HomeBaitul MaqdisAnalisis – Selat Sempit, Perang Panjang: Hormuz sebagai Kartu Tawar Terberat dalam...

Analisis – Selat Sempit, Perang Panjang: Hormuz sebagai Kartu Tawar Terberat dalam Perang AS–Iran

Telaah atas gencatan senjata yang berulang runtuh, jalur minyak yang terganggu, dan angka korban yang belum final

Pada Jumat malam, 6 November 2026, dua proyektil menghantam Pulau Qeshm di Selat Hormuz. Menurut UKMTO, pusat pemantauan maritim yang berafiliasi dengan Angkatan Laut Inggris, sedikitnya sebelas kapal diserang di dan sekitar selat selama sepekan yang berakhir pada 6 November, dan tiga di antaranya tenggelam. Washington menyebut serangan balasannya sebagai “minor strikes”, sementara Teheran mengklaim telah menembak jatuh drone MQ-9 milik Amerika Serikat. Perang yang sudah berjalan lebih dari delapan bulan kembali memperlihatkan pola yang paling sulit diakhiri: pertempuran kecil yang terus menyala, dengan perundingan yang selalu tertinggal selangkah di belakangnya.

Artikel ini adalah analisis argumentatif, bukan pembenaran moral atas salah satu pihak. Tesis yang kita ajukan sederhana: Selat Hormuz telah bergeser dari jalur pelayaran menjadi alat tawar-menawar utama dalam perang ini, dan justru karena itu gencatan senjata berulang kali runtuh. Fakta yang disajikan berasal dari laporan media internasional dan lembaga pemantau. Penafsiran dan penilaian adalah tanggung jawab penulis, dan pembaca dipersilakan menguji tesis ini dengan sumber yang sama.

Pertanyaan inti yang perlu dijawab adalah mengapa kesepakatan demi kesepakatan tidak bertahan lama. Jawaban yang paling sering terdengar adalah ketidakpercayaan antara Washington dan Teheran. Jawaban itu benar, tetapi belum cukup. Ketidakpercayaan menjelaskan mengapa perundingan sulit dicapai. Ia belum menjelaskan mengapa kedua pihak terus memilih cara yang menenggelamkan kapal dan menaikkan harga energi, padahal kerugian itu juga mereka tanggung.

Karena itu, perang ini perlu dibaca bukan sebagai satu peristiwa, melainkan sebagai rangkaian tawar-menawar yang dibayar oleh banyak pihak, termasuk pelaut, warga sipil, dan konsumen energi yang jauh dari medan tempur.

Selat yang Menentukan Harga Energi Dunia

Hormuz menjadi pusat perhatian karena posisinya yang sulit tergantikan. Laporan media menyebut sekitar seperlima minyak dunia melintasi selat ini setiap hari, sementara tidak ada rute alternatif yang sama efektifnya bagi kapal yang harus lewat. Data UKMTO memperlihatkan dampaknya: dalam pekan yang sama dengan serangan ke Qeshm, tercatat 170 kapal keluar dan 155 kapal masuk, sekitar 65 persen di bawah tingkat sebelum konflik.

Angka itu menjelaskan mengapa perang yang secara geografis berpusat di Iran terasa hingga ke pasar bahan bakar negara-negara importir. Dalam kondisi seperti ini, Iran tidak perlu memenangi pertempuran terbuka untuk memengaruhi keputusan Washington. Cukup dengan membuat jalur itu mahal dan tidak pasti, Teheran sudah memiliki daya tawar yang signifikan.

Penilaian ini perlu disertai catatan. Pasokan minyak dunia tidak sepenuhnya bergantung pada satu selat, dan dampak terhadap harga juga dipengaruhi kebijakan cadangan serta permintaan pasar. Namun dalam jangka pendek, selat yang tidak stabil tetap menjadi risiko yang paling cepat menular ke harga.

