkaran pendudukan, dan pengakuan hak seluruh rakyat Palestina. Pertanyaan bagi para pemimpin partai Arab pun seharusnya sederhana: apa syarat yang dituntut sebelum memberi dukungan, dan apa yang akan dilakukan bila janji itu dikhianati lagi?


