Dua analis politik Israel menyebut bahwa pernyataan terbaru mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant membongkar narasi yang selama ini dibangun oleh pemerintah Israel dalam perang di Gaza.
Mereka menilai, pengakuan Galant menunjukkan bahwa operasi militer sejak awal telah dilandasi oleh rangkaian kebohongan strategis yang bertujuan memperkuat posisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Dalam wawancara yang dikutip oleh lembaga penyiaran Israel, Galant mengakui bahwa foto terowongan di Koridor Philadelphi yang dirilis militer Israel beberapa waktu lalu adalah palsu.
Menurutnya, gambar tersebut digunakan secara sengaja untuk membesar-besarkan keberadaan jaringan terowongan di kawasan itu dan menunda kesepakatan pertukaran tawanan.
Menanggapi hal itu, akademisi dan pakar politik Israel, Dr. Mohannad Mustafa, menyebut Galant sebagai bagian dari jaringan kebohongan yang dilakukan secara terorganisir terhadap masyarakat Israel dan komunitas internasional.
Menurutnya, Galant turut mendukung langkah Netanyahu dalam mengarahkan perhatian militer ke Koridor Philadelphi demi kepentingan politik pribadi.
Mustafa menambahkan bahwa Galant bukan satu-satunya pejabat yang menyampaikan fakta semacam ini.
Sejumlah mantan kepala dinas keamanan dalam negeri (Shin Bet) dan petinggi militer juga mengungkapkan bahwa mereka pernah menerima permintaan ilegal dari Netanyahu, tetapi memilih bungkam.
Baru sekarang mereka bersuara karena menilai Netanyahu telah menjadi ancaman nyata bagi Israel, terutama setelah menyingkirkan sejumlah pejabat penting dan berupaya mengkonsolidasikan kekuasaan sepenuhnya.
Mustafa memperkirakan bahwa pengakuan Galant bisa memicu tuntutan dibentuknya komite penyelidikan resmi.
Ia mengatakan bahwa rakyat Israel mulai kehilangan kepercayaan terhadap Netanyahu, yang terus menyebar kebohongan demi mempertahankan kekuasaannya.
Rentetan kebohongan dan kepentingan politik
Dalam pandangan penulis dan analis politik Dr. Iyad al-Qarra, pengakuan Galant hanya memperkuat bukti bahwa sejak serangan 7 Oktober 2023, pemerintah Israel telah menyebarkan klaim palsu.
Termasuk tentang pemenggalan kepala anak-anak dan pemerkosaan warga sipil, yang kemudian terbukti tidak benar.
Ia bahkan mencatat ada sepuluh kasus besar yang menurutnya menunjukkan kebohongan Israel, mulai dari tragedi Rumah Sakit Al-Ahli di Gaza hingga serangan terhadap para tenaga medis di Rafah.
Menanggapi arah kebijakan Netanyahu terhadap Gaza, Mustafa melihat adanya dua aliran utama. Sayap kanan ekstrem menuntut pendudukan penuh Gaza dan penerapan pemerintahan militer secepatnya.
Sementara Netanyahu sendiri cenderung melanjutkan operasi militer secara perlahan, sambil mempertimbangkan kesepakatan parsial dengan Hamas, agar tidak kehilangan dukungan dari mitra koalisi.
Namun, menurut Mustafa, Hamas tidak akan menerima kesepakatan parsial. Gerakan itu menginginkan perjanjian komprehensif yang mencakup penghentian total serangan dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.
Jika Netanyahu menyetujui tuntutan ini, ia berisiko kehilangan posisi sebagai perdana menteri.
Di sisi lain, Netanyahu kemungkinan besar akan tetap bersikukuh pada agenda perlucutan senjata Hamas.
Tujuannya, untuk meyakinkan sekutu-sekutunya dari kalangan ultranasionalis bahwa tujuan perang telah tercapai.
Menurut al-Qarra, Hamas memiliki strategi yang jelas dalam menghadapi perang dan telah menyampaikannya kepada para mediator.
Ia meyakini bahwa Hamas tidak akan terjebak dalam skema parsial Netanyahu yang hanya bertujuan meredam tekanan domestik dan menyenangkan pemerintah AS.
Hamas juga dikabarkan menghendaki adanya jaminan internasional dalam setiap kesepakatan yang akan dicapai.
Dalam perkembangan terkait, Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, menyampaikan dalam kunjungannya ke Washington bahwa negaranya bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Mesir untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata serta pertukaran tawanan antara Israel dan Hamas.