Dari Serangan Pembuka ke Perang Tarik-Ulur

Perang dimulai pada 28 Februari 2026, ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran. Iran membalas dengan serangan ke Israel, pangkalan militer AS, dan negara-negara Teluk, sekaligus membuka front baru di Lebanon. Gencatan senjata rapuh yang dimediasi Pakistan mulai berlaku pada awal April, tetapi perundingan di Islamabad pada 11–12 April berakhir tanpa kesepakatan. Wakil Presiden JD Vance menyatakan tim AS pulang karena Iran tidak menerima garis merah Washington, dan tak lama kemudian AS mengumumkan blokade atas pelabuhan Iran.

Pada 17 April, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengumumkan pembukaan kembali selat, tetapi situasi di jalur itu tidak pernah benar-benar stabil sepanjang Mei. Pada 18 Mei, Iran membentuk badan baru bernama “Persian Gulf Strait Authority” yang berada di bawah angkatan laut Garda Revolusi. Langkah ini penting, karena Teheran tidak lagi sekadar mengancam penutupan, melainkan berupaya menetapkan aturan lintas dan kendali administratif atas jalur tersebut.

Akhir Mei, pertukaran serangan kembali terjadi. CENTCOM menyebut serangannya sebagai “self-defense strikes” terhadap kapal peletak ranjau Iran, sementara AS membantu memandu sekitar 70 kapal komersial melintasi selat. Pada pertengahan Juni, kedua pihak menyepakati gencatan senjata kedua dan rencana pembukaan selat dalam kesepakatan awal. Namun sejak awal Juli, permusuhan kembali berlanjut. Badan intelijen militer Barat mencatat 88 serangan proyektil sejak saat itu dan memperingatkan bahwa sebagian besar serangan tidak dilaporkan.

Dari rangkaian ini, satu pola terlihat jelas. Kesepakatan dibuat tanpa mekanisme verifikasi yang kuat dan tanpa jaminan bagi keselamatan pelayaran, sehingga mudah runtuh setiap kali satu insiden terjadi. Kritik ini berlaku untuk kedua pihak. Washington mengandalkan blokade dan serangan terbatas sebagai tekanan, sementara Teheran menjadikan selat sebagai instrumen tawar. Tidak ada pihak yang bisa mengklaim tangannya bersih dari pola eskalasi tersebut.

“Ayunan pendulum yang terus-menerus antara perang dan perundingan.” (Terjemahan bebas dari ungkapan analis Mostafa Najafi, dikutip Al Jazeera, 7 November 2026.)

Armada Kecil, Daya Gentar Besar

Iran tidak perlu menang di laut lepas untuk memengaruhi jalur ini. Sejumlah analisis menggambarkan Garda Revolusi mengandalkan armada perahu cepat yang sulit dilacak dan bersembunyi di banyak teluk kecil, ditambah drone Shahed. Satu analisis menyebut armada tradisional Iran hampir seluruhnya hancur akibat serangan AS dan Israel, sehingga strategi laut Teheran bergeser ke pola gerilya. Pola ini efektif karena geografi berpihak pada Iran: kapal yang melintasi selat sempit tidak memiliki alternatif rute yang sama.

Dalam pola seperti ini, warga sipil di kedua sisi menjadi pihak yang paling sedikit memiliki suara. Nelayan di kawasan Teluk, pelaut yang tidak berada di kapal perang, dan keluarga yang menanggung kenaikan biaya hidup sering tidak masuk dalam hitungan strategis, padahal dampaknya nyata.

Namun efektivitas strategi ini tidak membuatnya dapat dibenarkan. Penembakan kapal sipil, penyitaan kapal dagang, dan penanaman ranjau menempatkan pelaut dari berbagai negara pada risiko yang tidak mereka pilih. Iran juga disebut mengizinkan sebagian kapal melintas melalui sistem biaya, yang mengubah jalur internasional menjadi sumber pendapatan sekaligus alat kendali politik. Kepentingan keamanan nasional tidak otomatis menghapus kerugian yang ditanggung pihak ketiga.

Di sisi lain, kritik terhadap Iran tidak boleh membuat kita mengabaikan logika Washington. Blokade pelabuhan Iran dan serangan ke instalasi pertahanan juga menimbulkan dampak bagi warga sipil dan ekonomi kawasan. Dalam perang seperti ini, setiap pihak cenderung menganggap langkahnya defensif dan langkah lawan agresif. Analisis yang jujur perlu menimbang keduanya.

