Tujuh dari sepuluh warga Amerika Serikat ingin Kongres baru menghentikan perang. Yang belum terjawab: apakah kemarahan itu akan berhenti di harga bensin, atau sampai ke bom yang dikirim ke Gaza.
Washington, Selasa, 10 November 2026. Sepekan setelah pemilu sela 3 November menyerahkan kedua kamar Kongres kepada Partai Demokrat, Reuters dan Ipsos merilis jajak pendapat terhadap 1.705 warga dewasa Amerika Serikat. Hasilnya: 71 persen ingin Kongres baru mengesahkan undang-undang untuk mengakhiri perang dengan Iran, termasuk 93 persen pemilih Demokrat dan 51 persen pemilih Republik. Pada akhir pekan yang sama, hujan musim dingin merendam puluhan ribu tenda pengungsi di Gaza, dan sedikitnya lima warga Palestina, tiga di antaranya anak-anak, gugur tertimbun tanggul pasir yang runtuh di selatan Deir al-Balah. Dua peristiwa itu terpisah ribuan kilometer, tetapi nasib keduanya akan ditentukan di gedung yang sama: Capitol.
Angka 71 persen itu mudah dibaca sebagai kabar baik bagi siapa pun yang lelah melihat Timur Tengah dibakar. Mayoritas pemilih Republik pun kini ingin perang yang dilancarkan presiden mereka sendiri dihentikan. Namun jajak pendapat yang sama menyimpan angka lain yang lebih menjelaskan: sembilan dari sepuluh responden meminta Kongres memusatkan 100 hari pertamanya pada biaya hidup, dan 62 persen ingin tarif impor Donald Trump dicabut.
Pertanyaan inti tulisan ini sederhana. Apakah mandat antiperang Amerika hari ini adalah mandat moral, atau mandat dompet? Dan jika ia mandat dompet, adakah jalan baginya untuk menyentuh Gaza?
Perlu dinyatakan sejak awal: angka jajak pendapat, hasil pemilu, dan catatan suara di Kongres dalam tulisan ini adalah fakta yang bisa ditelusuri. Kesimpulan bahwa perebutan kursi pimpinan Demokrat merupakan ujian pertama bagi kebijakan Amerika atas Palestina adalah tesis analitis kami. Tesis ini bukan pembelaan atas Teheran, bukan pula sertifikat moral bagi Partai Demokrat. Soal Palestina kami berpihak; soal Iran dan politik dalam negeri Amerika, kami berusaha menimbang.
Angka 71 Persen Itu Lahir dari Harga
Jajak pendapat keluar NBC pada malam pemilu mencatat 74 persen pemilih menyebut perang Iran sebagai faktor krusial atau utama dalam pilihan mereka, dan 62 persen menilai keputusan menyerang Iran keliru. Tetapi alasan di baliknya terutama ekonomi. Pentagon melaporkan kepada Kongres bahwa hingga 16 Oktober perang telah menelan sedikitnya 47,1 miliar dolar AS, dengan 29 miliar di antaranya untuk mengganti amunisi. Ekonom kepala Moody’s Analytics, Mark Zandi, memperkirakan beban bagi konsumen Amerika mencapai sekitar 265 miliar dolar, kurang lebih 2.000 dolar per rumah tangga.
Tingkat persetujuan atas cara Trump menangani perang ini tinggal 26 persen. Pemilih Amerika, dengan kata lain, menghukum perang karena ia mahal. Kita tidak perlu berpura-pura bahwa jutaan orang di Ohio atau Texas mendadak membaca laporan OCHA.
Namun bacaan itu pun punya batas. Wakil Presiden JD Vance sendiri, sehari setelah kekalahan partainya, menulis bahwa pemilih mengayun menuntut empat hal: akhiri perang, urus biaya hidup, dahulukan Amerika, dan ubah hubungan dengan Israel. Bila seorang wakil presiden Republik memasukkan butir keempat itu ke dalam daftar, isu ini jelas sudah keluar dari lingkaran aktivis. Jajak pendapat Reuters/Ipsos juga memberi satu peringatan bagi kubu Demokrat: 42 persen menilai upaya memakzulkan Trump akan buruk bagi negara, hanya 33 persen yang menilainya baik. Pemilih meminta hasil, bukan pembalasan.
