Bentrok bersenjata antara tentara Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (Syrian Democratic Forces/SDF) kembali menegaskan rapuhnya situasi politik dan keamanan Suriah, lebih dari setahun setelah tumbangnya mantan Presiden Bashar al-Assad.
Pertempuran yang pecah di Aleppo pekan ini telah menewaskan sedikitnya 22 orang dan menyoroti ketegangan mendasar antara pemerintah di Damaskus dan SDF—dua pihak yang sama-sama mendapat dukungan Amerika Serikat.
Padahal, pada Maret tahun lalu, pemerintah Suriah dan SDF telah menandatangani kesepakatan untuk mengintegrasikan pasukan Kurdi tersebut ke dalam institusi negara. Namun, hingga kini, hampir tidak ada kemajuan berarti. Kekerasan sporadis yang sebelumnya terjadi akhirnya meningkat menjadi pertempuran terbuka.
Gencatan senjata sementara diumumkan pada Jumat (…), tetapi indikasi di lapangan menunjukkan kesepakatan itu mulai rapuh. Sejumlah analis memperingatkan bahwa tanpa penyelesaian komprehensif, bentrokan lanjutan hampir tak terelakkan.
Meski tidak ada keinginan kuat—baik di tingkat domestik maupun internasional—untuk kembali ke perang skala penuh, kebuntuan integrasi SDF yang menguasai sebagian besar wilayah timur laut Suriah terus menyisakan ancaman kekerasan.
“Saat ini tampaknya tidak ada kepentingan internasional untuk konflik besar, terutama dari pihak AS, dan itu bisa menahan eskalasi,” ujar Aron Lund dari Century International. “Namun persoalan utama belum terselesaikan, dan tidak ada pihak yang mau berkompromi dalam isu mendasar. Bentrokan kemungkinan akan terulang.”
Bentrok di Aleppo
Pertempuran pekan ini memaksa puluhan ribu warga mengungsi dari kawasan Sheikh Maqsoud, Ashrafieh, dan Bani Zeid—wilayah yang mayoritas penduduknya Kurdi. Kedua belah pihak saling menuding sebagai pemicu kekerasan.
Kementerian Pertahanan Suriah sempat mengumumkan gencatan senjata enam jam yang kemudian diperpanjang, dengan tujuan memberi waktu bagi pasukan SDF untuk mundur. Pemerintah menyatakan bahwa pasukan SDF di Aleppo akan dipindahkan ke wilayah timur Sungai Efrat.
Namun, dewan Kurdi yang mengelola Sheikh Maqsoud dan Ashrafieh menolak tuntutan tersebut. Mereka menyebutnya sebagai “ajakan menyerah” dan menegaskan akan mempertahankan wilayah mereka.
Bentrok ini turut membayangi kesepakatan Maret 2025 antara pemerintahan Presiden Ahmed al-Sharaa dan SDF, yang mencakup gencatan senjata nasional, kerja sama melawan kelompok pro-Assad bersenjata, serta pengakuan konstitusional atas hak-hak warga Kurdi. Kesepakatan itu juga menempatkan perbatasan, bandara, dan ladang minyak di timur laut Suriah di bawah kendali pemerintah pusat.
SDF dan Persoalan Integrasi
Hingga kini, proses integrasi belum berjalan. Perbedaan pandangan mencakup mekanisme penggabungan, termasuk apakah SDF masuk sebagai satu kesatuan atau dilebur menjadi personel individu.
Pertemuan antara pimpinan SDF dan pejabat pemerintah pada 4 Januari lalu berakhir tanpa hasil nyata. Perundingan pun ditunda.
SDF dibentuk pada 2015, dengan Unit Perlindungan Rakyat (YPG) sebagai tulang punggungnya. YPG memiliki keterkaitan dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh AS dan negara Barat lainnya. Meski demikian, AS tetap bekerja sama dengan SDF dalam memerangi ISIS.
Kini, SDF diperkirakan memiliki 50.000 hingga 90.000 personel terlatih dan masih mendapat dukungan koalisi internasional pimpinan AS. Namun, Turki memandang SDF sebagai ancaman serius dan dalam bentrokan terbaru, media pemerintah Suriah menyebut SDF sebagai “teroris PKK”.
Dinamika Regional
Turki menyatakan siap mendukung pemerintah Suriah menghadapi SDF. Ankara—sekutu Damaskus—selama bertahun-tahun mengkritik Washington karena mendukung SDF dan telah melancarkan sejumlah operasi militer di Suriah utara.
Di sisi lain, meningkatnya rivalitas Turki dan Israel memicu kekhawatiran bahwa Tel Aviv dapat mendukung SDF sebagai penyeimbang pengaruh Ankara. Israel sebelumnya telah melakukan serangan di Suriah selatan dan memperluas kehadirannya di luar Dataran Tinggi Golan.
Amerika Serikat berada pada posisi kompleks karena bersekutu dengan seluruh pihak—Suriah, SDF, Turki, dan Israel. Washington pun berupaya memediasi, termasuk memfasilitasi kesepakatan jalur komunikasi intelijen antara Suriah dan Israel.
Utusan AS, Tom Barrack, menyerukan penahanan diri dan menekankan pentingnya dialog dibanding kekerasan.
Peran AS dan Masa Depan Suriah
Menurut analis International Crisis Group, Nanar Hawach, keterlibatan AS dapat mencegah runtuhnya total kesepakatan Maret dan membatasi eskalasi konflik.
“AS tidak menjamin solusi, tetapi menjaga kedua pihak tetap berada dalam kerangka negosiasi,” ujarnya.
Sejumlah pengamat menilai gencatan senjata hanya menunda persoalan mendasar. Tanpa kesepakatan komprehensif, potensi konflik tetap besar dan bisa memicu campur tangan asing lebih luas.
“Reintegrasi tidak bisa dicapai dengan kekuatan semata,” kata Armenak Tokmajyan dari Carnegie Middle East Center. Ia menekankan perlunya pendekatan inklusif dan visi negara yang jelas agar kelompok bersenjata bersedia meletakkan senjata.
