Tank rezim Zionis melintasi batas gencatan senjata sehari setelah badan bentukan Trump menyerahkan laporan yang mengakui kesepakatan Gaza terancam runtuh. Bagi Indonesia, yang menyiapkan 8.000 prajurit, inilah saatnya menimbang ulang syarat keterlibatan.
Rabu, 18 November 2026. Di Gaza tengah, puluhan pengungsi Palestina kembali meninggalkan tenda mereka. Tank-tank rezim Zionis bergerak ke Jalan Salahuddin—jalur utama utara–selatan Jalur Gaza—di sisi barat “Garis Kuning”, wilayah yang telah ditinggalkan militer pendudukan berdasarkan gencatan senjata Oktober 2025. Reuters menyebutnya serangan darat yang langka ke kawasan itu. Sehari sebelumnya, tepat setahun setelah Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi 2803, Board of Peace—badan yang dibentuk dan diketuai Donald Trump—menyerahkan laporan 12 halaman kepada Dewan yang memperingatkan bahwa gencatan senjata itu terancam runtuh.
Dua peristiwa itu merangkum setahun “perdamaian” versi Resolusi 2803. Di atas kertas, gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober 2025 menghentikan perang berskala penuh. Di lapangan, Kementerian Kesehatan Gaza mencatat 1.613 warga Palestina terbunuh sejak gencatan senjata hingga 9 November, sebagaimana dikutip OCHA, dan 1.622 hingga 11 November menurut Anadolu. Kementerian di bawah pemerintahan Hamas itu tidak memisahkan korban sipil dan kombatan, tetapi datanya selama ini dinilai umumnya andal oleh badan-badan PBB. Militer rezim Zionis sendiri menyebut lima tentaranya tewas pada periode yang sama.
Pertanyaan intinya: apakah kita sedang menyaksikan transisi menuju perdamaian yang tersendat, atau pembekuan perang dalam rupa baru—tidak perang, tidak damai—di mana hanya satu pihak yang leluasa bergerak? Bagi Indonesia, yang menjanjikan 8.000 prajurit untuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), pertanyaan itu bukan lagi soal akademis.
Tulisan ini berargumen bahwa arsitektur Resolusi 2803 sejauh ini lebih berhasil membekukan ketimpangan daripada mengakhirinya, dan bahwa penangguhan keikutsertaan Indonesia justru memberi Jakarta ruang untuk menetapkan syarat. Itu tesis analitis, bukan klaim faktual. Data yang dipakai bersumber dari PBB, laporan Board of Peace, dan media internasional—termasuk catatan kritis laporan yang sama terhadap Hamas.
Garis yang Dijanjikan Sementara Kini Terus Bergerak ke Barat
Ketika gencatan senjata berlaku, pasukan pendudukan mundur ke Garis Kuning dan menguasai sekitar 53 persen Jalur Gaza. Sejak itu, blok-blok beton kuning penanda garis terus digeser ke barat. Data OCHA yang dikutip Al Jazeera menunjukkan zona akses terlarang itu mencakup 64,9 persen wilayah Gaza per Juni 2026; Reuters kini menyebutnya “sekitar dua pertiga”. Lebih dari dua juta warga berdesakan di sepertiga sisanya, kebanyakan di tenda dan bangunan rusak. Netanyahu tidak menutupinya. Pada 28 Mei, dalam sebuah konferensi di Lembah Yordan, ia menyebut pasukannya telah bergerak dari 50 ke 60 persen, dan arahannya adalah 70 persen.
Garis yang dijanjikan sebagai batas sementara itu bergerak lebih cepat daripada proses perdamaian yang seharusnya menghapusnya.
Operasi 18 November tergolong langka: bukan sekadar menggeser blok beton, melainkan masuk kembali ke wilayah yang sudah ditinggalkan. Militer pendudukan menyebutnya “aktivitas operasional terarah” untuk membongkar terowongan yang dinilai mengancam pasukannya, dan mengklaim warga telah diperingatkan. Salam Aql, seorang pengungsi, bercerita kepada Reuters bahwa keluarganya sempat memilih bertahan karena lelah berkali-kali mengungsi—hingga tembakan meletus dan seorang anak laki-laki tertembak di kaki. Hamas menyebut operasi itu pelanggaran gencatan senjata dan eskalasi berbahaya.
