HomeEkonomiMinyakita di Atas HET: Tas'ir, Ihtikar, dan Persoalan Distribusi

Minyakita di Atas HET: Tas’ir, Ihtikar, dan Persoalan Distribusi

Minyakita dirancang sebagai minyak goreng rakyat dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter. Pada Februari 2026, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menemukan Minyakita dijual di atas HET di Depok. Pada akhir Oktober 2026, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan harga di 30 provinsi sudah sesuai HET. Dua pernyataan resmi ini tidak sejalan, dan selisihnya menentukan berapa banyak uang yang dikeluarkan rumah tangga untuk minyak goreng setiap bulan. Isu ini penting sekarang karena Kemendag mencatat realisasi DMO (domestic market obligation) Minyakita mencapai 112.277 ton per 20 Oktober 2026, tetapi harga di sebagian wilayah belum sepenuhnya mengikuti HET.

A. Potret empiris

Apa yang terjadi. Menurut Kemendag, berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), harga Minyakita di 30 provinsi, atau 80 persen wilayah pantau, berada dalam HET dengan toleransi maksimal 2 persen, sekitar Rp16.000 per liter. Di 7 provinsi, harga lebih dari 5 persen di atas HET, dan semuanya berada di Papua dan Maluku. Pernyataan ini disampaikan pada 26 Oktober 2026. Sebelumnya, pada April 2026, Bapanas menyatakan kenaikan harga di pasar lebih disebabkan persoalan distribusi yang belum terkendali.

Siapa yang terdampak. Rumah tangga yang membeli minyak goreng eceran, serta pedagang kecil yang harus menjual sesuai HET. Beban terberat ada pada wilayah yang jauh dari pusat distribusi. Kemendag menyebut Papua dan Maluku sebagai wilayah dengan selisih terbesar, tetapi belum menjelaskan biaya distribusi per wilayah.

Tren dan pembanding. HET Minyakita tetap Rp15.700 per liter, dan Menteri Perdagangan menegaskan HET tidak naik pada 12 Juni 2026. Pada Maret 2026, Bapanas menyebut pengecer masih memperoleh margin sekitar Rp1.200 per kilogram. Ini menjadi dasar Bapanas menilai HET masih realistis. Pembanding ini penting karena jika margin pengecer memang cukup, selisih harga di lapangan perlu dijelaskan oleh sebab lain.

Akar masalah: korelasi atau sebab-akibat. Ada dua penjelasan yang bersaing.

  • Penjelasan pertama: distribusi. Bapanas dan Kemendag sama-sama menyebut distribusi sebagai akar masalah. Mendag pada Juni 2026 juga menyebut sebagian Minyakita dipakai untuk program bantuan pangan sehingga mengurangi ketersediaan di pasar. Data ini mendukung penjelasan distribusi, tetapi belum menunjukkan berapa besar pengurangan itu di setiap wilayah.
  • Penjelasan kedua: biaya bahan baku. Pada Februari 2026, Mendag mengakui harga CPO (minyak sawit mentah) terus naik, tetapi pemerintah belum berencana menaikkan HET. Tekanan biaya ini bisa menjelaskan selisih, tetapi tidak menjelaskan mengapa selisih terbesar muncul di wilayah tertentu.
  • Data yang melemahkan penjelasan distribusi: 80 persen wilayah pantau sudah sesuai HET. Jika distribusi adalah masalah sistemik, hasil ini tidak mudah dijelaskan.
  • Data yang masih dibutuhkan: margin per tingkat distribusi (produsen, distributor, pengecer), harga CPO dibandingkan HET, dan data SP2KP per kabupaten dari waktu ke waktu.

Catatan data. Data terbaru yang saya temukan dari Kemendag berasal dari 26 Oktober 2026. Pernyataan April dan Juni 2026 sudah lebih lama dan sebagian sudah tidak mencerminkan kondisi terkini.

B. Analisis ekonomi syariah

Tas’ir dan batas harga. Tas’ir adalah penetapan harga oleh otoritas. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehannya. Sebagian menganggapnya boleh jika pasar tidak adil, sebagian lain lebih berhati-hati karena khawatir mengganggu mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah membahas tas’ir dalam kitab al-Hisbah fi al-Islam. Kutipan dan konteksnya belum saya periksa langsung, sehingga penjelasan ini masih perlu dibaca ulang dari kitabnya. HET Minyakita pada dasarnya adalah batas atas, bukan harga tetap. Perbedaan ini penting karena menentukan apakah pengecer yang menjual di atas HET melanggar aturan atau hanya melampaui anjuran.

Ihtikar dan distribusi. Ihtikar adalah menimbun barang untuk menaikkan harga. Ada hadis yang menyatakan bahwa tidak ada yang menimbun kecuali orang yang berdosa, yang diriwayatkan Imam Muslim. Nomor hadis dan tautannya belum saya periksa, sehingga hadis ini belum saya jadikan dalil utama. Mendag pada Juni 2026 mengancam memasukkan pengecer yang menjual di atas HET ke daftar hitam. Ancaman ini menunjukkan pemerintah melihat penjualan di atas HET sebagai masalah pasar, bukan sekadar masalah harga. Apakah penimbunan benar-benar terjadi di Papua dan Maluku belum bisa dipastikan dari data yang ada.

Hisbah dan amanah. Hisbah adalah pengawasan atas kepatutan dalam transaksi dan pasar. Bapanas menyebut Minyakita sebagai minyak pemerintah, sehingga harganya seharusnya sesuai dengan harga pemerintah. Dalam kerangka amanah, pemerintah bertanggung jawab memastikan barang bersubsidi sampai ke tangan yang berhak dengan harga yang ditetapkan.

