Seorang peneliti Chatham House menyebut pemerintahan baru dapat “memberi kesempatan” bagi Palestina. Data lapangan dan posisi para penantang menunjukkan kesempatan itu nyata, tetapi sempit.
Pada 16 Oktober 2026, sekitar 80 pemukim bertopeng dan bersenjatakan pentungan menyerbu warga Palestina yang sedang memetik zaitun di Abu Falah, dekat Ramallah. Fotografer The Washington Post, Heidi Levine (63), dilaporkan dipukuli lebih dari sepuluh menit hingga tulang rusuknya patah; kamera, telepon, dan paspornya dirampas, menurut laporan Al Jazeera. Pada akhir pekan yang sama, rombongan diplomat dan perwakilan gereja diserang di Taybeh. Dua hari dari hari ini, Selasa 27 Oktober, rezim Zionis menggelar pemilu Knesset. Di tengah rentetan gambar itu, Yossi Mekelberg, senior consulting fellow di Chatham House, berkata kepada Al Jazeera bahwa pemerintahan baru akan “memberi kesempatan” bagi perubahan, seraya mengingatkan bahwa “kita tidak boleh berharap keajaiban, bahkan di Tanah Suci”. Pertanyaan yang layak kita ajukan: seberapa besar kesempatan itu, dan bagi siapa?
Mekelberg menilai pemerintahan sekarang “berupaya membuat hidup warga Palestina mustahil” dan membiarkan kekerasan pemukim berlangsung tanpa hukuman. Koalisi yang digerakkan tokoh seperti Gadi Eisenkot, Yair Golan, Yair Lapid, dan Naftali Bennett, menurutnya, akan lebih tegas terhadap pemukim dan mungkin menangguhkan proyek permukiman E1 di Tepi Barat yang diduduki. Ia juga menambahkan bahwa kemajuan jangka panjang menuntut perubahan di dalam sistem politik Palestina sendiri.
Tulisan ini mencoba menguji klaim tersebut dengan data. Apakah pergantian pemerintahan benar-benar mengubah nasib petani zaitun di Abu Falah, keluarga di Masafer Yatta, dan anak-anak Gaza? Atau hanya mengganti gaya bicara penguasa pendudukan?
Perlu dinyatakan sejak awal: tulisan ini bersifat argumentatif. Ia bukan pembenaran moral atas partai atau kandidat mana pun, dan bukan ramalan hasil pemilu. Yang faktual adalah angka OCHA, hasil survei, dan pernyataan para kandidat sebagaimana dilaporkan media. Yang argumentatif adalah tafsir tentang arti semua itu bagi Palestina.
Survei Belum Memihak Siapa Pun, dan Itu Sendiri Sudah Menjadi Berita
Survei Tatika Research untuk Zman Yisrael (7–8 Oktober, 500 responden, margin kesalahan ±4,4 persen) menempatkan partai Yashar pimpinan Eisenkot di posisi pertama dengan 24 kursi, disusul Likud dengan 20. Empat partai Yahudi penentang Netanyahu bersama-sama memperoleh 55 kursi, kubu pendukung Netanyahu 51, dan partai-partai Arab 14. Mayoritas membutuhkan 61 dari 120 kursi, sehingga tak satu pun kubu Yahudi mencapainya.
Survei lain tidak menghasilkan gambaran identik. Proyeksi Channel 12 yang dikutip Al Jazeera pada 12 Oktober memberi oposisi 54 kursi, kubu Netanyahu 49, dan partai Arab 13. Rata-rata survei Middle East Forum yang dirujuk Asia Times memberi 52, 51, dan 13. Selisihnya bergerak di dalam margin kesalahan, dan sampel sekecil 500 responden tak boleh dibaca sebagai ramalan.
Konsekuensinya penting bagi argumen Mekelberg. Menurut Asia Times, oposisi tidak bisa mencapai 61 tanpa partai-partai Arab, sementara sebagian besar partainya berjanji tidak bergantung pada mereka. Artinya, “pemerintahan baru” yang dibayangkan bisa saja berupa koalisi rapuh yang sibuk bertahan hidup. Koalisi seperti itu cenderung menghindari keputusan berisiko, termasuk keputusan menertibkan pemukim.