Pemilih Amerika menghukum perang karena ia mahal. Apakah mereka juga akan menghukumnya karena ia zalim, belum ada jajak pendapat yang bisa menjawab.
Perang yang Dinyatakan Selesai, tetapi Belum Berakhir
Perang ini dimulai pada 28 Februari 2026, ketika Amerika Serikat bersama Israel menyerang Iran. Fase paling intens berlangsung sekitar 40 hari. Gencatan senjata diumumkan pada April, sebuah memorandum untuk mengakhiri perang diteken pada 17 Juni, tetapi keduanya tidak menutup konflik. Hingga pekan ini blokade laut Amerika masih berlaku, dan pada 6 November pasukan AS kembali menyerang Pulau Qeshm di Selat Hormuz. Pada 9 November, usai bertemu Perdana Menteri Qatar, Trump menyebut Iran secara militer “pada dasarnya sudah selesai”. Teheran membantah sedang mencari kesepakatan dan bertahan pada tujuh syarat, termasuk pencabutan sanksi dan blokade.
Angka korban tidak tunggal dan tidak boleh diperlakukan seolah tunggal. Untuk korban tewas di Iran, WHO/OCHA mencatat 3.375 orang, Kementerian Kesehatan Iran 3.528, dan lembaga pemantau HRANA yang berbasis di AS 3.684, sementara organisasi hak asasi Hengaw menyebut angka jauh lebih tinggi, sekitar 7.650. Di pihak Amerika, hitungan resmi Pentagon per akhir Oktober adalah 23 prajurit tewas. Sebagian media masih mengutip angka lama, 13.
Menolak perang ini tidak sama dengan membela pemerintah Iran. Hanya beberapa pekan sebelum perang, aparat Iran menindas gelombang protes dalam negeri dengan kekerasan mematikan: pemerintah mengakui 3.117 kematian, HRANA memverifikasi lebih dari 7.000. Pada 5 November lalu, menurut HRANA, pengadilan Iran masih menjatuhkan hukuman mati kepada dua demonstran. Warga sipil Iran terjepit di antara bom dari luar dan represi dari dalam, dan analisis yang jujur harus mencatat keduanya.
Mayoritas Besar, Tangan yang Tetap Terikat
Demokrat merebut tujuh kursi Senat dari Republik, dari Maine hingga Texas, dan akan memegang 54 sampai 56 kursi, bergantung pada hasil di Alaska dan Mississippi yang belum diputuskan. Di DPR, mereka sudah memastikan lebih dari 250 kursi; penghitungan akhir masih berjalan. Kongres baru dilantik 3 Januari 2027.
Mandat sebesar itu tetap membentur aritmetika. Sebagian besar rancangan undang-undang butuh 60 suara untuk menembus filibuster Senat. Presiden bisa memveto, dan membatalkan veto butuh dua pertiga suara di kedua kamar. Kongres yang lama pun sudah meloloskan resolusi kewenangan perang pada Juni; pemerintahan Trump mengabaikannya dengan dalih undang-undang itu inkonstitusional.
Senjata yang tersisa adalah anggaran. Senator Chris Van Hollen dan anggota DPR Ro Khanna mendorong pemotongan dana perang, dengan merujuk preseden 1973 ketika Kongres menghentikan pendanaan pengeboman di Indocina. Tenggat terdekatnya 11 Desember, saat resolusi anggaran sementara berakhir. Pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer, berjanji, “Kami akan mengakhiri perang ini.” Catatannya tidak sepenuhnya mendukung janji itu: pada Juni, ketika memorandum damai diteken, Schumer justru mengejeknya sebagai “seni menyerah”. Seseorang yang mengkritik perdamaian dari sisi kanan lalu berjanji mengakhiri perang dari sisi kiri wajar ditagih penjelasannya.
Ada pembelaan yang patut didengar. Seth Masket, guru besar ilmu politik Universitas Denver, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pemimpin Kongres diukur dari kemampuannya mengelola fraksi dan meloloskan undang-undang, bukan dari pidatonya. Mereka yang menginginkan sosok inspiratif di kursi ketua DPR, katanya, sedang meminta kepada jabatan yang salah.
