Al-Azhar, Mesir, menyerukan kepada para pemimpin Arab, Muslim, serta seluruh orang yang berakal dan memiliki kehormatan di dunia untuk menetang pengusiran warga Palestina.
“Menolak rencana pengusiran yang bertujuan menghapuskan perjuangan Palestina,” dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Rabu malam.
Al-Azhar menegaskan bahwa mereka mendukung sikap pemerintah Mesir dan Arab dalam upaya rekonstruksi Jalur Gaza.
“Dengan syarat rakyat Palestina tetap berada di tanah mereka,” tegasnya.
Selain itu, Al-Azhar juga meminta untuk dilakukan tekanan maksimal guna memastikan implementasi kesepakatan penghentian agresi (Israel) terhadap Gaza.
“Serta mendesak para pemimpin dunia agar bersikap bijaksana dalam mengeluarkan pernyataan terkait wilayah-wilayah yang terkena dampak konflik,” tegasnya.
Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa tidak ada pihak yang berhak memaksa rakyat Palestina menerima usulan yang tidak dapat diterapkan.
“Seluruh dunia harus menghormati hak rakyat Palestina untuk hidup di tanah mereka sendiri dan mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya,” terangnya.
Al-Azhar juga berharap para pemimpin Arab dan Muslim, dan seluruh elemen untuk menolak rencana pengusiran.
“Yang bertujuan menghapus perjuangan Palestina secara permanen dengan memaksa rakyatnya meninggalkan tanah air mereka,” imbuhnya.
Lembaga keagamaan terkemuka ini juga memperingatkan bahwa ketidakpedulian komunitas internasional terhadap penderitaan orang-orang yang tertindas akan mengakibatkan ketidakstabilan global yang lebih luas.
“Dunia akan berubah menjadi hutan rimba, di mana yang kuat menindas yang lemah tanpa ada perlindungan bagi mereka yang rentan,” terangnya.
Al-Azhar juga menyerukan kepada lembaga-lembaga keagamaan di seluruh dunia untuk menggunakan suara agama dalam membela kaum tertindas di Palestina.
“Mengabaikan suara ini dan sengaja membungkamnya adalah tanggung jawab besar di hadapan Tuhan, dan kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atasnya,” katanya.
Lembaga ini juga menegaskan bahwa semua agama menolak pengusiran rakyat Palestina dari tanah mereka dan pemaksaan mereka untuk meninggalkannya bagi pihak lain.
“Kita hidup di dunia yang seharusnya diatur oleh hukum dan norma internasional. Apa yang terjadi hari ini di Palestina adalah preseden yang mengembalikan kita ke zaman sebelum peradaban,” sindirnya.
Pada 4 Februari lalu, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengungkapkan dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di Gedung Putih bahwa negaranya berencana untuk mengambil alih Gaza setelah mengusir penduduk Palestina ke negara-negara lain, termasuk Mesir dan Yordania.
Sebagai bentuk keselarasan dengan rencana Trump, pemerintah Israel mulai menyiapkan skema yang mereka sebut sebagai “migrasi sukarela” bagi warga Palestina dari Gaza.
Rencana Trump untuk Gaza telah mendapat penolakan luas dari Palestina, dunia Arab, serta komunitas internasional. Namun, rencana tersebut justru mendapat pujian besar di ranah politik Israel, mencakup berbagai spektrum ideologi di negara tersebut.
