Keputusan Mahkamah Agung Israel mempertahankan konflik antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Kepala Badan Keamanan Dalam Negeri (Shin Bet) Ronen Bar tetap berlangsung.
Hakim Mahkamah, Gilat Canfy Steinmetz, pada hari Jumat mengeluarkan perintah sementara untuk membekukan keputusan pemerintah yang memecat Bar dari jabatannya.
Keputusan ini diambil saat pengadilan mempertimbangkan lima petisi yang diajukan oleh partai oposisi dan organisasi sipil menentang pemecatan tersebut.
Pemecatan Bar ditangguhkan hingga keputusan akhir diumumkan, paling lambat 8 April mendatang. Pengadilan meminta pemerintah untuk memberikan tanggapannya paling lambat hari Senin depan.
Keputusan ini memperburuk konflik di Israel dan semakin memperdalam perpecahan sosial serta polarisasi politik. Terutama dengan adanya indikasi bahwa Netanyahu mungkin tidak akan mematuhi keputusan pengadilan.
Ronen Bar sendiri memiliki dukungan publik yang kuat, sementara tidak ada kekuatan hukum yang benar-benar memaksa Netanyahu untuk menjalankan keputusan pengadilan tersebut.
Ketakutan besar
Soal keputusan pengadilan, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menanggapinya dan menulis di platform X.
“Hakim Mahkamah Agung tidak akan mengendalikan perang dan tidak akan menentukan siapa yang memimpinnya,” tulisnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Moshe Arbel mengatakan bahwa pemerintah Israel di bawah kepemimpinan Netanyahu tidak akan melanggar keputusan pengadilan.
Arbel, bersama 2 menteri lainnya dari partai Shas, tidak ikut serta dalam pemungutan suara untuk memecat Bar.
Menteri Komunikasi Shlomo Karai juga mengomentari keputusan pengadilan.
“Hakim Steinmetz, Ronen Bar akan mengakhiri masa jabatannya pada 10 April atau bahkan lebih cepat dengan pengangkatan kepala Shin Bet yang baru. Anda tidak memiliki wewenang hukum untuk campur tangan dalam hal ini. Ini adalah kewenangan penuh pemerintah. Keputusan Anda tidak sah. Selesai. Kedaulatan ada di tangan rakyat,” ujarnya.
Dalam surat singkat kepada Netanyahu, Jaksa Agung Gali Baharav-Miara menegaskan bahwa jabatan kepala intelijen bukanlah bawahan Perdana Menteri.
Sementara itu, Ronen Bar sendiri menanggapi pemecatannya dengan menyatakan bahwa keputusan itu salah.
“Harapan Perdana Menteri untuk memiliki kepercayaan pribadi bertentangan dengan kepentingan publik, dan ini secara mendasar salah serta illegal,” ungkap Bar.
Kekhawatiran terbesar di kalangan pendukung gerakan “Demokrasi Sekarang” bukanlah apakah Ronen Bar – yang juga bertanggung jawab atas kegagalan dalam insiden 7 Oktober 2023.dan kegagalan mencegah serangan “Thaufan Al-Aqsha” – akan mengakhiri masa jabatannya.
Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa Netanyahu akan menggantikan Bar dengan seseorang yang loyal kepadanya secara pribadi. Bukan seseorang yang setia pada hukum dan rakyat.
Dengan cara ini, Netanyahu akan menyelesaikan kendalinya atas badan keamanan negara.
Para analis sepakat bahwa pengangkatan kepala Shin Bet berdasarkan loyalitas pribadi dapat membahayakan sistem demokrasi serta kebebasan individu dan sipil.
Hal ini karena Shin Bet memiliki kewenangan luas dalam pengawasan, pelanggaran privasi, dan investigasi, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi Perdana Menteri serta disalahgunakan.
Mereka juga menjelaskan bahwa dengan kewenangan yang luas, Shin Bet dapat digunakan untuk tujuan yang jauh dari sekadar mencegah serangan bersenjata atau melindungi keamanan negara.
Hal ini dapat menjadi godaan besar bagi Netanyahu untuk mengeksploitasi kekuasaan Shin Bet demi kepentingannya sendiri. Terutama dalam hal menekan hak-hak minoritas atau membungkam oposisi dan para pengkritiknya.
Menurut analisis para pakar dan peneliti, apa yang sedang dilakukan Netanyahu untuk menutupi kegagalannya pada 7 Oktober adalah upaya menjual dan melikuidasi negara.
Ia berusaha menyingkirkan semua lawannya di bidang politik, keamanan, militer, dan peradilan.
Dengan demikian, ia merusak sistem demokrasi Israel yang seharusnya dijalankan oleh lembaga-lembaga negara dan mengubahnya menjadi “Kerajaan Netanyahu.”
Kemampuan penting
Profesor Amichai Cohen, peneliti di “Institut Demokrasi Israel” dan dosen di Akademi Ono, menegaskan bahwa ekspektasi loyalitas dan kepatuhan Kepala Shin Bet terhadap Perdana Menteri bertentangan dengan persyaratan jabatan.
Persyaratan jabatan itu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Badan Keamanan Umum tahun 2002.
Pasal 4 (c) dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa badan ini beroperasi atas nama negara dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik partai.
Dalam analisis yang diterbitkan oleh “Institut Demokrasi Israel,” Cohen menyatakan bahwa Kepala Shin Bet mempunyai kewenangan.
“Sesuai hukum, Kepala Shin Bet memiliki kewenangan untuk membatasi kekuasaan Perdana Menteri dan kepemimpinan politik,” tulisnya.
Pembatasan ini ada karena Shin Bet memiliki kemampuan signifikan di dalam Israel.s Sehingga ada kekhawatiran bahwa seorang Perdana Menteri dapat mencoba mengeksploitasi lembaga ini untuk kepentingan politiknya.