Ada pula soal waktu. Setelah pemungutan suara, pembentukan koalisi lazimnya memakan waktu berminggu-minggu, dan selama itu pemerintahan sekarang tetap memegang kendali. Tenggat baru tender E1 pun jatuh di tengah masa perundingan itu. Siapa pun yang menang, “perubahan” yang dijanjikan tidak akan tiba pada 28 Oktober.
Panen Zaitun 2026 Sudah Menjadi Ujian yang Berjalan
Menurut OCHA, sebagaimana dikutip Al Jazeera pada 20 Oktober, terjadi lebih dari 200 serangan terhadap petani Palestina sejak 1 September, dibandingkan 185 serangan sepanjang musim panen 2025. Serangan itu menewaskan satu warga Palestina, melukai lebih dari 120 orang, dan merusak lebih dari 2.500 pohon. Pada 9 Oktober, Komisi Perlawanan Kolonisasi dan Tembok, badan resmi Palestina, mencatat sedikitnya 19 serangan pemukim dalam satu hari. Angka harian itu berasal dari sumber Palestina dan belum diverifikasi lembaga independen. Yang lebih kokoh adalah tren OCHA: musim panen belum usai, tetapi jumlah serangan sudah melampaui total musim lalu. Itu pola yang membesar, bukan insiden terisolasi.
Respons rezim Zionis tidak seragam, dan ketidakseragaman itu patut dicatat. Militer menyebut serangan di Taybeh “serius”. Polisi dan Shin Bet, menurut Al Jazeera, menangkap 10 orang Israel dalam “Operasi Olive Leaf”. Namun kantor Netanyahu mengecam serangan terhadap Levine secara bersyarat, dengan mempertanyakan siapa yang memulai kekerasan. Dari sini kita belajar bahwa aparat bisa bergerak ketika dunia menonton.
Ukuran sebuah pemerintahan bukan retorikanya tentang pemukim, melainkan siapa yang ditangkap dan siapa yang dibiarkan.
Pertanyaannya, apakah standar yang sama berlaku ketika korbannya petani Palestina tanpa kamera dan tanpa paspor Eropa. Ini ujian yang akan bisa kita ukur, siapa pun yang memenangkan pemilu.
Argumen Mekelberg Punya Dasar, tetapi Jangkauannya Terbatas
Penilaiannya tentang pemerintahan sekarang bertumpu pada niat yang dinyatakan terang-terangan. Menurut laporan The Week (7 Januari), Smotrich menyebut E1 dimaksudkan untuk “mengubur gagasan negara Palestina”, sedangkan Netanyahu menegaskan tidak akan ada negara Palestina dan “tempat ini milik kita”. Pendukung pemerintah mungkin menyebutnya kebijakan keamanan, tetapi bagi warga yang rumahnya terancam, perbedaan istilah itu tak berarti apa-apa.
Bukti terkuat bagi Mekelberg adalah E1. Pemerintah menyetujui 3.401 unit hunian di sana. Tender 1.234 unit di tujuh kompleks dibuka pada 18 Agustus, dengan tenggat awal 19 Oktober. Menurut Israel Hayom (26 September), Kantor Jaksa Agung memerintahkan tenggat itu diundur satu bulan, ke setelah pemilu, dengan alasan sensitivitas diplomatik. Pemerintah kota Ma’ale Adumim berniat menggugat. Proyek ini, yang digerakkan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, bisa berpindah tangan ke pemerintahan dengan kebijakan berbeda.
Analis Dov Waxman, dalam ulasan Al Jazeera 12 Oktober, memperkirakan perubahan seperti penangguhan E1 dan penindakan kekerasan pemukim memang mungkin terjadi. Eisenkot, menurut Al Jazeera, menolak E1 dan akan membongkar pos-pos permukiman tak berizin. Jadi klaim Mekelberg bukan angan-angan kosong.
