Pada Minggu, 18 Oktober 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengunggah pesan di Truth Social yang memberi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu apa yang ia sebut “Complete and Total Endorsement”. Waktunya terukur: sembilan hari sebelum pemilu Israel pada 27 Oktober, dan enam belas hari sebelum pemilu sela Amerika pada 3 November. Di satu sisi, seorang perdana menteri yang tertinggal di sejumlah survei membutuhkan restu sekutu terkuatnya. Di sisi lain, seorang presiden yang cara menangani perang Iran tidak disetujui sekitar dua pertiga warga dewasa negaranya membutuhkan seseorang untuk membenarkan perang itu. Dua pemimpin, dua pemilu, satu perang bersama, dan di tengahnya Gaza, yang gencatan senjatanya masih menelan korban.
Pertanyaan yang layak diajukan bukan sekadar siapa mendukung siapa, melainkan apa yang dipertukarkan dalam dukungan itu. Menurut laporan Al Jazeera, Trump memuji Netanyahu sebagai sekutu dalam perang Iran dan menyatakan bahwa pemimpin Israel selain dia akan memaksa Amerika menyelesaikan pekerjaan itu sendiri, sesuatu yang katanya tidak ingin ia lakukan. Kepada Axios pada hari yang sama, ia mengaku selalu berniat memberi dukungan, hanya tidak ingin terlalu cepat.
Bagi kita di Indonesia, soal ini bukan tontonan jauh. Pemerintah kita pernah menyatakan kesiapan mengirim hingga 8.000 prajurit ke Gaza dalam kerangka rencana yang dirancang Washington, dan rencana itu kini ditahan tanpa batas waktu. Apa yang terjadi di Washington dan di kotak suara Israel dalam dua pekan ke depan ikut menentukan apakah rencana itu punya masa depan.
Tesis tulisan ini bersifat analitis dan argumentatif, bukan pembenaran moral atas satu pihak: restu 18 Oktober lebih tepat dibaca sebagai kalkulasi timbal balik dua politisi yang sama-sama terdesak, dan kalkulasi itu nyaris tidak menyentuh kepentingan warga Gaza. Tanggal, angka, dan kutipan kami verifikasi silang dengan sumber terbuka dan kami cantumkan di akhir. Motif dan dampak elektoral kami tandai sebagai penilaian. Angka yang masih bergerak, seperti korban dan biaya perang, kami sajikan sebagai rentang dengan atribusi.
Restu Itu Datang Setelah Berbulan-bulan Ragu
Restu 18 Oktober bukan titik awal, melainkan ujung dari keraguan yang terdokumentasi. Pada 3 Juni, Trump mengakui telah memaki Netanyahu “gila” lewat telepon karena serangan ke Lebanon (Reuters). Pada 9 Agustus, Netanyahu menolak dokumen 15 poin Trump untuk Gaza dengan alasan pasukannya tak akan mundur sebelum Hamas dilucuti (Reuters). Lima hari kemudian, Axios melaporkan bahwa Trump ditanya wartawan empat kali dalam beberapa pekan dan tak pernah menjawab tegas; dua orang yang berbicara dengannya mengatakan ia menilai Netanyahu sebagai musuh terburuk bagi dirinya sendiri. Pada akhir September, menurut AP, ia menjawab pertanyaan soal dukungan dengan mengatakan tak lagi terlibat politik.
Perubahan sikap itu lebih mudah dijelaskan oleh posisi Trump sendiri. Dengan pemilu sela di depan mata dan perang yang tak populer, ia membutuhkan narasi bahwa perang itu benar dan bahwa alternatif dari Netanyahu hanya memperbesar bebannya. Netanyahu, lewat videonya, berbicara langsung kepada pemilih Amerika soal harga bensin, pesan yang jelas dialamatkan kepada Partai Republik. Yang terjadi adalah pertukaran: restu Trump untuk Netanyahu di Israel, pembelaan Netanyahu untuk Trump di Amerika.
