Mengapa keruntuhan jaminan keamanan AS di Yaman dan Teluk membuka jalan bagi gagasan lama: tatanan keamanan regional yang mensyaratkan berdirinya negara Palestina
Jumat, 11 September 2026. Setelah sepekan pertempuran menyusuri pesisir Laut Merah, pasukan Houthi menuntaskan penguasaan penuh garis pantai barat Yaman — merebut kota pelabuhan Mokha, Pulau Mayun di tengah Selat Bab al-Mandeb, lalu Pulau Hanish Besar dan Kecil, sembari melumpuhkan jalur pipa East-West Arab Saudi lewat serangan drone yang disebut Riyadh diluncurkan dari Irak. Di tengah kepanikan itu, media AS Axios melaporkan bahwa Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) dua kali menelepon Presiden Donald Trump, meminta serangan udara Amerika untuk menghentikan laju milisi yang didukung Iran tersebut. Jawaban Washington: tidak. Yang ditawarkan hanya bantuan intelijen dan data penargetan, bukan jet tempur.
Bagi kolumnis Trita Parsi — Wakil Presiden Eksekutif Quincy Institute for Responsible Statecraft, lembaga think-tank Washington yang dikenal mengkritik intervensionisme militer AS — episode ini bukan kejutan, melainkan pengulangan pola lama. Dalam kolomnya di Middle East Eye pada 18 September 2026, ia mengingatkan bahwa hal serupa terjadi tujuh tahun sebelumnya: setelah serangan terhadap fasilitas minyak Abqaiq dan Khurais pada September 2019 yang saat itu dituduhkan AS kepada Iran, Trump menolak desakan untuk membalas, dengan menegaskan ia tidak pernah berjanji melindungi Arab Saudi.
Artikel ini bukan sekadar menceritakan ulang kolom Parsi. Perlu ditegaskan sejak awal: tesis bahwa “payung keamanan Amerika sudah mati” adalah argumen analitis dari satu sudut pandang think-tank tertentu, bukan konsensus yang disepakati semua pihak di Washington maupun Teluk — sejumlah pejabat Gulf Cooperation Council (GCC) masih percaya hubungan strategis dengan AS tetap punya nilai, meski bentuknya berubah. Yang faktual dan terverifikasi adalah kronologi peristiwa di Yaman dan pernyataan resmi yang menyertainya; yang argumentatif adalah kesimpulan bahwa jalan keluarnya adalah arsitektur keamanan regional baru yang mengaitkan nasib Teluk dengan pembebasan Palestina. Kita akan menelusuri keduanya — fakta di lapangan dan perdebatan gagasan di baliknya — secara berimbang.
Dua Telepon yang Tak Berjawab
Pola yang digambarkan Parsi cukup konsisten. Sejak Perang Iran 2026 pecah pada 28 Februari, ketika AS dan Israel melancarkan gelombang serangan udara ke Iran — termasuk menewaskan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei dan sejumlah pejabat senior Iran lainnya — kawasan Teluk berulang kali menjadi sasaran balasan Teheran dan sekutunya, mulai dari Bahrain hingga pangkalan udara AS di berbagai titik. Houthi, yang menguasai sebagian besar wilayah barat Yaman sejak 2014 dan mendapat dukungan Iran, memanfaatkan momentum itu: sejak Juli 2026 mereka mengalihkan narasi pertempuran dari melawan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional menjadi “melawan Arab Saudi”, mengklaim telah merebut sekitar 5.400 kilometer persegi wilayah di pesisir barat daya.
Permintaan dukungan udara dari militer Yaman kepada Riyadh awalnya tak berbalas, menurut sumber militer yang dikutip Long War Journal. Baru setelah Houthi mengklaim serangan balasan ke pangkalan udara King Khalid dan King Fahd pada 14 September dengan “puluhan rudal balistik dan drone”, Arab Saudi disebut melancarkan lebih dari 300 serangan udara dalam lima hari — meski Riyadh sendiri tidak secara resmi mengonfirmasi keterlibatan langsungnya. Yang tidak berubah dari awal hingga akhir episode ini: permintaan MBS agar jet tempur Amerika turun tangan tetap ditolak Trump.
Dua kali telepon Riyadh ke Washington pekan itu berakhir dengan jawaban yang sama: kalian sendirian dulu.