Namun tiga catatan perlu diajukan. Pertama, “menangguhkan” tender bukan “membatalkan” persetujuan 3.401 unit. Kedua, proyek seluas sekitar 12 kilometer persegi ini, menurut Al Jazeera, akan memotong Tepi Barat bagian utara dari selatan dan mengancam sekitar 3.700 warga Palestina, sebagian besar Badui, di 18 komunitas. Menunda pembangunan tak otomatis memulihkan hak mereka. Ketiga, Mekelberg sendiri berhati-hati: ia bicara tentang “kesempatan”, bukan jaminan. Membaca pernyataannya sebagai dukungan terhadap oposisi berarti melampaui apa yang ia katakan.
Yang Berubah Mungkin Nada, Bukan Arah
Di sinilah optimisme perlu direm. Menurut Al Jazeera, Eisenkot menyebut negara Palestina sebagai gagasan “delusional” dan mendukung penguatan permukiman, meski menolak aneksasi penuh. The National (24 Oktober) melaporkan bahwa dalam unggahan di X pada Agustus ia menyatakan tidak akan ada negara Palestina jika ia memerintah. Bennett menyebut dirinya “lebih sayap kanan” dari Netanyahu, menolak negara Palestina, mendukung perluasan permukiman, tetapi juga mengkritik serangan pemukim. Judul laporan Haaretz 30 Juni menyebut Bennett “berkomitmen mencaplok Tepi Barat”. Lapid menyebut pengakuan negara Palestina oleh Inggris, Kanada, dan Australia pada 2025 sebagai “hadiah bagi terorisme”.
Hanya Yair Golan yang mendukung bentuk solusi dua negara, itu pun dibingkai sebagai “pemisahan yang bertanggung jawab” dengan demiliterisasi penuh dan kendali keamanan di Lembah Yordan. Survei menempatkan partainya di kisaran 8–10 kursi. Survei Pew pada September, menurut Al Jazeera, menemukan hanya 17 persen warga Israel yang yakin koeksistensi damai dengan negara Palestina merdeka mungkin terjadi. Survei JPPI pada Agustus menemukan 38 persen warga Yahudi Israel mendukung pencaplokan seluruh Tepi Barat.
Pergantian perdana menteri adalah peristiwa elektoral; pergantian kebijakan pendudukan adalah keputusan struktural. Pemilu 27 Oktober baru menjawab yang pertama.
Samer Jaber dari Royal Holloway, dikutip Al Jazeera, menyimpulkan bahwa warga Palestina tidak sepatutnya mengharapkan perubahan fundamental. Ehab Jabareen menyebut perubahan itu menyangkut cara kendali “dijalankan, dilegitimasi, dan dikelola”, bukan apakah kendali berlanjut. Asia Times menyebut perbedaan Eisenkot dengan Netanyahu sebagai “perbedaan nada dan kompetensi”. Meski begitu, kita tak boleh meremehkan pengurangan kerugian. Bagi petani di Abu Falah, pemerintah yang benar-benar menindak pemukim dan membongkar pos ilegal adalah perbedaan nyata. Amjad Iraqi dari International Crisis Group menyebutnya sebagai mitigasi, dan mitigasi menyelamatkan nyawa, meski ia bukan keadilan.
Gaza Nyaris Absen dari Percakapan Ini
Menurut otoritas kesehatan setempat yang dikutip Al Jazeera (20 Oktober), 1.522 orang tewas dan 5.421 terluka sejak gencatan senjata Oktober 2025, dengan total korban tewas 74.480 sejak 7 Oktober 2023. The National menyebut angka “hampir 1.500” untuk periode gencatan yang sama, sehingga kita memakai rentang sekitar 1.500 dengan atribusi, bukan angka final. UNICEF melaporkan lebih dari 340 anak tewas sejak gencatan senjata. Mereka anak-anak Palestina, dan mereka syuhada yang tak bersenjata.