Cohen mengingatkan bahwa Perdana Menteri pertama Israel, David Ben-Gurion, pernah menggunakan Shin Bet untuk memata-matai lawan politiknya.
Ia juga menyebutkan bahwa mantan Kepala Shin Bet, Yoram Cohen, pernah mengungkap dalam sebuah wawancara bahwa Netanyahu memintanya untuk menyelidiki kebocoran informasi. Tetapi ia menolak karena hal itu berada di luar wewenangnya.
“Semakin seorang Kepala Shin Bet tunduk kepada Perdana Menteri dan mengikuti semua instruksinya, semakin ia mengabaikan kewajibannya berdasarkan hukum,” tambah Cohen.
Pandangan serupa disampaikan oleh pengacara Gil Gan Mor, direktur unit hak sosial di Asosiasi Hak Sipil Israel.
Ia mengatakan bahwa godaan bagi Perdana Menteri—yang pada dasarnya adalah seorang politisi—untuk menyalahgunakan kewenangan Shin Bet sangat besar. Mengingat kekuatan yang dimiliki badan tersebut.
Dalam wawancaranya dengan surat kabar Haaretz, Gan Mor menjelaskan bahwa undang-undang Shin Bet memiliki banyak ketidakjelasan dan mencakup istilah-istilah yang dapat diinterpretasikan secara luas.
Oleh karena itu, katanya, Shin Bet bisa digunakan untuk kepentingan yang jauh dari tujuan awalnya, yaitu melindungi keamanan negara.
“Badan ini memiliki akses terhadap rahasia negara, yang dapat mendorong Perdana Menteri untuk menginstruksikan mereka memata-matai jurnalis yang menerbitkan informasi yang merugikan pemerintah,” katanya.
Gan Mor juga menyoroti bahwa Shin Bet bertanggung jawab atas perlindungan dan keamanan Perdana Menteri, para menteri, serta pejabat tinggi lainnya.
Hal ini dapat memungkinkan mereka untuk mengawasi dan mengejar para demonstran dengan dalih bahwa mereka mengancam keamanan publik.
Risiko
Menurut Gan Mor, Perdana Menteri dapat memerintahkan Shin Bet untuk menyelidiki dan memata-matai partai oposisi atau organisasi non-pemerintah dengan alasan pencegahan sabotase dan pemberantasan terorisme.
Istilah samar lainnya dalam undang-undang yang dapat mencakup berbagai bentuk oposisi terhadap pemerintah.
Ia memperingatkan bahwa bahayanya terletak pada kemungkinan Kepala Shin Bet, yang dipilih berdasarkan loyalitas politik, akan menjalankan perintah semacam itu tanpa ragu.
Kekhawatiran ini semakin diperkuat oleh Dr. Avner Barnea, mantan pejabat senior Shin Bet yang kini menjadi peneliti di Pusat Studi Keamanan Nasional di Universitas Haifa.
Ia menyatakan bahwa keputusan Netanyahu untuk memecat Ronen Bar merupakan “gempa politik” yang berbahaya.
Dalam wawancaranya dengan surat kabar The Marker, Barnea mengatakan siapa pun di Israel yang memiliki pandangan berbeda dari pemerintah atau lingkaran dekat Perdana Menteri, dan ingin mengubah realitas politik atau menggantikan Netanyahu, harus merasa khawatir.
“Shin Bet memiliki sumber daya yang tidak terbatas, dan jika mereka memutuskan untuk menggunakannya, Israel yang kita kenal akan lenyap, dan kita tidak akan bisa hidup di dalamnya,” katanya.
Ia menambahkan bahwa sesuai undang-undang Shin Bet, Perdana Menteri dapat mengajukan kandidat dari mana saja dan melakukan apa pun yang diinginkannya.
“Ini berarti peralihan dari negara demokratis yang menghormati kebebasan individu dan kebebasan berekspresi menjadi negara dengan polisi rahasia yang memiliki kemampuan tak terbatas untuk mengawasi warga negara, mendengarkan percakapan mereka, dan melacak gerakan mereka,” imbuhnya.
Mendukung pandangan ini, analis militer surat kabar Maariv, Avi Ashkenazi, menulis sebuah artikel berjudul “Atas Nama Ayah, Anak, dan Istri: Negara Israel Menuju Kerajaan Netanyahu”.
Ia merinci langkah-langkah yang diambil Netanyahu untuk mempertahankan kekuasaannya sebagai Perdana Menteri. Ia menyebut bahwa pemecatan Ronen Bar adalah langkah lain menuju pendirian kediktatoran Israel.
Ashkenazi menjelaskan bahwa Netanyahu dan kepemimpinan politik tidak kalah bertanggung jawab atas kegagalan 7 Oktober dibandingkan dengan Menteri Pertahanan sebelumnya Yoav Gallant, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Herzl Halevi, Kepala Shin Bet Ronen Bar, Kepala Intelijen Militer “Aman” Aharon Haliva, Komandan Wilayah Selatan Yaron Finkelman, serta banyak pejabat lainnya di lembaga keamanan.
“Semua pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan ini harus pulang ke rumah mereka dan membayar harga dari kesalahan mereka, termasuk Netanyahu,” tegasnya.
Ashkenazi menambahkan bahwa seorang Perdana Menteri tidak bisa berada di atas segalanya, menghindari tanggung jawab.
“Serta mencegah penyelidikan mendalam terhadap bencana terbesar dalam sejarah negara ini. Keputusan-keputusan Netanyahu mengarah pada kudeta terhadap sistem pemerintahan, yang membahayakan warga negara dan kebebasan mereka, serta membuat Israel menjadi tempat yang lebih buruk untuk ditinggali,” tuturnya.
