Genap sudah satu tahun genosida yang dilakukan penjajah Israel usai peristiwa 7 Oktober 2023. Hampir 42.000 telah meregang nyawa. Sekitar 17.000 anak Palestina juga telah tewas akibat genosida Israel.
Serangan brutal Israel ini telah menyebabkan hampir seluruh penduduk Gaza mengungsi di tengah blokade yang terus berlangsung. Situasi ini mengakibatkan kekurangan pangan, air bersih, dan obat-obatan yang parah.
Meski kecaman terus terjadi, penjajah Israel hingga kini tak memiliki niat untuk menghentikan kekejamannya.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Selasa menyatakan kekhawatirannya atas krisis kemanusiaan dan politik yang semakin memburuk di Jalur Gaza dan Lebanon, serta mengecam pelanggaran hukum internasional.
“Mimpi buruk di Gaza kini memasuki tahun kedua yang mengerikan dan memalukan. Ini adalah tahun krisis. Krisis kemanusiaan. Krisis politik. Krisis diplomatik. Dan krisis moral,” kata Guterres dalam konferensi pers di markas besar PBB di New York.
Lalu bagaimanakah pemerintah Indonesia dalam setahun ini merespons genosida Gaza. Apa evaluasi yang dapat diberikan. Apakah diplomasi yang dilakukan pemerintah telah maksimal, serta langkah apa yang dapat ditempuh Presiden Prabowo kedepan?
“Presiden Jokowi belum jadikan isu Palestina sebagai prioritas”
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ramdhan Muhaimin, menilai bahwa kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina secara umum tidak mengalami perubahan signifikan.
“Indonesia tetap konsisten melihat keberadaan Israel di Palestina sebagai pendudukan atau kolonialisme,” ujar Ramdhan kepada Gaza Media.
Ia juga mengapresiasi upaya Menlu Retno Marsudi yang secara intens menyuarakan perdamaian di Palestina dan mengutuk kejahatan kemanusiaan Israel di berbagai forum multilateral, termasuk inisiatif Indonesia yang membawa Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ) pada Januari 2024.
Menurut Ramdhan, kolaborasi pemerintah dengan gerakan kemanusiaan dan masyarakat sipil dalam menyalurkan bantuan untuk Palestina juga patut diapresiasi.
Namun, ia menekankan perlunya peningkatan keterlibatan lebih aktif dari presiden dalam isu ini.
“Sepanjang tahun ini, Menlu Retno memang sangat vokal, namun saya melihat Presiden Joko Widodo seolah tidak menempatkan isu Palestina sebagai agenda prioritas. Padahal, perjuangan kemerdekaan Palestina seharusnya dipimpin oleh presiden atau minimal wakil presiden, bukan hanya diserahkan kepada menlu,” tambahnya.
Ramdhan juga membandingkan pendekatan Indonesia dengan Malaysia, di mana Perdana Menteri Malaysia turun langsung memperjuangkan Palestina di kancah internasional. Ia berharap, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, isu ini dapat lebih diprioritaskan.
“Dengan latar belakang militer dan jaringan internasional yang luas, Presiden Prabowo diharapkan bisa langsung mengambil alih perjuangan ini,” kata Ramdhan.
Ketika ditanya tentang pandangan bahwa diplomasi Indonesia masih dianggap konvensional, Ramdhan menilai bahwa hal ini tidak hanya berlaku untuk Indonesia.
“Banyak negara muslim, termasuk OKI, tidak mampu berbuat lebih dalam memperjuangkan Palestina. Ini karena jebakan struktur sistem internasional yang membuat politik Islam global mandul,” jelasnya.
Ia juga menyoroti aksi Iran terhadap Israel sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan sistem internasional.
Terkait kebijakan diplomasi yang bisa diambil di era Presiden Prabowo, Ramdhan menekankan pentingnya terobosan diplomatik.
“Indonesia harus berani mengambil langkah diplomatik yang lebih tegas dan tidak selalu berlindung di balik jargon bebas aktif dan non-blok. Dalam isu Palestina, keberpihakan harus jelas,” tegasnya.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan paska terjadinya genosida Gaza, Indonesia tidak tinggal diam untuk berupaya menghentikan kejahatan Israel.
Dalam sidang Majelis Umum PBB, Indonesia terus berdiri di garis depan membela hak-hak Palestina. Retno menjelaskan dua agenda utama yang diperjuangkan oleh Indonesia.
Pertama, Indonesia terus menggalang dukungan untuk pengakuan negara Palestina. “Pengakuan ini akan menempatkan Palestina sejajar dengan bangsa-bangsa lain dan memberikan harapan bagi mereka,” kata Retno pada Kamis (3/10) dalam acara penganugerahan oleh MUI.
Indonesia juga mendorong negara-negara lain untuk segera mengakui Palestina demi menghentikan kekejaman Israel.