Pola itu bukan insiden tunggal. Pada 12 November, serangan udara ke Kompleks Medis Nasser di Khan Younis menewaskan enam orang, termasuk seorang dokter bedah dan seorang anak, menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikutip AP; militer pendudukan mengklaim menyasar komandan Brigade Khan Younis Hamas. Tel Aviv berdalih Hamas tengah menyusun ulang kekuatan dan mempersenjatai diri—dan laporan Board of Peace memang mencatat serangan pejuang Hamas terhadap pasukan pendudukan. Namun asimetri angkanya sulit diabaikan: lima tentara di satu sisi, lebih dari 1.600 warga Palestina di sisi lain.
Laporan yang Menyalahkan Semua Pihak, Capaian yang Jauh dari Janji
Laporan kedua Board of Peace kepada DK PBB, yang isinya diberitakan Reuters, Bloomberg, dan The National, tampak lebih berimbang daripada laporan pertama pada Mei. Kala itu, penolakan Hamas melucuti senjata disebut sebagai “hambatan utama”, dan laporan tersebut dikritik berat sebelah. Kali ini, laporan mencatat “ketiadaan keputusan” pemerintah Netanyahu untuk melatih dan mengerahkan polisi sipil Palestina, serta pembatasan pasokan dan peralatan yang—bersama kekurangan dana—menghambat warga Gaza bersiap menghadapi banjir. Serangan rezim Zionis yang terus berlanjut, menurut laporan itu, menunda pengujian kesediaan Hamas atas peta jalan perlucutan senjata yang disetujui kelompok tersebut pada Juli.
Kritik serupa diarahkan kepada Hamas: serangan terhadap pasukan pendudukan masih berlangsung, dan kelompok itu memungut pajak atas barang yang masuk ke Gaza sehingga memengaruhi ketersediaan kebutuhan pokok. Pejabat senior Hamas, Basem Naim, menyebut laporan itu “disinformasi murni”.
Yang paling gamblang adalah capaiannya. ISF belum dikerahkan. Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) belum masuk ke wilayah yang hendak dikelolanya. Dari sekitar US$17 miliar janji pendanaan, baru sekitar US$280 juta yang tersalur, padahal kebutuhan pemulihan diperkirakan sekitar US$70 miliar. Rezim Zionis menolak peta jalan Juli itu; Menteri Pertahanannya, Israel Katz, menegaskan pada 18 November bahwa pasukannya tidak akan mundur sebelum Hamas dibongkar dan Gaza didemiliterisasi.
“Gencatan senjata yang tidak menghasilkan apa pun yang terlihat tidak dapat dipertahankan tanpa batas waktu.”
— Laporan kedua Board of Peace untuk DK PBB, November 2026
Musim Dingin Kedua di Bawah Terpal
Laporan itu tiba ketika hujan pertama musim dingin sudah merenggut nyawa. Pada malam 8 November, tanggul pasir di sebuah kamp pengungsian di selatan Deir al-Balah runtuh menimpa tenda-tenda. Tenaga medis dan pertahanan sipil Gaza menyebut empat hingga lima orang syahid, sebagian besar anak-anak; angkanya sedikit berbeda antara laporan Reuters dan Al Jazeera. OCHA mencatat lebih dari 46.000 keluarga—sekitar 226.000 jiwa—kemungkinan terdampak hujan lebat hingga 9 November, dan lebih dari 9.000 hunian dilaporkan hancur, meski data ini belum sepenuhnya terkonfirmasi.
Pada pekan yang sama, bongkar muat truk bantuan PBB dan mitranya anjlok sekitar 42 persen dibanding pekan sebelumnya, terutama karena otoritas pendudukan menangguhkan koridor dari Mesir; tak satu truk pun dibongkar dari jalur itu sepanjang 3–8 November.
