Selama beberapa waktu, kedua kekuatan ini telah berselisih mengenai berbagai isu, mulai dari produksi minyak hingga perang di Sudan, namun perbedaan pendapat tersebut hampir tidak pernah disampaikan secara terbuka. Menurut para analis, situasi ini diperkirakan akan berubah pada tahun 2026.
Pada Selasa lalu, Saudi-Arabia melakukan serangan udara di pelabuhan al-Mukalla di wilayah selatan Yaman. Saudi menyatakan bahwa serangan itu menargetkan pengiriman senjata yang terkait dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan ditujukan untuk Dewan Transisi Selatan (STC) yang merupakan kelompok separatis.
Dalam kecaman publik yang belum pernah terjadi sebelumnya, Saudi-Arabia menuduh UEA melakukan tindakan “sangat berbahaya” yang mengancam keamanan Saudi.
UEA membalas dengan menuding Saudi menyebarkan “ketidakakuratan yang mendasar”.
Para komentator terkenal dari kedua negara turut angkat suara, memberikan tanggapan yang jarang terdengar terhadap tetangga mereka masing-masing.
Abdulkhaleq Abdulla, seorang cendekiawan senior asal Emirat, menyebut serangan militer terang-terangan terhadap Yaman selatan sebagai “bukan tindakan kepahlawanan”.
Sementara itu, dalam siaran langsung di Al Jazeera, Abdulaziz Alghashian, seorang analis asal Saudi, menyatakan bahwa sebagai warga Saudi, ia biasanya tidak berkomentar soal tindakan UEA agar tidak “menyumbang pada diskusi yang tidak sehat”.
“Tapi sekarang jelas tidak ada keraguan bahwa situasi ini memasuki tahap di mana kemungkinan besar tidak akan kembali normal,” ujarnya.
Alghashian berpendapat bahwa kelompok-kelompok separatis dan pegiat gencatan senjata di wilayah tersebut berupaya mengubah kondisi fisik, perbatasan, dan realitas politik yang menguntungkan UEA dengan mengorbankan Saudi.
Bahkan saat ketegangan teluk paling parah, seperti pada blokade Qatar hampir satu dekade lalu, Saudi tidak pernah langsung menyerang pasukan yang berafiliasi dengan sekutunya.
Tahun 2026 di kawasan Timur Tengah akan sangat ditentukan oleh bagaimana Abu Dhabi dan Riyadh mengelola rivalitas mereka yang kian terbuka ini.
Kristian Ulrichsen, seorang pakar Teluk dan peneliti di Baker Institute, mengatakan kepada Middle East Eye (MEE) bahwa meskipun perbedaan pendekatan sudah berlangsung selama bertahun-tahun, upaya pengekangan selama ini sudah tidak efektif.
“UEA mungkin sedang mendekati titik kritis dalam kemampuannya menyeimbangkan hubungan regional dengan mitra utama seperti Saudi dan Mesir, dengan dukungannya kepada kelompok bersenjata non-negara,” katanya, merujuk pada situasi di Yaman dan Sudan sebagai contoh.
Saudi Fokus pada Deterensi
MEE mengungkapkan pada bulan lalu bahwa Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, berniat melobi Presiden AS Donald Trump terkait peran UEA dalam mendukung kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) di Sudan.
Beberapa analis kini berspekulasi bahwa upaya lobi yang telah dikonfirmasi Trump secara publik ini turut memperburuk hubungan kedua negara di Yaman.
Sementara Emirat mendukung kelompok paramiliter tersebut, Saudi justru memberikan dukungan kepada tentara resmi Sudan.
Di Yaman, meskipun kedua negara sama-sama menentang kelompok Houthi dan mendukung pemerintahan yang diakui internasional, UEA telah lama memberikan dukungan kepada Dewan Transisi Selatan (STC).
Kelompok separatis tersebut menguasai wilayah di tenggara Yaman pada awal bulan ini, yang kemudian memicu serangan Saudi pada pekan lalu.
Arena Perbedaan Lain: Somalia
Saudi pekan lalu bergabung dengan banyak negara mengecam pengakuan Israel terhadap wilayah pemisah Somaliland.
Nama UEA tidak tercantum dalam daftar panjang negara Muslim dan Arab yang menentang pengakuan tersebut. Abu Dhabi diketahui bekerja sama erat dengan Somaliland, termasuk pembangunan pangkalan militer di sana.