Kedua, Indonesia terus mendorong implementasi Resolusi Majelis Umum PBB meminta Israel menghentikan aktivitas ilegal di wilayah pendudukan Palestina (Occupied Palestinian Territory/OPT).
“Indonesia mendesak pelaksanaan resolusi ini dengan tegas,” kata Retno.
Retno menambahkan Indonesia juga terus berkontribusi dalam bidang kemanusiaan untuk Palestina. Dalam 10 tahun terakhir, bantuan dari pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk Palestina terus mengalir. Retno menyebut pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza sebagai salah satu bukti nyata komitmen tersebut.
“Perlu akomodir kelompok perlawanan”
Saat ditanya tentang kemungkinan membuka kantor Hamas di Indonesia, Ramdhan berpendapat bahwa pemerintah perlu mengubah cara pandangnya.
“Indonesia selama ini enggan terlibat dalam faksi-faksi di Palestina, tapi saya kira kantor Hamas di Jakarta harus dipandang dalam konteks perjuangan kemerdekaan Palestina secara keseluruhan,” ujar Ramdhan Muhaimin.
Hardjito jurnalis internasional yang berbasis di Kuala Lumpur, juga berpendapat bahwa Hamas, sebagai bagian dari kekuatan perlawanan di Palestina yang sah dan memenangkan pemilu, harus diakomodir secara resmi di Indonesia.
“Tidak boleh dibiarkan selama 75 tahun Palestina dijajah, tetapi Hamas tidak diberikan tempat secara resmi. Bagaimanapun juga, itu adalah perlawanan sah,” ujarnya.
Hardjito juga menegaskan bahwa Indonesia harus tetap konsisten dalam mendukung Palestina dan mengacu pada konstitusi yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
“Indonesia harus melakukan langkah-langkah yang tidak biasa, terutama di ASEAN,” kata Hardjito kepada Gaza Media.
Menurutnya, langkah-langkah kolektif bersama negara-negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina seperti Malaysia dan Brunei perlu segera diambil. “Kalau Indonesia bergerak sendiri, akan sulit. Harus bersama-sama,” tambahnya.
Selain itu, Hardjito menekankan pentingnya kerja sama erat antara pemerintah dan rakyat Indonesia dalam memperjuangkan isu Palestina. “Tidak boleh jalan sendiri-sendiri, harus ada sinergi. Dengan begitu, suara Indonesia dalam memperjuangkan Palestina akan lebih nyaring,” jelasnya.
Ia juga menyoroti perlunya menjaga isu Palestina tetap relevan di semua lapisan masyarakat Indonesia, mulai dari DPR, eksekutif, hingga media. “Perlu ada pembaruan informasi terus-menerus terkait Palestina di semua lini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hardjito menyarankan agar Indonesia memberikan dukungan materiil kepada Palestina, yang saat ini sedang dalam kondisi yang memprihatinkan. Ia juga mengusulkan pembentukan pasukan perdamaian khusus yang dipimpin oleh Indonesia melalui OKI.
“Indonesia layak memimpin inisiatif ini. Kalau PBB tidak bisa diharapkan, maka OKI adalah solusinya,” tutup Hardjito.
“Harus ada pendekatan strategis ke Eropa dan AS”
Ryantori, pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), menilai bahwa pemerintah Indonesia selama ini sudah cukup tegas dalam merespons genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina.
“Pernyataan keras dari pemerintah terkait kejahatan Israel sudah terlihat jelas. Begitu juga dengan boikot produk-produk yang terkait dengan Israel dan afiliasinya, yang menunjukkan dampak signifikan,” ungkap pria yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Society for Middle East Studies ini kepada Gaza Media.
Namun, menurutnya, Indonesia masih memiliki ruang untuk meningkatkan pengaruh dalam kancah politik internasional, terutama dalam hal kekuatan diplomatik dan militer.
“Di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo, aspek politik internasional perlu lebih dikedepankan. Khususnya pendekatan strategis dengan negara-negara kuat di Eropa dan tentu Amerika Serikat,” ujarnya.
Ryantori juga mengingatkan agar Indonesia menghindari pendekatan diplomatik dengan Israel, baik di tingkat negara maupun publik.
“Upaya untuk mendekat ke Israel hanya akan memberi keuntungan bagi Israel dan menempatkan Indonesia dalam posisi yang lemah. Ini harus dihindari agar posisi kita tetap jelas dalam mendukung kemerdekaan Palestina,” jelasnya.
Ia berharap di era kepemimpinan Prabowo nanti, Indonesia bisa lebih berani dalam langkah-langkah diplomatik yang strategis untuk memperjuangkan hak-hak Palestina di forum-forum internasional.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim berharap Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, dapat menjadikan isu Palestina sebagai prioritas dalam 100 hari pertama pemerintahannya.
“Komunikasi dengan Amerika sangat penting agar mereka menghentikan dukungan kepada Israel. Indonesia harus tegas dalam hal ini, termasuk dengan tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” tegasnya dia kepada Gaza Media.
