Saat Dewan Keamanan PBB menggelar pemungutan suara atas rancangan resolusi yang diajukan Amerika Serikat untuk mengatur Gaza berdasarkan rencana Presiden Donald Trump, kegelisahan mulai terasa di kalangan masyarakat dan elite politik Palestina, lansir Al Jazeera.
Banyak yang menilai keputusan itu lebih condong menguntungkan Israel, sementara tuntutan Palestina justru ditempatkan di posisi yang longgar.
Rancangan tersebut memberi penekanan besar pada upaya pelucutan senjata kelompok perlawanan melalui mekanisme transisi internasional yang memiliki kewenangan luas.
Penarikan mundur tentara Israel pun dikaitkan langsung dengan situasi keamanan, yang berarti militer Israel bisa tetap menjadi pemain utama dalam struktur keamanan Gaza. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana kelompok perlawanan merespons situasi baru ini?
Risiko bagi Palestina
Menurut analis politik Wisam Afifa, di balik narasi yang menyebut resolusi itu memperkuat gencatan senjata, membuka jalur bantuan kemanusiaan, dan memberi isyarat menuju negara Palestina, terdapat sejumlah risiko yang perlu dicermati, antara lain:
- Gaza bisa berada di bawah kendali internasional selama bertahun-tahun.
- Sumber kekuatan Palestina melemah karena pelucutan senjata kelompok perlawanan.
- Otoritas Palestina kembali ke Gaza dengan syarat-syarat eksternal.
- Proses negara Palestina tertunda tanpa kepastian waktu atau jaminan kedaulatan.
Meski delapan negara Arab dan Islam menyatakan dukungan dan memandang resolusi itu sebagai langkah menuju penentuan nasib sendiri, Afifa menekankan bahwa dukungan tersebut harus memastikan hak-hak Palestina tidak dikorbankan.
Faksi Palestina suarakan kekhawatiran
Faksi-faksi Palestina mengeluarkan peringatan keras. Mereka menilai rancangan resolusi itu sebagai bentuk perwalian internasional yang berpotensi meminggirkan keputusan nasional Palestina.
Dalam memo politik yang mereka keluarkan, para faksi menilai format resolusi membuka ruang bagi dominasi pihak luar atas pengelolaan Gaza, termasuk proses rekonstruksi yang beralih ke lembaga internasional berwenang luas. Mereka menilai langkah ini bisa mengurangi kendali rakyat Palestina atas urusan mereka sendiri.
Para faksi juga menegaskan bahwa isu senjata harus tetap menjadi bagian dari keputusan internal Palestina dan hanya dapat dibahas dalam konteks politik yang menjamin berakhirnya pendudukan.
Afifa memprediksi kelompok perlawanan akan menerapkan tiga pendekatan:
- Menolak secara politik dan menganggap resolusi itu tidak memiliki legitimasi nasional.
- Mengambil sikap realistis, menerima keberadaan keputusan internasional namun membatasi ruang geraknya, dengan menekan agar fokus pasukan internasional diarahkan pada bantuan dan rekonstruksi, bukan agenda keamanan.
- Membangun kesatuan politik internal untuk menghadapi konsekuensi keputusan tersebut.
Sikap Arab dan arah respons perlawanan
Analis Palestina Iyad al-Qara menilai penolakan kelompok perlawanan terhadap klausul pelucutan senjata sudah sejalan dengan posisi mereka selama ini. Ia menjelaskan bahwa faksi-faksi Palestina tengah menggalang dukungan Arab yang menolak penggunaan pasukan internasional untuk melucuti senjata, karena hal itu bertentangan dengan keputusan KTT Arab dan Islam yang mengamanatkan pembentukan komite nasional Palestina untuk mengelola Gaza.
Al-Qara memperkirakan respons akhir kelompok perlawanan akan sangat bergantung pada teks final resolusi. Jika fokusnya adalah pelucutan senjata atau mempertahankan kehadiran Israel di Gaza, maka proses rekonstruksi dikhawatirkan hanya bersifat simbolis dan terbatas pada wilayah yang dikendalikan Israel atau kelompok yang selaras dengan kepentingannya.
Ia juga menilai bahwa jika resolusi itu memuat indikasi yang merugikan Palestina, banyak negara kemungkinan tidak bersedia mengirimkan pasukan internasional karena tidak ingin berhadapan langsung dengan kelompok perlawanan.