Ada pula soal persepsi. Al Jazeera mencatat para pengamat menduga keengganan Trump selama ini berkaitan dengan anggapan bahwa Israel telah menyeret Amerika ke dalam perang. Ketika ditanya pada Juni apakah Netanyahu “menipunya” untuk menyerang Iran, Trump justru menyebut para pengkritiknya sebagai musuh (Reuters). Dukungan 18 Oktober, dengan demikian, juga merupakan upaya menutup tafsir itu: jika Netanyahu dianggap penyebab perang, membelanya berarti membela keputusan Trump sendiri.
Dukungan yang datang setelah keraguan berbulan-bulan lebih menyerupai kalkulasi daripada kehangatan.
Ini penilaian kami, bukan fakta terbukti. Penjelasan lain, bahwa Trump sejak awal memang berniat mendukung dan sekadar menunggu waktu seperti yang ia katakan sendiri, tidak bisa dikesampingkan. Ketika ditanya Axios apakah ia bisa bekerja dengan pemimpin Israel lain, ia pun menjawab mengambang, bukan dengan penolakan tegas.
Perang Iran: Biaya yang Terhitung, Klaim yang Belum Terbukti
Perang dimulai 28 Februari 2026 lewat serangan gabungan AS–Israel yang, menurut Dawn, menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei; putranya, Mojtaba, menggantikannya. Gencatan senjata dua pekan disepakati 8 April lewat mediasi Pakistan, tetapi rapuh: perundingan di Swiss (20 Juni) dan Doha (1 Juli) disusul serangan AS pada 8 Juli setelah serangan terhadap kapal di Selat Hormuz. Iran sendiri, menurut laporan yang sama, menyerang negara-negara Teluk yang menampung pasukan AS.
Biayanya bisa dihitung, meski angkanya bergerak. Kantor Anggaran Kongres (CBO) menyebut sekitar US$38 miliar sampai 1 Agustus dan memperkirakan tambahan US$2–3 miliar per bulan; AP pada 19 September melaporkan estimasi militer AS sendiri sebesar US$43,6 miliar. Rentangnya, dengan demikian, US$38–43,6 miliar, bergantung pada metode dan tanggal. Badan Informasi Energi AS (EIA) mencatat arus minyak lewat Hormuz rata-rata 4,9 juta barel per hari pada kuartal II 2026, dibanding 21,6 juta pada kuartal IV 2025. Survei Pew Research Center pada 28 September–4 Oktober menemukan 65 persen warga dewasa AS tidak setuju dengan cara Trump menangani perang, dan 33 persen setuju.
Argumen Trump dan Netanyahu bahwa ancaman nuklir Iran membenarkan harga ini, dan bahwa Iran telah dihancurkan secara sistematis, adalah klaim yang tidak bisa kami verifikasi secara independen. Pejabat Iran, sebaliknya, mengklaim kemenangan, dan klaim itu sama sulit diverifikasi. Yang pasti: perang belum selesai, pasar energi terganggu, dan konflik meluas ke pihak ketiga, dengan Israel menginvasi Lebanon pada Maret dan Iran menyerang negara-negara Teluk.
Janji Netanyahu kepada pemilih Amerika, bahwa harga bensin akan turun begitu ancaman Iran lenyap, juga perlu diuji. EIA, dalam proyeksi 11 Agustus, memperkirakan harga eceran bensin AS rata-rata US$3,78 per galon sepanjang 2026, naik 14 sen dari proyeksi Juli. Itu rata-rata tahunan, bukan jaminan arah harga menjelang 3 November; janji Netanyahu adalah pesan kampanye, bukan perkiraan sebuah lembaga.
Pemilu Israel Terlalu Ketat untuk Diramal
Survei menunjukkan gambaran yang saling bertolak belakang. Jajak Channel 13 pada 23 September menempatkan Yashar, partai pimpinan mantan Kepala Staf Gadi Eisenkot, di 22 kursi dan Likud di 18, dengan 48 persen responden memilih Eisenkot sebagai perdana menteri dibanding 36 persen untuk Netanyahu. Survei i24NEWS oleh Direct Polls pada 7 Oktober (518 responden) justru memberi Likud 26 kursi dan Yashar 20, dengan blok koalisi 60 kursi, oposisi 48, dan partai-partai Arab 12. Ambang mayoritas adalah 61 dari 120 kursi. Selisih sebesar itu hampir pasti dipengaruhi perbedaan metode dan sampel.