Menurutnya, jika langkah ini diambil dengan sungguh-sungguh, maka dunia akan semakin dekat pada perdamaian yang lebih adil dan berkelanjutan.
Hasbi Aswar, pengajar Hubungan Internasional di Universitas Islam Indonesia, menyarankan agar Indonesia terus mempertahankan sikap aktifnya dalam mendukung Palestina dan menentang tindakan Israel.
“Indonesia harus terus meneruskan sikap aktifnya terhadap Israel,” ujarnya.
“Embargo internasional”
Menurut Hasbi, langkah berikutnya yang bisa diambil oleh Indonesia adalah mengajak negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyuarakan sikap tegas dalam bentuk embargo terhadap Israel dan produk-produk yang berhubungan dengannya.
“Meskipun ini terdengar sulit, tetapi narasi-narasi solutif seperti ini harus tetap disuarakan,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa embargo internasional bisa menjadi salah satu langkah konkret dalam menekan Israel untuk menghentikan tindakannya terhadap Palestina.
Hasbi juga melihat pentingnya dukungan yang lebih solid dari komunitas internasional dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
“Langkah ini memang membutuhkan komitmen yang kuat dari negara-negara di OKI dan PBB, namun Indonesia bisa memainkan peran penting sebagai penggerak utama,” tambahnya.
Berbagai laporan resmi menunjukkan perekonomian Israel menyusut lebih drastis dari perkiraan menyusul serangan yang terus berlanjut terhadap Hamas di Gaza.
Kondisi perekonomian Israel bisa dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) -ukuran utama kesehatan suatu negara – yang turun sebesar 19% secara tahunan pada kuartal keempat 2023. Penurunan ini setara dengan penurunan 5% antara Oktober dan Desember, lansir BBC pada Februari lalu.
“Jangan hanya berhenti di kecaman”
Hasbi juga berharap Indonesia tidak hanya berhenti pada kecaman verbal, tetapi juga memimpin inisiatif internasional yang lebih konkret dalam bentuk aksi ekonomi dan politik yang dapat memberikan dampak signifikan bagi perjuangan rakyat Palestina.
Sementara itu, Mantan diplomat senior Ple Priatna berharap agar Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih memilih menteri luar negeri yang tepat.
Menurutnya, seorang Menteri luar negeri tidak hanya sekedar menjadi juru bicara di PBB atau forum-forum internasional, tetapi juga mengambil langkah-langkah visioner kebijakan politik luar negerinya.
“Menteri luar negeri ke depan jangan hanya bisa menyampaikan keprihatinan, atau ikut narasi barat. Jangan menganggap biasa persoalan Palestina, kenapa negara lain seperti bisa membawa Israel ke ICC, sementara Indonesia tidak bisa. Karena kita menganggapnya biasa, dan bisanya hanya menyampaikan keprihatan saja,” kata Diplomat Indonesia 1998-2021 ini dalan webinar Proyeksi Kebijakan Pemerintah Baru Indonesia terhadap Palestina.
“Prabowo akan berjuang hentikan penjajahan di Palestina”
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Prabowo-Gibran, Tengku Zulkifli Usman menyampaikan Prabowo akan banyak memimpin agenda-agenda internasional saat menjabat sebagai Presiden dan melakukan kerja-kerja perdamaian untuk menghentikan penjajahan di Palestina.
Menurut Tengku, Prabowo memiliki kesamaan dengan Soekarno. “Prabowo ini seperti Soekarno yang menjadi aktor politik global,” kata Tengku dalan webinar Proyeksi Kebijakan Pemerintah Baru Indonesia terhadap Palestina pada pekan lalu.
Fungsionaris Dewan Pengurus Nasional Partai Gelora ini juga memastikan Prabowo tidak akan tunduk pada salah satu blok kekuatan global. Katanya Indonesia akan tetap menjalankan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif.
“Prabowo akan tetap menjalankan diplomasi yang bebas aktif sebagaimana prinsip konstitusi Indonesia,” ujarnya.
Untuk itu, Tengku meminta agar para NGO, akademisi, dan Masyarakat luas memberikan gagasan strategis kepada Prabowo mengenai Palestina.
“Kami sangat menantikan proposal strategis dari publik,” ujar dia.
Tengku mengatakan Prabowo juga akan berupaya mendamaikan kelompok Palestina, Fatah dan Hamas, demi membangun persatuan di Palestina.
“Presiden Prabowo akan berupaya agar semua faksi Palestina punya tempat yang sama di Indonesia dengan status yang sama,” ujar Tengku.
Tengku mengatakan, sudah semestinya pemerintah Indonesia membuka keran komunikasi dengan berbagai kelompok perjuangan Palestina untuk untuk memperkuat solidaritas terhadap bangsa Palestina.
“Indonesia seharusnya tidak hanya berkomunikasi dengan Fatah, tapi juga dengan Hamas,” papar pria asal Aceh ini.
