Pada 12 November, bayi sembilan bulan bernama Kinan meninggal karena hipotermia di tenda pengungsian keluarganya di al-Mawasi, Khan Younis. Hari itu juga, serangan udara Israel menghantam gedung bedah Kompleks Medis Nasser, rumah sakit yang menurut pejabat setempat menjadi satu-satunya yang masih berdiri di Khan Younis. Enam orang tewas, termasuk seorang dokter bedah. Semua ini terjadi lebih dari setahun setelah “gencatan senjata” diumumkan. Jeda tembak tanpa kedaulatan bukanlah perdamaian; ia hanya cara lain mengelola penderitaan. Yang dibutuhkan rakyat Palestina adalah kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri, bukan konsesi yang bisa dicabut kapan saja.
Konteks singkat
Gencatan senjata berlaku sejak 10 Oktober 2025 sebagai bagian dari rencana yang didukung Amerika Serikat. Tahap kedua, yakni pelucutan senjata Hamas, penarikan pasukan Israel, dan pemerintahan teknokratis, tersendat. Kesepakatan pelucutan senjata yang diumumkan Presiden Trump pada 30 Juli pun dipertanyakan Israel, yang menegaskan tidak akan menarik pasukan sebelum Hamas dilucuti sepenuhnya. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, per 16 November sedikitnya 1.650 warga Palestina tewas sejak gencatan dimulai. AFP mencatat korban tewas sejak Oktober 2023 telah melampaui 75.000 jiwa.
Pertama: jeda tanpa horizon politik menormalkan kekerasan
Dalam sepekan terakhir, Al Jazeera mencatat sedikitnya 37 orang tewas di Gaza. Militer Israel menyebut sebagian sasarannya komandan Hamas, termasuk yang tewas dalam serangan drone di al-Mawasi pada 14 November, yang mengenai tenda pengungsi. Kantor berita Wafa melaporkan korban lain: seorang pria ditembak saat mengisi wadah air di atap rumahnya, dan seorang sopir yang mengantar mempelai pria ke sesi foto pernikahan. Menteri luar negeri dari delapan belas negara Arab dan berpenduduk mayoritas Muslim menyebut serangan ke Nasser sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional. Ketika serangan harian dianggap rutinitas di bawah label “gencatan senjata”, kata itu telah kehilangan maknanya.
Kedua: bantuan kemanusiaan menjadi alat tawar
Hujan deras sejak 6 November, menurut OCHA, berpotensi berdampak pada lebih dari 46.000 rumah tangga, sekitar 226.000 orang. Pada 15 November, menteri luar negeri Inggris, Australia, Kanada, dan Italia, yang bukan musuh Israel, menyatakan sekitar 150.000 tenda dan pasokan penting tertahan di perbatasan, seraya menegaskan situasi ini masih bisa dipulihkan. Kantor Perdana Menteri Israel mengklaim lebih dari 91.000 tenda dan 8.200 truk pasokan musim dingin sudah dikirim, dan menyalahkan Hamas atas penderitaan warga. Sementara itu, PBB melaporkan bongkar muat truk bantuan turun sekitar 42 persen setelah Israel menangguhkan koridor Mesir. Terlepas dari saling-klaim itu, intinya sama: hidup-matinya warga Gaza bergantung pada izin pihak lain. Itulah wajah ketiadaan kedaulatan. Hukum humaniter menempatkan kekuatan pendudukan sebagai penanggung jawab kebutuhan dasar penduduk yang dikuasainya, bukan memosisikannya sebagai pemegang kran.
Ketiga: Tepi Barat menunjukkan masalahnya tidak berhenti pada Hamas
Hamas tidak memerintah di Tepi Barat, namun OCHA mencatat 410 serangan terkait panen zaitun tahun ini hingga 9 November. Pada 10 November, lebih dari 50 pemukim bertopeng membakar lebih dari 100 kendaraan dan puluhan pohon zaitun di al-Lubban Asharqiya dekat Nablus. Di Wadi al-Rakhim, tenda pemukim yang dibongkar tentara dari depan rumah sebuah keluarga didirikan lagi pada malam harinya. Jika akar persoalan hanyalah Hamas, bagaimana menjelaskan kekerasan di wilayah yang tidak dikuasainya? Jawabannya struktural: pendudukan dan perluasan permukiman.
Mengakui kompleksitas
Persoalan ini memang tidak sederhana. Serangan 7 Oktober 2023 menewaskan sekitar 1.200 orang dan 251 lainnya disandera, menurut angka Israel, dan luka itu nyata bagi masyarakat Israel. Israel menyatakan Hamas membangun kembali kekuatan, menuntut pelucutan senjata menyeluruh sebelum menarik pasukan, dan melaporkan lima tentaranya tewas sejak gencatan berlaku (laporan AP, Agustus 2026). Mengkritik pendudukan tidak berarti membenarkan penyanderaan atau serangan terhadap warga sipil; keduanya tetap pelanggaran. Namun kekhawatiran keamanan tidak membenarkan hukuman kolektif, dan faksi-faksi Palestina, menurut Al Jazeera (Mei 2026), menolak mengaitkan bantuan dengan penyerahan senjata tanpa kejelasan arah politik. Keamanan yang langgeng bagi semua pihak lebih mungkin lahir dari negara Palestina yang merdeka daripada dari wilayah yang dikelola dari luar.
Implikasi yang lebih luas
Dalam opini penasihatnya pada Juli 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan kehadiran Israel di wilayah pendudukan Palestina melanggar hukum dan harus diakhiri. Opini itu semestinya menjadi kompas, bukan arsip. Secara politik, pemilu Israel pada 27 Oktober membuka peluang pergantian pemerintahan. Namun Al Jazeera mencatat Gadi Eisenkot, meski mengecam kampanye rasis terhadap warga Arab Israel, menolak berkoalisi dengan partai-partai Arab dan justru menjajaki kerja sama dengan kelompok ultra-Ortodoks. Pergantian wajah belum tentu mengubah kebijakan. Karena itu tekanan dari luar, lewat diplomasi, jalur hukum, dan opini publik, tetap menentukan. Di sinilah media dan masyarakat sipil, termasuk di Indonesia, punya peran: menolak bahasa yang menyamarkan kenyataan.
Penutup
Dinginnya musim dingin tak bisa disalahkan sendirian atas kematian Kinan. Ia lahir dan meninggal di wilayah yang warganya tidak bisa menentukan apa yang boleh masuk ke tenda mereka sendiri. Selama jeda tembak dianggap tujuan akhir, kita akan terus menghitung korban “di bawah gencatan senjata”. Kemerdekaan dan kedaulatan penuh Palestina adalah syarat perdamaian, bukan hadiah di ujungnya. Maka desaklah akses bantuan tanpa hambatan, dukung akuntabilitas hukum atas semua pelanggaran, dan sebarkan fakta yang terverifikasi. Pertanyaannya sederhana: puaskah kita dengan jeda yang hanya menunggu musim dingin berikutnya?
Rujukan: Al Jazeera, “Palestine Weekly” (10 & 17 Nov 2026) dan laporan serangan Nasser (11–12 Nov 2026); OCHA oPt, Humanitarian Situation Report (13 Nov 2026); pernyataan bersama menlu Australia, Kanada, Italia, dan Inggris (15 Nov 2026, via Arab News/CTV/CP24); AP (2 & 9 Agustus 2026, via Local10/AJC); Reuters/CBC (angka 7 Oktober 2023).