Netanyahu membantah negaranya menghambat pasokan musim dingin dan menuding Hamas menyita bantuan—tuduhan yang, menurut AP, tidak disertai bukti. Laporan Board of Peace memang mencatat pungutan pajak Hamas, tetapi juga mendesak rezim Zionis mencabut pembatasan yang menahan pasokan hunian dan perlengkapan musim dingin.
Kursi Netanyahu Goyah, Bayang-Bayang Iran Memanjang
Semua ini terjadi ketika politik di Tel Aviv sedang limbung. Pemilu 27 Oktober menyisakan blok Netanyahu dengan 53 kursi, blok oposisi 48, dan partai-partai Arab 19 kursi—capaian tertinggi dalam sejarah mereka. Netanyahu menuduh, tanpa bukti, bahwa lonjakan suara partai Arab sebagian didorong kecurangan. Pada 8 November, Presiden Isaac Herzog memberikan mandat pembentukan pemerintahan kepada Gadi Eisenkot, yang direkomendasikan 67 anggota Knesset, dengan tenggat 28 hari yang dapat diperpanjang 14 hari. Sampai pemerintahan baru terbentuk, Netanyahu memimpin pemerintahan sementara.
Apakah operasi 18 November terkait kalkulasi politik? Tidak ada bukti langsung, dan militer mengajukan alasan taktis. Namun, dalam pembacaan kami, seorang pemimpin sementara yang terancam kehilangan kursi memiliki insentif untuk menjaga suasana darurat tetap menyala.
Jangan pula berilusi tentang alternatifnya. Eisenkot adalah mantan Kepala Staf militer yang pada 2008, sebagai Panglima Komando Utara, merumuskan apa yang kemudian dikenal sebagai “Doktrin Dahiya”: penggunaan kekuatan yang sengaja tidak proporsional terhadap kawasan yang dianggap basis lawan. Ia juga menyatakan terbuka merangkul Netanyahu ke dalam koalisinya. Pergantian wajah belum tentu pergantian kebijakan.
Di atas itu semua, The New York Times melaporkan pada 18 November bahwa Trump menimbang gelombang serangan besar baru ke Iran, sementara Netanyahu mendorong kampanye udara bersama selama empat hingga tujuh hari. Kapal induk ketiga AS, USS Theodore Roosevelt, dikonfirmasi tiba di kawasan pada 16 November. Teheran pun bukan aktor pasif: Organisasi Maritim Internasional mencatat sedikitnya 25 pelaut sipil tewas di perairan sekitar Selat Hormuz sejak perang pecah pada 28 Februari, akibat serangan Iran maupun penegakan blokade AS. Pengalaman Maret lalu mengajarkan, setiap kali Teluk memanas, Gaza tergeser dari agenda.
Delapan Ribu Prajurit dan Pertanyaan Mandat
Di titik inilah Indonesia masuk. Pada pertemuan perdana Board of Peace di Washington, 19 Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan 8.000 prajurit TNI untuk ISF, dan Indonesia menerima posisi wakil komandan. TNI menargetkan seribu personel pertama siap pada April dan seluruh brigade pada akhir Juni. Namun, pada 17 Maret, Kementerian Luar Negeri mengumumkan pengiriman pasukan ditunda dan seluruh pembahasan terkait Board of Peace ditangguhkan, menyusul eskalasi perang AS dan rezim Zionis melawan Iran. Pada 29 Oktober, juru bicara Kemlu Yvonne Mewengkang menyatakan pembahasan itu masih ditangguhkan.
Sementara itu, aturan mainnya berubah. Pada 26 Juli, Kabinet Keamanan rezim Zionis memutuskan hanya negara yang memiliki perjanjian damai dengannya dan tidak bertindak melawannya di forum internasional yang boleh menyumbang pasukan—syarat yang, menurut Ahram Online, tampaknya menutup pintu bagi Indonesia. Gelombang awal sekitar 250 tentara asing disetujui pada awal November, menurut media Ibrani, tanpa kejelasan asal negaranya. Di sisi lain, Indonesia ikut menandatangani pernyataan bersama 18 menteri luar negeri pada 14 November yang mengecam serangan ke Kompleks Medis Nasser dan mendesak AS serta Board of Peace menekan rezim Zionis.