Pangkalan yang Berubah Jadi Sasaran, Bukan Perisai
Argumen inti Parsi bertumpu pada satu fakta yang cukup mengejutkan: pangkalan militer AS di Teluk, yang selama puluhan tahun dijual sebagai jaminan pencegahan (deterrence), justru menjadi magnet serangan selama Perang Iran 2026. Jenderal purnawirawan David Petraeus, mantan Direktur CIA dan mantan Panglima CENTCOM, mengakui dalam wawancara dengan The Cipher Brief awal September 2026 bahwa pengaturan pangkalan lama itu “tidak lagi viable” — dengan menyebut Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar, yang justru ia bantu resmikan pada 2009, sebagai contoh susunan yang sudah tak lagi bisa dipertahankan. Menurut Petraeus, ketimpangan biaya antara drone-rudal murah Iran dan sistem pencegat AS yang bernilai jutaan dolar per unit membuat kalkulasi pertahanan lama tak lagi masuk akal.
Namun keadilan analitis menuntut catatan penting: kerentanan pangkalan AS ini adalah konsekuensi langsung dari serangan ofensif Iran dan kelompok-kelompok yang didukungnya — bukan sekadar “kegagalan desain” Amerika yang berdiri sendiri. Laporan Washington Post yang dikutip Wikipedia menyebut sedikitnya 228 struktur dan peralatan di berbagai pangkalan AS di kawasan itu rusak atau hancur akibat rudal dan drone Iran, dengan sejumlah personel militer AS turut terluka. Kritik terhadap keandalan payung keamanan Amerika tidak lantas berarti Iran atau Houthi bebas dari tanggung jawab atas eskalasi yang mereka picu — kedua argumen ini bisa benar secara bersamaan.
Ongkos yang Ditanggung Rakyat Yaman
Di tengah perhitungan geopolitik para elite, ongkos manusiawi paling nyata dari eskalasi ini jatuh ke rakyat Yaman sendiri. Serangan kilat Houthi pekan itu, menurut laporan Al Jazeera dan NPR, mendorong Yaman — yang sejak 2022 relatif diam berkat gencatan senjata rapuh — kembali terjerumus ke perang saudara terbuka setelah 12 tahun konflik. PBB mencatat gelombang baru pengungsian warga sipil di sekitar Aden, sementara harga bahan bakar global ikut terkerek akibat ancaman terhadap jalur pelayaran Bab al-Mandeb.
Perlu digarisbawahi: tak satu pun pihak dalam konflik Yaman ini bersih dari kritik. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang masuk perang sejak 2015 untuk memulihkan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional menghadapi kritik lama atas dampak blokade terhadap krisis kemanusiaan di Yaman. Di sisi lain, Houthi — yang mengklaim membela rakyat Yaman dari “boneka Saudi” — juga dituding merekrut ribuan pejuang secara paksa dan menyandera perekonomian Yaman lewat blokade kapal-kapal berbendera Saudi di Laut Merah sepanjang tahun ini. Tidak ada pihak dalam konflik Yaman yang layak diberi status pahlawan tunggal; yang ada adalah rakyat sipil yang terus-menerus menjadi korban dari kalkulasi kekuasaan pihak-pihak bersenjata.
Dari Riyadh ke Al-Quds: Mengapa Palestina Masuk Persamaan
Di sinilah argumen Parsi melompat dari Yaman ke isu yang jauh lebih luas: menurutnya, tatanan keamanan Timur Tengah tidak bisa dibangun dengan memperlakukan krisis Teluk secara terpisah dari konflik Israel-Palestina. Gagasan ini datang dari laporan Quincy Institute bertajuk Better Order Project, hasil kerja lebih dari 130 pakar dari lebih 40 negara sejak pertengahan 2023, yang mengusulkan arsitektur keamanan regional inklusif bagi Timur Tengah — mencakup Iran, Turki, Irak, negara-negara Arab lain, dan pada akhirnya rezim Zionis, dengan satu syarat mengikat: berdirinya negara Palestina.
Argumen ini tidak lahir dari ruang hampa. Hampir setahun sejak gencatan senjata Gaza mulai berlaku pada 11 Oktober 2025, kondisi di wilayah pendudukan itu jauh dari kata pulih. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza — data yang selama ini dijadikan rujukan oleh lembaga-lembaga PBB termasuk OCHA meski berasal dari otoritas de facto di wilayah tersebut — jumlah kematian warga Palestina sejak 7 Oktober 2023 mencapai sedikitnya 73.910 jiwa per 19 September 2026, dengan 174.914 orang terluka. Sejak gencatan senjata diberlakukan, tercatat 1.390 warga Palestina tewas dan 4.801 lainnya terluka akibat serangan sporadis yang terus berlanjut. Organisasi kemanusiaan Medical Aid for Palestinians melaporkan hanya 20 dari 37 rumah sakit di Gaza yang sebagian berfungsi — tak satu pun berfungsi penuh — dengan hanya sekitar dua unit CT scan yang tersisa untuk seluruh penduduk Gaza. Setiap nama di balik angka itu adalah warga sipil, dan banyak di antaranya, termasuk anak-anak Palestina, adalah syuhada yang gugur bukan dalam pertempuran, melainkan di rumah, di tenda pengungsian, atau di antrean bantuan.