Gaza Adalah Garis Retak di Tubuh Partai Demokrat
Di sinilah Palestina masuk ke cerita, bukan sebagai tempelan. Petisi di Change.org yang meminta Demokrat tidak memilih Hakeem Jeffries sebagai ketua DPR menembus satu juta tanda tangan pada 7 November. Di Senat, Van Hollen menyatakan Schumer tidak boleh menerima “cek kosong” dan pada 9 November mengaku belum menutup pintu untuk menantangnya. Senator terpilih Michigan, Abdul El-Sayed, sudah menyatakan akan mendukungnya.
Sumber kemarahan itu terdokumentasi. Pada Juli, 103 anggota DPR dari Demokrat mendukung amandemen untuk memangkas sekitar 3,3 miliar dolar bantuan militer bagi rezim Zionis; Jeffries menolaknya. Pada April, 40 senator Demokrat memilih memblokir penjualan bom seberat 1.000 pon dan buldoser militer; Schumer termasuk tujuh senator Demokrat yang menolak. Sehari setelah pemilu, AIPAC mengucapkan selamat kepada keduanya dengan menyebut nama. Padahal Gallup pada Februari mencatat 65 persen pemilih Demokrat lebih bersimpati kepada rakyat Palestina, berbanding 17 persen. Survei New York Times/Siena pada Mei menemukan sekitar tujuh dari sepuluh pemilih Demokrat menolak bantuan tambahan; angkanya 68 atau 74 persen, bergantung pada cara kelompok itu didefinisikan.
Basis Partai Demokrat sudah bergeser. Dua orang yang hendak memimpinnya di Kongres belum.
Uang lobi pun tidak lagi menjamin hasil. Menurut laporan Responsible Statecraft yang dikutip Middle East Eye, dari lebih 84 juta dolar yang dibelanjakan AIPAC dan jaringannya, sekitar 55 juta jatuh pada kandidat yang kalah, termasuk kira-kira 32 juta untuk menjegal El-Sayed, yang kini menjadi senator Muslim pertama Amerika Serikat.
Tiga catatan harus menyertai gambaran ini. Pertama, AIPAC tetap mengklaim lebih dari 234 kandidat dukungannya menang; pengaruhnya menyusut, belum hilang. Kedua, petisi sejuta tanda tangan itu digagas seorang “duta” Change.org yang, menurut Newsweek, menerima kompensasi atas petisinya, dan tidak ada satu pun penantang resmi bagi Jeffries menjelang pemilihan pimpinan fraksi DPR pada 18–19 November. Ketiga, Jeffries sendiri sudah menyerukan “penataan ulang besar” hubungan AS dengan rezim Zionis. Seruan itu belum tampak pada suaranya, tetapi ia menunjukkan ke mana tekanan bergerak.
Kongres Paling Kritis Belum Tentu Mengubah Nasib Gaza
Rancangan Block the Bombs Act, yang membatasi pengiriman senjata ofensif tertentu, kini punya 82 pendukung resmi di DPR, dan Kaukus Progresif membesar hingga lebih dari seratus anggota. Mereka menuntut pemungutan suara pada masa sidang mendatang.
Sementara itu, Gaza tidak menunggu kalender Washington. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat 74.643 warga Palestina gugur dan 175.962 terluka sejak Oktober 2023. Sejak gencatan senjata Oktober 2025 berlaku, serangan rezim Zionis masih merenggut 1.613 jiwa menurut kementerian itu; PBB menyebut lebih dari 1.400. OCHA memperkirakan 1,4 juta orang, sekitar 65 persen penduduk, hidup di tenda atau hunian darurat, sementara lebih dari 150.000 tenda tertahan di luar perbatasan akibat pembatasan masuk dan kekurangan dana. Board of Peace bentukan Trump, pada 9 November, menyebut respons rezim Zionis atas banjir “tidak memadai”. Mantan kepala UNRWA Philippe Lazzarini menilai pernyataan itu terlalu lunak dan mengkritik lembaga tersebut karena tidak menggunakan pengaruhnya.
Kubu pro-Palestina juga perlu jujur pada dirinya sendiri. Andai Block the Bombs lolos di DPR, ia masih menghadapi filibuster Senat dan veto presiden. Kongres yang paling kritis sepanjang sejarah tetap bisa menghasilkan nol perubahan di lapangan jika pimpinannya menolak menjadwalkan pemungutan suara.