Kegelisahan di dalam negeri sudah lama terdengar. Wakil Ketua Umum MUI M. Cholil Nafis pada Februari menegaskan pasukan perdamaian Indonesia “jangan menjadi pasukan yang melawan Hamas, melawan terhadap perlawanan rakyat Palestina untuk merdeka”. Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengingatkan pemerintah agar memastikan kejelasan mandat—ruang lingkup tugas, durasi, dan anggaran—sebelum menerjunkan personel. Pelapor Khusus PBB Francesca Albanese, dalam wawancara dengan Reuters pada Oktober, menilai keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko menormalkan sebuah “mekanisme yang sangat tidak normal”.
Pandangan sebaliknya juga patut didengar. Pemerintah menyatakan pasukannya akan berfokus melindungi warga sipil dan mendukung rekonstruksi tanpa peran ofensif. Prabowo menegaskan misi itu bukan untuk melucuti Hamas, dan berjanji keluar dari Board of Peace bila keanggotaan itu tidak bermanfaat bagi rakyat Palestina. Justru karena itu, dalam pembacaan kami, penangguhan ini lebih tepat dibaca sebagai daya tawar daripada kekalahan diplomatik.
Delapan ribu prajurit bukan sekadar komitmen; ia adalah daya tawar—dan daya tawar hanya bermakna jika dipakai untuk menetapkan syarat.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
Tidak semua hal berada dalam kendali kita, tetapi tiga langkah ini dapat dilakukan sekarang:
- Kawal syaratnya sebelum penangguhan dicabut. Sampaikan aspirasi kepada Komisi I DPR dan Kemlu agar keikutsertaan dalam ISF hanya dilanjutkan dengan mandat tertulis yang memastikan TNI tidak ditempatkan untuk menjaga Garis Kuning—batas wilayah pendudukan yang kini menelan sekitar dua pertiga Gaza—dan tidak ditugasi melucuti senjata pihak mana pun.
- Salurkan bantuan musim dingin secara akuntabel. Dengan lebih dari 46.000 keluarga terdampak hujan, prioritaskan tenda, terpal, dan selimut melalui lembaga yang memiliki jalur distribusi teruji di Gaza—seperti INH, Sahabat Al-Aqsha, MER-C, Adara Foundation, BAZNAS, Dompet Dhuafa, atau Rumah Zakat—dan mintalah laporan penyaluran yang terbuka.
- Bekali diri dengan data menjelang sidang DK PBB akhir November. Saat laporan Board of Peace dibahas, sebarkan angka yang terverifikasi—lebih dari 1.600 warga Palestina terbunuh sejak gencatan senjata, baru US$280 juta dari US$17 miliar yang tersalur—dan desak Kemlu menyampaikan sikap resmi atas laporan itu.
Setahun lalu, Resolusi 2803 menjanjikan pasukan internasional, pemerintahan transisi, dan rekonstruksi. Setahun kemudian, pasukan itu belum tiba, pemerintahan transisi belum menginjak Gaza, dan dana yang mengalir baru sebagian kecil dari yang dijanjikan.
Setahun lalu, Garis Kuning disebut batas sementara. Hari ini, garis itu menelan sekitar dua pertiga Gaza—dan tank-tank pun melintasinya.
Setahun lalu, Indonesia menyiapkan 8.000 prajurit dengan niat melindungi warga Gaza. Hari ini, pasukan itu masih menunggu, sementara syarat keikutsertaannya justru ditentukan oleh pihak yang menduduki tanah yang hendak dijaganya. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan”—bukan dikelola dengan lebih tertib.
Kita belum tahu ke mana arah semua ini—apakah koalisi baru di Tel Aviv, keputusan Trump soal Iran, atau sidang DK PBB akhir bulan ini akan mengubah keadaan, atau justru memperburuknya. Yang bisa kita ajukan dengan jujur hanyalah satu pertanyaan: jika sebuah gencatan senjata tidak menghentikan pembunuhan, tidak membuka jalan bagi bantuan yang memadai, dan tidak menahan garis pendudukan bergerak, sampai kapan dunia—termasuk kita—akan terus menyebutnya perdamaian?