Para ahli menyebutkan bahwa garis-garis perbedaan semakin jelas: UEA mendukung kelompok paramiliter dan separatis di berbagai wilayah, sedangkan Saudi berupaya membangun koalisi politik untuk mempertahankan batas wilayah yang sudah ada di Timur Tengah dan Tanduk Afrika.
“Meski UEA mampu mengerahkan kekuatan proxy yang besar, keunggulan Saudi saat ini terletak pada legitimasi internasional, kedalaman strategis, daya ungkit ekonomi, serta pembelajaran dari pengalaman masa lalu,” ujar Hesham Alghannam, analis pertahanan Saudi dan peneliti di Carnegie Middle East Center.
“Riyadh telah beralih dari perang ekspedisi besar-besaran ke model yang fokus pada deterrence (pencegahan), tekanan selektif, dan hasil politik.”
Alghannam menyatakan bahwa Saudi belajar dari intervensinya sebelumnya di Yaman, di mana koalisi yang dipimpinnya gagal mengalahkan Houthi secara tuntas, bahwa kekuatan proxy dan kekuatan senjata saja tidak cukup.
Perbedaan Sikap terhadap Israel
Salah satu garis perpecahan yang berkembang adalah cara berurusan dengan Israel, yang telah melakukan normalisasi hubungan dengan Abu Dhabi sejak 2020.
“Emirat semakin menguatkan pendekatannya terhadap Israel sejak perjanjian Abraham,” kata Kristin Diwan, peneliti senior di Arab Gulf States Institute.
“Karena Saudi tidak bisa dan tidak mau mengikuti langkah tersebut akibat perang Gaza, Emirat mempererat koordinasi dengan kekuatan regional non-Arab lainnya, yaitu Turki.”
Menurutnya, ini menjadi tanda adanya pembentukan aliansi baru, meskipun belum terbentuk kamp-kamp yang jelas.
Renggang Lebih Serius daripada Krisis dengan Qatar
Kali terakhir terjadi perselisihan besar antara kekuatan Teluk, UEA dan Saudi masih berada di pihak yang sama.
Kedua negara bersatu ketika menuduh Qatar mendukung kelompok Islam politik yang ditakuti dapat mengancam monarki mereka.
Ketegangan memuncak pada 2017, ketika Saudi memimpin blokade terhadap Qatar.
“UEA hampir berhasil mempersatukan seluruh negara GCC melawan Qatar,” ujar Emadeddin Badi, peneliti dan ahli kelompok bersenjata di kawasan.
Namun dinamika tersebut kini telah berubah.
Meski Saudi membangun koalisi, Badi mengatakan Emirat telah “mengganggu pemangku kepentingan lain”, termasuk Mesir dan Turki.
“Jika koalisi melawan UEA benar-benar terbentuk, itu merupakan pergeseran geopolitik yang belum pernah terjadi dalam struktur kekuatan di Timur Tengah,” katanya.
Alghannam menyatakan bahwa krisis saat ini berbeda dengan konflik Qatar tahun 2017, dan bahkan lebih serius.
“Kasus Qatar merupakan keretakan diplomatik yang dikelola melalui mediasi GCC dan internasional, dan akhirnya bisa diatasi,” ujar analis Saudi tersebut.
Kuwait dan Oman menjadi mediator saat konflik Teluk dengan Qatar berlangsung. Namun menemukan perantara antara Abu Dhabi dan Riyadh saat ini diperkirakan jauh lebih sulit.
Dibesar-besarkan?
Menurut Alghannam, perselisihan kali ini bukan soal politik konsensus Teluk, melainkan strategi regional yang bersaing, “yang membuat ketegangan semakin tajam dan sulit dikendalikan, meski belum sampai pada putus hubungan diplomatik.”
Bader al-Saif, asisten profesor di Universitas Kuwait dan rekan Chatham House, mengatakan bahwa ketegangan publik di Teluk sebenarnya tidak jarang terjadi.
Selain krisis dengan Qatar, ia menyebut ketegangan terbuka antara Oman dan UEA pada 2011.
“Negara-negara ini normal saja, seperti negara lain, saling bertengkar,” kata al-Saif kepada MEE. “Jangan menganggap Teluk ini istimewa, ini sering terjadi.”
Ia menambahkan, ia tidak melihat ketegangan saat ini sebagai keretakan besar, dengan alasan kepentingan bersama dalam perdagangan, pariwisata, dan sektor lain akan mendorong pihak-pihak kembali rukun.
“Dalam GCC, ada rasa kuat ‘kita bersama-sama, kita tidak bisa memicu konflik lebih jauh’,” kata al-Saif.
“Masalahnya adalah bagaimana mengelola konflik tersebut.”