Axios mencatat bahwa jika oposisi gagal membentuk pemerintahan, Netanyahu bisa bertahan sebagai perdana menteri sementara selama beberapa bulan. Ia tak harus menang untuk tetap berkuasa; cukup mencegah lawannya menang.
Ada faktor lain yang jarang dibahas: persidangan korupsi Netanyahu. Axios mencatat Trump pernah lantang menyerukan pengampunan untuk mengakhiri perkara itu, dan Christian Post melaporkan persidangan dilanjutkan pada 2 Juni. Bagi Netanyahu, kekuasaan bukan sekadar ambisi politik, melainkan juga perlindungan hukum, dan itu membantu menjelaskan mengapa restu Washington begitu ia kejar. Kami tidak menyimpulkan bahwa itu satu-satunya motifnya; yang bisa dikatakan, taruhannya bersifat pribadi sekaligus politis.
Oposisi bukan sinonim keadilan bagi Palestina, dan kita sebaiknya tidak terjebak harapan itu. France 24 melaporkan bahwa Eisenkot menepis seruan negara Palestina sebagai tidak relevan setelah 7 Oktober. Ia juga anggota kabinet perang sampai mundur pada Juni 2024 dengan alasan pemerintah gagal mencapai tujuannya di Gaza.
Siapa pun yang menang pada 27 Oktober, pertanyaan tentang masa depan Gaza belum dijawab di kotak suara itu.
Bagi Gaza, Hitungan Dasarnya Tidak Bergantung pada Pemenang
Gencatan senjata antara rezim Zionis dan Hamas berlaku sejak Oktober 2025 (AP mencatat 10 Oktober; Kementerian Kesehatan Gaza menghitung sejak 11 Oktober). Namun korban terus berjatuhan. Pada 13 September otoritas kesehatan Gaza mencatat 73.783 korban jiwa sejak 7 Oktober 2023 dan 1.369 sejak gencatan senjata; pada 13 Oktober angkanya 74.389 dan 1.498, dengan 175.423 terluka, menurut sumber medis yang dikutip WAFA. Angka ini bergerak karena korban baru dan jenazah yang masih ditemukan di reruntuhan, dan belum kami dapati konfirmasi independen terbaru. Reuters mencatat pada Agustus bahwa lebih dari 1.250 orang tewas sejak gencatan senjata, sebagian besar warga sipil menurut pejabat kesehatan Gaza, sementara empat tentara Israel tewas pada periode itu.
Pada akhir Juli Hamas menerima rencana 15 poin yang didorong Washington; pada 9 Agustus Netanyahu menolaknya dan menyatakan pasukan tak akan mundur sebelum Hamas dilucuti sepenuhnya. Menurut AP, rezim Zionis menguasai sekitar 60 persen wilayah Gaza. Kritik layak diarahkan ke dua arah: penolakan menarik pasukan berarti pendudukan berlanjut, sementara pelucutan senjata adalah tuntutan yang menurut AP sudah lama ditolak Hamas. Keduanya saling mengunci.
Di atas kertas, tahap kedua rencana Trump sudah diumumkan pada akhir Januari 2026, lengkap dengan Dewan Perdamaian dan komite teknokrat Palestina untuk mengelola Gaza (PBB, 28 Januari). Pada Agustus, laporan AP yang dimuat ulang media lain menyebut gencatan senjata itu sebagian besar mandek. Jarak antara rencana dan kenyataan itulah yang dihuni anak-anak Palestina hari ini.
Gencatan senjata yang masih menewaskan orang baru sebatas turunnya intensitas, belum perdamaian.
Satu pengamatan penting: dalam kutipan yang dilaporkan Al Jazeera, restu 18 Oktober dibingkai seputar Iran dan keamanan Israel, tanpa rujukan ke Gaza. Jika gambaran itu utuh, kepentingan Gaza berada di luar transaksi.