Sebuah pangkalan yang dibangun untuk mencegah perang, kini menjadi magnet bagi serangan yang justru tak sanggup dicegahnya.
Harga Tiket Masuk: Negara Palestina di Atas Kertas
Menurut proposal Better Order Project, pintu bagi keikutsertaan rezim Zionis dalam arsitektur keamanan baru itu selalu terbuka — tetapi harga tiketnya adalah berdirinya negara Palestina berbasis batas 1967. Ini berbeda dari kerangka lama: Inisiatif Perdamaian Arab 2002 menawarkan pengakuan untuk pengakuan, sementara Abraham Accords menukar normalisasi dengan normalisasi tanpa menyentuh status Palestina. Skema Quincy Institute, sebagaimana dijelaskan Parsi, menjanjikan sesuatu yang menurutnya lebih menggoda bagi Tel Aviv: bukan sekadar pengakuan diplomatik, melainkan kursi permanen dalam arsitektur keamanan kawasan — dengan syarat mengakhiri pendudukan.
Namun proposal ini menghadapi tembok politik yang nyata dan perlu disampaikan secara jujur kepada pembaca: pemerintahan koalisi kanan-jauh yang berkuasa di Tel Aviv selama ini menolak keras opsi negara Palestina merdeka, dan laporan Better Order Project sendiri mengakui rencana perdamaian yang digagas Trump pun dinilai gagal menjawab akar masalah pendudukan. Tidak ada jaminan proposal think-tank ini akan diadopsi pembuat kebijakan mana pun — ia adalah usulan normatif, bukan rencana yang sedang berjalan. Menempatkannya sebagai solusi yang pasti terwujud akan menjadi bentuk optimisme yang tidak berdasar; yang bisa dikatakan secara jujur hanyalah bahwa krisis Yaman kembali membuka ruang wacana bagi gagasan lama ini.
Teluk Sendirian: Peluang Kemandirian atau Perlombaan Senjata Baru?
Jika payung Amerika benar-benar menyusut, dua skenario terbuka bagi GCC. Skenario pertama, sebagaimana diusulkan Parsi, adalah kemandirian kolektif: negara-negara Teluk membangun mekanisme dialog dan pencegahan krisis bersama Iran, Turki, dan Irak, alih-alih terus bergantung pada satu pelindung eksternal yang terbukti tidak dapat diandalkan. Skenario kedua — yang justru lebih mungkin terjadi dalam jangka pendek menurut sejumlah analis Bloomberg dan Al Jazeera — adalah perlombaan senjata unilateral, di mana setiap negara Teluk memperkuat pertahanan sendiri-sendiri tanpa koordinasi, yang justru memperbesar risiko salah perhitungan.
Arab Saudi sendiri bukan aktor pasif yang layak dikasihani sepenuhnya dalam narasi ini. MBS, yang pada 24 Agustus 2026 tampil menandatangani kesepakatan dagang di Paris, memimpin negara dengan rekam jejak panjang dalam isu hak asasi manusia yang dikritik lembaga seperti Amnesty International, dan keputusan Riyadh masuk perang Yaman sejak 2015 adalah pilihan kebijakan luar negerinya sendiri, bukan sesuatu yang dipaksakan Washington. Ketergantungan pada “penyelamat Amerika” yang kini disesali sebagian pihak di Riyadh, pada dasarnya adalah pilihan strategis Kerajaan itu sendiri selama beberapa dekade terakhir.
Tiket masuk ke tatanan keamanan baru itu, menurut proposal Quincy Institute, hanya satu: berdirinya negara Palestina di atas garis 1967.
Relevansi bagi Kita di Indonesia
Bagi Muslim Indonesia, mahasiswa, aktivis HAM, dan diaspora pro-Palestina, perdebatan yang tampak jauh ini sebenarnya memiliki titik singgung langsung. Selama ini, dukungan terhadap Palestina kerap dibingkai sebagai isu solidaritas moral semata. Namun proposal seperti Better Order Project menunjukkan bahwa berdirinya negara Palestina juga mulai dibahas sebagai kalkulasi keamanan kawasan yang konkret — sesuatu yang, jika argumen ini benar, berarti tekanan diplomatik dari negara-negara Muslim termasuk Indonesia bisa punya pengaruh lebih besar dari yang diperkirakan, karena ia bersinggungan dengan kepentingan strategis Teluk, bukan sekadar simpati kemanusiaan.