Indonesia Tidak Berdiri di Luar Cerita Ini
Kita kerap membaca politik Amerika sebagai tontonan. Kali ini kita ikut di dalamnya. Indonesia adalah anggota Board of Peace dan pada 19 Februari 2026 menyatakan siap mengirim hingga 8.000 prajurit TNI ke Gaza dalam Pasukan Stabilisasi Internasional. Pada akhir Oktober, menurut Kompas, Pelapor Khusus PBB Francesca Albanese meminta Indonesia mempertimbangkan kembali keanggotaannya, dan Kementerian Luar Negeri menyatakan pembahasan soal BoP dan ISF masih ditangguhkan.
Mohammad Hatta pernah merumuskan politik luar negeri kita sebagai mendayung di antara dua karang. Keanggotaan dalam lembaga yang oleh mantan pejabat tinggi PBB sendiri dinilai tidak menggunakan pengaruhnya menuntut pertanggungjawaban yang lebih terang daripada kata “ditangguhkan”. Namun keluar begitu saja juga bukan jawaban otomatis: kursi di dalam bisa berguna jika dipakai untuk menuntut 150.000 tenda itu masuk. Yang tidak bisa dibenarkan adalah duduk tanpa bersuara.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Arahkan donasi ke kebutuhan musim dingin, lalu minta laporannya. Sebanyak 1,4 juta orang tinggal di tenda dan 150.000 tenda tertahan di luar Gaza. Salurkan lewat lembaga yang punya jalur masuk, seperti MER-C, BAZNAS, Dompet Dhuafa, atau Adara, dan tanyakan secara spesifik berapa yang benar-benar berhasil menembus perbatasan, bukan hanya berapa yang terkumpul.
- Tagih kejelasan soal 8.000 prajurit dan kursi di Board of Peace. Surati Komisi I DPR dan Kementerian Luar Negeri: apa syarat Indonesia untuk tetap bertahan, dan apakah masuknya bantuan musim dingin termasuk di dalamnya? Status “ditangguhkan” sejak Oktober tidak boleh berubah menjadi keputusan tanpa perdebatan publik.
- Baca angka 71 persen dengan benar, dan catat tiga tanggal. Jangan sebarkan angka itu sebagai bukti Amerika berbalik membela Palestina; yang dekat dengan klaim itu adalah 65 persen pemilih Demokrat versi Gallup. Catat 18–19 November (pimpinan Demokrat di DPR), awal Desember (pimpinan Senat), dan 11 Desember (tenggat anggaran). Diaspora Indonesia di AS bisa menanyakan satu hal kepada wakilnya: apakah ia termasuk 82 pendukung Block the Bombs?
Dua Tagihan di Meja yang Sama
Ada dua tagihan yang tiba di meja Kongres baru. Yang pertama dihitung dalam dolar: 47,1 miliar dari kas negara dan kira-kira 2.000 dolar dari setiap rumah tangga. Tagihan ini punya 71 persen pendukung, juru bicara di kedua partai, dan tenggat anggaran yang jelas.
Yang kedua dihitung dalam nyawa: 74.643 di Gaza, lebih dari 3.300 di Iran menurut hitungan paling rendah, dan lima syuhada di bawah tanggul pasir Deir al-Balah pada akhir pekan ketika jajak pendapat itu dikerjakan. Tagihan ini tidak punya persentase dalam survei Reuters/Ipsos, sebab pertanyaannya memang tidak diajukan.
Sejarah Amerika memberi dua preseden. Perang Vietnam berakhir setelah Kongres menutup keran dana, tetapi kebijakan Amerika di Asia Tenggara tidak serta-merta menjadi adil. Perang Irak menjatuhkan satu partai pada 2006, dan pendudukannya berlanjut bertahun-tahun.
Perang bisa berhenti karena terlalu mahal. Pendudukan hanya berhenti jika dianggap salah.
Kita tidak tahu preseden mana yang akan berulang. Pemilih Amerika sudah menyelesaikan bagiannya di bilik suara, dengan alasan mereka sendiri. Jika perang Iran berakhir dan harga bensin turun, apakah 71 persen itu masih akan peduli pada bom yang terus dikirim ke Gaza? Atau justru saat itulah Palestina kembali dilupakan?
