Amnesty International menilai bahwa keputusan Inggris untuk mengakui Negara Palestina merupakan langkah penting, namun akan menjadi “gestur kosong” apabila tidak dibarengi dengan upaya konkret untuk menghentikan genosida, pendudukan ilegal, dan sistem apartheid yang diterapkan Israel terhadap rakyat Palestina.
Manajer Tanggap Krisis Amnesty International, Kristyan Benedict, menyampaikan bahwa setiap bentuk pengakuan atau solusi politik hanya akan efektif jika didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan internasional.
Ia menekankan bahwa pemerintah Inggris perlu bertindak tegas, tidak hanya dalam pernyataan politik, tetapi juga dalam kebijakan nyata yang menekan Israel untuk menghentikan pelanggaran hukum internasional.
Menurut Benedict, pemerintah Inggris harus memastikan agar Israel mencabut blokade atas Gaza, membongkar permukiman ilegal di wilayah pendudukan, menghentikan sistem apartheid, serta menghormati hak rakyat Palestina untuk kembali ke tanah mereka.
Ia juga menegaskan pentingnya pemenuhan keadilan bagi para korban di semua pihak, termasuk hak atas reparasi penuh.
Benedict menambahkan bahwa kata-kata tidak cukup untuk menghentikan kekejaman yang terus berlangsung. Pengakuan terhadap Palestina, menurutnya, harus disertai dengan akuntabilitas yang nyata.
Ia menyerukan agar Inggris menghentikan ekspor senjata ke Israel, menarik investasi dari perusahaan yang masih menjual senjata ke negara tersebut, menjatuhkan sanksi kepada pejabat Israel yang terlibat dalam kejahatan perang, serta menghentikan segala bentuk perdagangan dengan permukiman Israel di wilayah pendudukan.
Dalam pernyataan resminya, Amnesty International menegaskan bahwa pendudukan dan sistem apartheid harus diakhiri, dan keadilan harus ditegakkan.
Selama pembantaian terhadap warga Palestina terus berlangsung dalam genosida yang belum berakhir, segala bentuk pengakuan politik tanpa tindakan nyata dinilai tidak lebih dari sekadar retorika.