Kesenjangan antara prinsip dan praktik. Label “minyak rakyat” tidak menjamin keadilan. Program DMO yang sebagian disalurkan untuk bantuan pangan mengurangi ketersediaan di pasar, dan hasilnya dirasakan paling berat oleh wilayah yang paling jauh dari distribusi. Dalam bahasa hisbah, pengawasan yang hanya dilakukan di pusat tidak cukup untuk menjamin keadilan di pinggiran.

C. Solusi empiris

Solusi 1: Penindakan dan operasi pasar tertarget di wilayah dengan selisih terbesar.

  • Mekanisme: fokus pada 7 provinsi yang lebih dari 5 persen di atas HET, dengan operasi pasar DMO dan pemantauan harga harian yang dipublikasikan per kabupaten.
  • Instrumen syariah: hisbah sebagai pengawasan pasar. Tidak ada akad khusus.
  • Pelaksana: Kemendag, Bapanas, Satgas Pangan, dan pemerintah daerah.
  • Bukti: Bapanas menyatakan operasi pasar dijalankan rutin, tetapi dampaknya belum pernah diukur dengan data yang saya temukan. Tingkat bukti: Masih gagasan.
  • Tahap pertama (maksimal 3 bulan): publikasi data SP2KP per kabupaten setiap pekan, dan penutupan selisih di wilayah yang paling jauh.
  • Indikator: jumlah provinsi yang lebih dari 5 persen di atas HET turun dari 7 menjadi 0 dalam tiga bulan. Target ini adalah hitungan penulis dan belum tentu realistis.
  • Biaya dan risiko: biaya operasi pasar belum tersedia. Risikonya adalah pengecer kecil yang menanggung sanksi, sementara sumber masalahnya ada di rantai distribusi di atas mereka.

Solusi 2: Kontrak distribusi DMO yang transparan.

  • Mekanisme: penyaluran Minyakita melalui BUMN pangan dilakukan berdasarkan kontrak yang mencantumkan rute, volume, dan harga di setiap titik, lalu dipublikasikan.
  • Instrumen syariah: ijarah atau wakalah untuk jasa distribusi, dengan rujukan etika amanah. Penentuan akad perlu diperiksa lebih lanjut oleh ahli fikih muamalah.
  • Pelaksana: Kemendag, Bulog, ID Food, dan Bapanas.
  • Bukti: Kemendag dan Bapanas sama-sama menunjuk distribusi sebagai masalah utama, tetapi belum ada studi yang membandingkan kontrak transparan dengan skema sebelumnya. Tingkat bukti: Masih gagasan.
  • Tahap pertama: audit penyaluran di satu provinsi yang selisihnya besar, untuk mengetahui di titik mana harga naik.
  • Indikator: persentase volume DMO yang sampai ke pasar umum dibandingkan volume yang disalurkan untuk bantuan pangan. Angka target belum tersedia.
  • Biaya dan risiko: biaya audit dan kontrak belum diketahui. Risikonya adalah birokrasi yang memperlambat penyaluran di saat pasokan dibutuhkan.

Apakah bukti dari konteks lain dapat diterapkan? Pengalaman pengawasan pasar di negara lain mungkin relevan, tetapi kondisi geografis Indonesia timur berbeda dengan Jawa. Karena itu, pengawasan di Papua dan Maluku tidak bisa disamakan dengan pengawasan di pusat kota.

D. Refleksi filosofis

Minyak goreng adalah barang kecil yang dibeli hampir setiap hari, sehingga keadilan harga terasa langsung di dapur. Dalam kerangka amanah dan khilafah, harga yang ditetapkan pemerintah adalah janji kepada rakyat. Janji itu baru bermakna jika berlaku di Papua seperti di Jawa, atau setidaknya jika selisihnya dijelaskan secara terbuka.

Dari sudut ‘adl, harga yang sama untuk barang bersubsidi bukan semata-mata soal angka. Keadilan distributif menuntut agar biaya distribusi tidak membebani wilayah yang paling jauh. Di sinilah refleksi ini bertemu dengan solusi 2. Kontrak distribusi yang transparan adalah cara praktis untuk menunjukkan bahwa keadilan itu dijalankan, bukan hanya diumumkan.

Hisbah juga bukan hanya tugas petugas pasar. Ia adalah tanggung jawab bersama untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Solusi 1 dapat diperkuat jika masyarakat juga diberi ruang melaporkan harga yang tidak sesuai, dan laporan itu masuk ke data yang dipublikasikan. Gagasan ini masih perlu diuji, tetapi arahnya sejalan dengan prinsip hisbah.

Penutup

Minyakita di atas HET bukan hanya soal pengecer nakal. Data resmi menunjukkan selisih harga terkonsentrasi di wilayah tertentu, dan sumber masalahnya kemungkinan ada di distribusi, meski bukti lengkapnya belum tersedia. Dua solusi di atas dapat dijalankan dengan biaya yang belum diketahui, dan keduanya perlu data yang lebih rinci.

Pertanyaan terbuka: jika harga yang sama di seluruh Indonesia sulit dicapai, apakah yang lebih adil adalah harga seragam dengan biaya distribusi yang ditanggung negara, atau harga yang menyesuaikan wilayah tetapi dengan transparansi yang jauh lebih baik?

Referensi


  • Tanggal: 16 November 2026
  • Kata kunci: Minyakita, HET, tas’ir, ihtikar, hisbah, distribusi DMO
  • Ringkasan: Harga Minyakita di Papua dan Maluku masih lebih dari 5 persen di atas HET Rp15.700 per liter, sementara Kemendag menyebut 80 persen wilayah pantau sudah sesuai. Selisih ini perlu dijelaskan dengan data distribusi, bukan sekadar penindakan di tingkat pengecer.
ARTIKEL TERKAIT

Terkini