Indonesia, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dan anggota aktif Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), memiliki modal diplomatik untuk turut mendorong kerangka semacam ini dibahas di forum multilateral — meski tentu saja pengaruh Jakarta di meja perundingan Timur Tengah jauh lebih terbatas dibanding kekuatan-kekuatan regional yang disebut di atas. Titik masuk yang lebih realistis bagi publik Indonesia tetap berada di ranah kemanusiaan langsung: mendukung pemulihan sistem kesehatan Gaza yang menurut Medical Aid for Palestinians nyaris lumpuh total, sembari mengikuti perkembangan wacana keamanan regional ini secara kritis, tanpa jatuh ke optimisme berlebihan maupun sinisme yang mematikan harapan.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Salurkan bantuan yang menyasar kekurangan spesifik. Dengan hanya sekitar dua unit CT scan yang berfungsi untuk seluruh Gaza dan 0 dari 37 rumah sakit yang beroperasi penuh menurut Medical Aid for Palestinians, dukungan lewat INH, BAZNAS, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, MER-C, atau Adara Foundation sebaiknya diarahkan pada kebutuhan mendesak seperti obat kemoterapi, alat anestesi, dan peralatan diagnostik — bukan sekadar donasi umum.
- Ikuti dan dukung advokasi berbasis hukum internasional, bukan sekadar narasi emosional. Pantau kerja lembaga seperti Amnesty International Indonesia (Usman Hamid) atau akademisi hukum internasional yang mengawal isu ini di jalur legal-formal, termasuk perkembangan proses di ICC terkait Gaza dan West Bank, tempat PBB mencatat lebih dari 1.100 korban jiwa sejak eskalasi di sana.
- Bangun literasi kritis terhadap sumber data konflik. Sebelum membagikan angka korban atau klaim militer di media sosial — baik soal Gaza, Yaman, maupun Teluk — biasakan mengecek apakah angka itu berasal dari sumber tunggal yang belum diverifikasi independen atau dari lembaga seperti UN OCHA, ICRC, dan laporan think-tank lintas pandangan seperti Quincy Institute maupun lembaga tandingannya, agar solidaritas kita dibangun di atas fakta yang kokoh, bukan viralitas semata.
Penutup: Antara Harapan dan Kewaspadaan
Dua telepon MBS yang tak terjawab pada pertengahan September 2026 barangkali hanya catatan kecil dalam sejarah panjang hubungan Riyadh-Washington. Namun jika Trita Parsi benar, momen kecil itu adalah gejala dari pergeseran besar: sebuah orde keamanan yang dibangun selama puluhan tahun di atas asumsi bahwa Amerika akan selalu datang, kini terbukti rapuh di hadapan drone murah dan kalkulasi politik dalam negeri Washington sendiri.
Dari reruntuhan asumsi itu, muncul tawaran yang menarik sekaligus rawan disalahpahami: bahwa jalan keluar dari kekacauan Teluk justru melewati Al-Quds, bukan menghindarinya. Bahwa nasib jutaan warga Palestina yang masih hidup di antara puing-puing Gaza dan di bawah bayang-bayang pendudukan di Tepi Barat, pada akhirnya bukan sekadar isu kemanusiaan yang terpisah dari kalkulasi keamanan kawasan — melainkan variabel yang, jika argumen ini benar, tidak bisa terus-menerus ditunda tanpa mengorbankan stabilitas semua pihak, termasuk mereka yang selama ini merasa aman di balik pangkalan-pangkalan Amerika.
Tetapi sejarah kawasan ini juga penuh dengan proposal-proposal cerdas yang berakhir di rak perpustakaan think-tank, tanpa pernah menyentuh meja perundingan sungguhan. Inisiatif Perdamaian Arab 2002 pun pernah dianggap terobosan, dan dua dekade kemudian pendudukan tetap berlangsung. Tidak ada jaminan Better Order Project akan bernasib berbeda.
Pertanyaannya bukan lagi apakah ilusi “penyelamat Amerika” itu sudah mati — buktinya sudah cukup jelas di pesisir Yaman pekan lalu. Pertanyaan yang lebih jujur, dan belum bisa dijawab siapa pun hari ini, adalah: apakah para pemimpin kawasan, dari Riyadh hingga Tel Aviv, benar-benar bersedia membayar harga yang diminta tatanan baru ini — atau mereka akan memilih terus berjudi pada telepon yang, cepat atau lambat, akan kembali tak terjawab?