Kalkulasi Biaya dan Angka yang Belum Final

Biaya perang dan jumlah korban adalah dua hal yang paling sulit dibaca. CSIS memperkirakan tambahan biaya Departemen Pertahanan AS untuk operasi ini antara 34 hingga 42 miliar dolar, dengan catatan bahwa angka tersebut hanya mencakup biaya tambahan dan tidak termasuk anggaran yang sudah ada. Kajian American Enterprise Institute memberi rentang yang serupa, yakni 31 hingga 41 miliar dolar.

Untuk korban, angka yang tersedia belum memberi gambaran utuh. Pentagon mencatat 423 personel AS tewas atau terluka per 26 Mei, tetapi The Intercept pada 16 Juni menilai hitungan resmi itu masih mengabaikan ratusan kasus yang diketahui. Di pihak Iran, pejabat setempat dilaporkan menyebut korban jiwa telah melampaui 3.000 orang. Sementara itu, laporan The Washington Post pada 27 Maret menyebut sekitar 1.500 warga sipil Iran tewas dalam serangan AS dan Israel pada tahap awal perang.

Bagi pembayar pajak, angka-angka ini menjadi pertanyaan tentang prioritas anggaran. Biaya yang melampaui 30 miliar dolar bukan hanya soal kemampuan militer, melainkan juga soal apa yang harus dikorbankan di dalam negeri. Pertanyaan semacam ini wajar diajukan publik di negara mana pun, terutama ketika kebijakan luar negeri berubah arah dan tenggat politik semakin dekat.

Selisih ini mencerminkan perbedaan definisi dan metode penghitungan, bukan sekadar perbedaan niat. Karena itu, angka korban perlu disajikan sebagai rentang dengan atribusi sumber. Menyebut satu angka sebagai kebenaran final memang membuat analisis tampak rapi, tetapi tidak jujur terhadap data yang masih bergerak.

Diplomasi yang Berjalan di Tempat

Mediasi tetap berjalan melalui Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Pakistan. Araghchi mengaku berbicara dengan 12 menteri luar negeri dalam 48 jam menjelang 7 November, dan mengajukan tujuh tuntutan untuk membuka kembali Selat Hormuz. Tuntutan ini mencakup seruan agar AS mengakhiri blokade pelabuhan Iran dan agar kawasan memiliki pengaturan keamanan tanpa campur tangan kekuatan besar. Pada saat yang sama, pejabat IRGC menyatakan batas jangkauan rudal telah dicabut. Teheran tampak memadukan diplomasi dengan eskalasi, strategi yang memperbesar tekanan tetapi juga mempersempit ruang kompromi.

“This limitation has been lifted for us.” (Juru bicara IRGC Hossein Mohebbi, dikutip Al Jazeera, 7 November 2026.)

Dari sisi Washington, pemerintahan Trump memandang tekanan militer sebagai cara memaksa Iran menerima syarat terkait senjata nuklir. Wakil Presiden Vance sebelumnya menegaskan bahwa AS membutuhkan komitmen jelas bahwa Iran tidak akan mengejar senjata nuklir. Tuntutan itu sah sebagai posisi negosiasi. Namun ancaman Trump untuk melanjutkan serangan udara besar ke infrastruktur sipil Iran menjadi persoalan tersendiri. Ancaman semacam itu tidak menyelesaikan persoalan nuklir dan justru menambah beban bagi warga biasa yang tidak memegang keputusan militer.

Jalur diplomasi juga bergerak ke luar kawasan. Penasihat keamanan Iran, Mohsen Rezaei, dilaporkan menyampaikan syarat yang sama kepada Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Langkah ini menunjukkan bahwa Teheran mencari dukungan dari kekuatan besar lain, sekaligus memperlihatkan bahwa perang ini tidak lagi sekadar urusan dua negara. Bagi negara-negara di luar kawasan, termasuk Indonesia, pergeseran ini penting karena akan menentukan siapa yang memiliki pengaruh dalam penataan keamanan Teluk di masa depan.

Mediasi sendiri menunjukkan hasil yang terbatas. Al Jazeera menilai upaya para mediator belum membuahkan kemajuan berarti, sementara ritme perang dan perundingan berganti hampir setiap pekan.