Indonesia Tidak Bisa Menonton dari Pinggir
Pada 19 Februari 2026, dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian di Washington, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap mengirim hingga 8.000 prajurit atau lebih ke pasukan stabilisasi internasional (ISF) dan menerima posisi wakil komandan. Kementerian Luar Negeri menegaskan perannya nonkombatan. Pemerintah berargumen bahwa sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, Indonesia semestinya ikut menstabilkan Gaza demi solusi dua negara. Pada 17 Maret, Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan semuanya ditahan hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Skalanya pun tidak sebanding dengan komitmen negara lain. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut TNI semula menyiapkan 20.000 personel, lalu menurunkannya menjadi 8.000 karena negara lain hanya mengirim beberapa ratus. Di forum yang sama pada Februari, komandan ISF menyebut Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania sebagai negara lain yang berkomitmen. Indonesia, dengan kata lain, berpotensi menjadi tulang punggung pasukan itu.
Kritik datang dari dalam negeri. Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia memperingatkan bahwa keterlibatan itu berisiko menempatkan Indonesia dalam mekanisme yang memperkuat pelanggaran hukum humaniter internasional. Sejumlah kelompok Islam juga mengkritik keputusan itu, menurut laporan BBC yang dikutip intellinews.
Penilaian kami: jika pemerintahan Israel berikutnya tetap menolak mundur sebelum pelucutan senjata, mandat ISF berisiko menempatkan prajurit kita di antara dua pihak yang belum sepakat. Namun kritik serupa berlaku bagi penolak keterlibatan apa pun: pendukung rencana itu akan bertanya siapa yang melindungi warga sipil di wilayah yang ditinggalkan pasukan pendudukan. Hingga penelusuran kami, belum ada laporan penempatan pasukan Indonesia di Gaza.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Tuntut kejelasan mandat sebelum satu prajurit pun berangkat. Rencana 8.000 prajurit ditahan sejak 17 Maret. Ajukan pertanyaan tertulis ke Komisi I DPR dan Kementerian Luar Negeri: apa aturan keterlibatan ISF, dan apa yang terjadi jika pasukan Israel menolak mundur seperti pernyataan 9 Agustus? Rujuklah kekhawatiran Amnesty Indonesia soal hukum humaniter.
- Salurkan zakat-infak lewat lembaga yang menerbitkan laporan penyaluran. Otoritas Gaza mencatat 175.423 orang terluka per 13 Oktober. Pilih lembaga seperti INH, BAZNAS, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, MER-C, Adara Foundation, atau Sahabat Al-Aqsha, dan baca laporan terbaru mereka tentang akses serta jalur penyaluran sebelum memberi.
- Catat dua tanggal dan uji klaim hari ini terhadap hasilnya. Setelah 27 Oktober dan 3 November, bandingkan hasil dengan survei yang saling bertolak belakang (Likud 18 kursi versus 26) dan dengan klaim bahwa perang Iran dibenarkan. Catat pula apakah dalam 30 hari ada perubahan nyata pada akses bantuan atau penarikan pasukan di Gaza, lalu bagikan catatan itu dengan sumbernya.
Pada 27 Oktober, rakyat Israel akan memilih. Pada 3 November, rakyat Amerika akan memilih. Di Gaza, tak seorang pun akan memilih di antara keduanya, padahal otoritas kesehatannya mencatat lebih dari 73 ribu korban jiwa.
Netanyahu bisa menang, dan restu Trump akan dicatat sebagai salah satu sebabnya. Netanyahu bisa kalah, dan restu itu akan dicatat sebagai bantuan yang tak cukup. Trump bisa menang di pemilu sela, dan perang Iran akan dianggap dibenarkan; ia bisa kalah, dan perang itu akan diperdebatkan di Kongres yang berbeda.
Dalam semua kemungkinan itu, pertanyaan tentang penarikan pasukan, akses bantuan, dan siapa yang melindungi warga sipil Palestina tetap menunggu jawaban.
Kami tidak tahu hasilnya, dan tulisan ini tidak berpura-pura tahu. Jika dua kotak suara itu pun tak menjawabnya, siapa yang akan, dan kapan?
