Pelapor Khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese, menegaskan bahwa blokade atas Jalur Gaza harus segera diakhiri, dan tekanan untuk itu mesti datang dari luar.
Dalam wawancara dengan Al Jazeera, ia menyebut bahwa upaya penyaluran bantuan ke Gaza melalui skema yang disebut sebagai “Organisasi Kemanusiaan Gaza” hanyalah sebuah jebakan yang merendahkan martabat manusia.
“Ini bukan lagi soal solusi politik. Kita bicara tentang kebutuhan mendesak untuk menghentikan kekerasan di Gaza, pengusiran paksa, dan aneksasi Yerusalem Timur,” kata Albanese, Kamis (3/7), dari Jenewa.
Ia menyebut skema bantuan yang disusun saat ini justru bertentangan dengan prinsip perlindungan dan penghormatan atas martabat kemanusiaan, bahkan tampak “sadistik”.
Dalam laporannya di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Albanese secara tegas menyatakan bahwa tindakan militer Israel di Gaza merupakan bentuk genosida.
Ia menuntut diberlakukannya embargo senjata terhadap Israel serta pemutusan hubungan dagang dan keuangan oleh negara-negara dan korporasi internasional.
Ia menyoroti keterlibatan perusahaan-perusahaan besar yang meraup keuntungan dari perang.
“Ada perusahaan yang seharusnya memutus hubungan dengan Israel, namun justru mencatatkan kenaikan keuntungan hingga 120 persen, dengan total laba mencapai 70 miliar dolar AS,” ujarnya.
Lebih jauh, Albanese memaparkan bahwa perusahaan-perusahaan senjata global telah menyuplai Israel dengan 35 ribu ton bahan peledak yang kemudian dijatuhkan ke Gaza.
Jumlah yang disebutnya setara dengan enam kali kekuatan destruktif bom atom yang meluluhlantakkan Hiroshima.
“Ini bukan perang. Ini adalah kampanye genosida. Tak ada jalan keluar dari situasi ini kecuali negara-negara tunduk pada standar hukum internasional sebagaimana ditetapkan Mahkamah Internasional,” tegasnya dalam penyampaian laporan.
Albanese juga mendesak lebih dari seribu perusahaan di seluruh dunia agar menghentikan segala bentuk hubungan bisnis dengan Israel, atau bersiap menghadapi tuntutan pertanggungjawaban hukum.
Ia menutup dengan pernyataan yang menggema bahwa penghentian genosida di Gaza bukan semata tanggung jawab negara.
“Ini juga kewajiban moral dan hukum bagi korporasi yang terlibat di dalamnya,” pungkasnya.