Pemilu Paruh Waktu dan Hitungan di Washington

Pada 3 November, Partai Demokrat memenangkan mayoritas di kedua kamar Kongres, menurut analisis Geopolitical Monitor. Kontrol oposisi di Kongres dinilai akan membatasi ruang gerak Presiden, terutama melalui pendanaan perang dan pengawasan. Namun pengaruh itu tidak langsung, sebab Presiden tetap memegang kewenangan luas dalam urusan luar negeri, dan perang tidak membutuhkan persetujuan kongres untuk dimulai.

Tafsir tentang arah berikutnya terbelah. Trita Parsi dari Quincy Institute menilai risiko perang jangka pendek meningkat setelah pemilu, karena tekanan harga bahan bakar mereda dan kelompok hawkish berpotensi makin kuat. Al Jazeera juga membaca penunjukan Stephen Miller sebagai kepala staf Gedung Putih sebagai tanda bahwa Trump belum siap mengakhiri perang.

Pandangan yang berlawanan layak diperhatikan. Kongres yang dikuasai Demokrat bisa menjadi tekanan politik untuk bernegosiasi, bukan hanya untuk mengawasi, terutama jika biaya perang terus membengkak. Kedua pembacaan ini belum dapat diuji dengan data yang cukup, dan keputusan Washington tetap bergantung pada situasi di selat.

Selat sempit ini kini menjadi meja tawar-menawar yang biayanya ditanggung pihak ketiga.

Yang Tersisa untuk Kita Lakukan

  1. Pantau data pelayaran, bukan hanya klaim. Ikuti laporan mingguan UKMTO dan bandingkan dengan data lalu lintas kapal. Pada pekan awal November, lalu lintas tercatat sekitar 65 persen di bawah tingkat sebelum konflik. Angka seperti ini lebih berguna daripada pernyataan sepihak dari kedua belah pihak.
  2. Baca angka korban sebagai rentang. Setiap kali menerima angka korban, catat sumber dan definisinya: korban sipil atau seluruh korban, hitungan resmi atau independen. Selisih antara sekitar 1.500 warga sipil dan lebih dari 3.000 jiwa menunjukkan mengapa satu angka tidak pernah cukup.
  3. Siapkan skenario energi. Pantau harga minyak dunia. Ketika blokade AS diumumkan pada April, harga minyak mentah AS sempat naik 8 persen ke 104,24 dolar per barel. Bagi negara importir, termasuk Indonesia, lonjakan seperti ini perlu diantisipasi dalam kebijakan subsidi dan cadangan energi.

Penutup: Perang di Atas Selat yang Sempit

Selat Hormuz kini bukan lagi sekadar jalur pelayaran. Ia menjadi alat tawar, sumber kendali politik bagi Iran, dan titik kerentanan bagi ekonomi global. Di sinilah letak persoalan perang ini: kekuatan yang dipakai untuk menekan lawan justru dibayar oleh pelaut dan konsumen yang tidak pernah duduk di meja perundingan.

Ada dua pelajaran yang perlu kita ambil. Pertama, gencatan senjata yang tidak disertai verifikasi dan jaminan bagi jalur pelayaran akan terus runtuh. Kedua, angka korban dan biaya perang adalah bagian dari perang itu sendiri. Siapa yang menghitung, dengan metode apa, dan kapan angka itu dirilis, ikut menentukan narasi yang diterima publik.

Kita juga perlu jujur soal batas analisis ini. Sebagian data kapal, biaya, dan korban berasal dari laporan yang belum sepenuhnya independen, dan situasi berubah dari hari ke hari. Tesis dalam artikel ini layak diuji ulang ketika data baru muncul.

Pertanyaan yang tersisa: jika Hormuz terus menjadi alat tawar, apakah kepentingan ekonomi global cukup kuat untuk memaksa kedua pihak duduk dalam perundingan yang lebih serius? Atau kepentingan itu justru akan terus dijadikan senjata sampai salah satu pihak kehabisan tenaga? Jawabannya belum terlihat, dan kejujuran tentang ketidakpastian itu mungkin menjadi langkah pertama yang paling realistis.

 

 

ARTIKEL TERKAIT

Terkini