JAKARTA — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendesak komunitas internasional mengambil langkah konkret untuk menghentikan impunitas Israel atas pelanggaran terhadap warga Palestina. Desakan itu disampaikan melalui siaran pers Fraksi PKS DPR RI di Jakarta, Rabu (18/11/2026), sebagai tanggapan atas pidato Presiden Prabowo Subianto di KTT ke-21 Asia Timur di Manila, Filipina, sehari sebelumnya.
Dalam pidato di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Selasa (17/11), Prabowo menegaskan Indonesia berdiri teguh untuk hak rakyat Palestina atas kemerdekaan. Ia juga menyebut solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan yang layak menuju perdamaian yang adil, menyeluruh, dan berkelanjutan.
HNW mengapresiasi pidato tersebut. “Presiden Prabowo telah menyampaikan pesan yang benar dan sangat penting di forum internasional,” ujarnya. Meski demikian, ia menilai pernyataan dukungan saja tidak cukup. “Yang dibutuhkan saat ini bukan hanya pernyataan dukungan, melainkan langkah-langkah konkret komunitas internasional untuk menghentikan impunitas dan kejahatan yang terus dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina,” kata HNW.
Kekerasan Berlanjut di Tengah Gencatan Senjata
HNW menyoroti serangan dan penembakan pasukan Israel yang menurutnya masih menewaskan warga sipil Gaza, termasuk anak-anak, meski gencatan senjata berlaku. Ia menyebut hujan, banjir, kelangkaan bahan bakar, dan terbatasnya akses bantuan memperburuk situasi, dengan sekitar 1,4 juta warga terancam kelaparan akut. “Kita tidak boleh membiarkan gencatan senjata hanya menjadi jeda sebelum tragedi berikutnya,” katanya.
Data Kementerian Kesehatan Gaza yang dihimpun Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) mencatat 1.613 warga Palestina tewas dan 5.833 lainnya terluka sejak kesepakatan gencatan senjata Oktober 2025 hingga 9 November. Pada Rabu (18/11), hari yang sama dengan rilis pernyataan HNW, militer Israel melancarkan operasi darat di Gaza tengah.
Kantor berita AFP melaporkan tank-tank Israel mengambil posisi di sebelah timur kamp pengungsi Nuseirat. Militer Israel menyatakan operasi bersama badan keamanan dalam negeri Shin Bet itu bertujuan menghancurkan terowongan yang disebutnya sebagai ancaman langsung bagi pasukan Israel. Hamas menyebut operasi tersebut pelanggaran terang-terangan terhadap kesepakatan gencatan senjata.
Kecaman atas Serangan RS Nasser
HNW juga menyambut sikap Indonesia bersama negara-negara Arab dan Islam yang mengecam serangan terhadap Kompleks Medis Nasser di Khan Younis. “Ketika rumah sakit diserang, dokter dibunuh, bantuan kemanusiaan dihambat, bahkan konvoi bahan bakar PBB turut menjadi sasaran, maka dunia tidak boleh lagi sekadar menyampaikan keprihatinan,” kata HNW.
Pernyataan bersama menteri luar negeri 18 negara, termasuk Indonesia, itu disiarkan Kemlu RI melalui media sosial X pada Minggu (15/11). Para menlu menyebut serangan pada Kamis (12/11) itu “melanggar hukum humaniter internasional yang memberi perlindungan khusus untuk fasilitas dan pekerja medis.” Menurut Koordinator Kemanusiaan PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki, Ramiz Alakbarov, serangan udara tersebut menewaskan enam orang dan melukai 27 lainnya.
Perkuat Diplomasi Parlemen
HNW meminta pemerintah memperkuat diplomasi internasional, termasuk melalui BKSAP di forum-forum parlemen kawasan dan global, untuk menggalang tekanan terhadap Israel dan melindungi warga sipil Palestina. Ia juga mendorong agar bantuan musim dingin, tenda, pangan, dan bahan bakar dapat masuk ke Gaza tanpa hambatan.
HNW memimpin BKSAP setelah Rapat Pimpinan MPR menerima pengunduran dirinya dari kursi Wakil Ketua MPR pada Selasa (10/11). Ia menerima estafet kepemimpinan BKSAP dari Syahrul Aidi Maazat dalam rapat pleno pergantian pimpinan, Senin (16/11). Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyebut penugasan itu bertujuan memperkuat diplomasi parlemen, termasuk menggalang dukungan parlemen berbagai negara bagi perlindungan rakyat Palestina dan perjuangan kemerdekaannya.
“Sudah saatnya dunia bergerak lebih jauh dari sekadar retorika,” ujar HNW. Ia menegaskan, “Selama penjajahan dan agresi masih berlangsung, Indonesia akan tetap berada di barisan terdepan dalam membela hak-hak rakyat Palestina.”