Pada 14 Oktober, rezim Zionis menghentikan masuknya barang komersial ke Gaza dengan alasan sengketa biaya 10.000 shekel per truk. WFP, menurut laporan yang sama, akan memangkas penerima bantuan bulanannya dari 1,6 juta menjadi 1,1 juta orang. Laporan itu juga menyebut sekitar 65 persen wilayah Gaza berada di bawah kendali rezim Zionis, sehingga hampir seluruh pintu masuk kehidupan warga ditentukan satu pihak.
Posisi para penantang tak menjanjikan pembalikan. Eisenkot hanya mendukung rencana yang didukung AS dari posisi “kekuatan” dan setelah perlucutan senjata total Hamas. Bennett menginginkan pasukan tetap berada di Gaza hingga Hamas dilucuti. Diana Buttu berpendapat, sebagaimana dikutip Al Jazeera, bahwa setiap pemimpin oposisi mendukung genosida di Gaza. Itu penilaian beliau, dan kita mencatatnya sebagai pandangan yang menantang narasi “alternatif moderat”.
Mekelberg Benar tentang Satu Hal: Politik Palestina Pun Harus Berbenah
Pernyataan Mekelberg bahwa kemajuan menuntut perubahan di dalam sistem politik Palestina patut ditanggapi serius, termasuk oleh kita yang berpihak pada Palestina. Pemilu legislatif terakhir digelar pada 2006 dan pemilu presiden pada 2005, sementara perpecahan antara Otoritas Palestina di Tepi Barat dan Hamas di Gaza berlangsung sejak 2007. Generasi muda Palestina tumbuh tanpa pernah memilih pemimpinnya. Kritik terhadap kebuntuan ini sah, dan Palestina berhak atas kepemimpinan yang akuntabel serta bersatu.
Namun ada batas yang perlu dijaga. Pembenahan internal adalah tanggung jawab Palestina, tetapi ia tak boleh menjadi syarat bagi berakhirnya pendudukan. Mahkamah Internasional, dalam pendapat penasihat 2024, menyatakan pendudukan itu ilegal dan menyerukan agar diakhiri. Kewajiban itu tidak digantungkan pada kualitas politik pihak yang diduduki. Mengembalikan beban kepada korban adalah jalan pintas yang sering membuat pelaku merasa selesai.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Bantu pangan Gaza lewat lembaga yang transparan. Ketika WFP memangkas penerima bantuan dari 1,6 juta ke 1,1 juta orang, selisih setengah juta itu harus diisi pihak lain. Salurkan zakat dan infak melalui INH, BAZNAS, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, MER-C, atau Adara Foundation, dan periksa laporan penyaluran terbaru mereka sebelum berdonasi.
- Ukur pemerintahan baru dengan tiga angka, bukan retorikanya. Pertama, nasib tender E1: 1.234 unit yang tenggatnya diundur dari 19 Oktober. Kedua, laporan mingguan OCHA tentang serangan pemukim, yang kini di atas 200 insiden musim ini dibanding 185 sepanjang 2025. Ketiga, apakah truk barang komersial kembali masuk ke Gaza. Bagikan tiga indikator ini di kelas, forum, dan media sosial sebagai tolok ukur bersama.
- Desak diplomasi Indonesia agar tidak menunggu hasil pemilu. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dorong Kementerian Luar Negeri dan DPR menyuarakan seruan seperti yang diajukan Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Kanada, dan Norwegia terhadap tender E1, serta merujuk pendapat Mahkamah Internasional 2024, apa pun komposisi koalisi di Knesset.
Jika oposisi menang dan membentuk koalisi, kita akan melihat apakah janji menindak pemukim berubah menjadi penangkapan, dakwaan, dan pos-pos yang dibongkar. Jika Netanyahu bertahan, kita akan melihat E1 bergerak lagi dan panen zaitun berikutnya tiba dengan tongkat yang sama. Jika tak seorang pun mencapai 61 kursi, kita akan melihat berbulan-bulan tawar-menawar yang menunda semuanya.
Dalam ketiga skenario itu, petani di Abu Falah akan tetap memetik zaitun dalam kelompok besar, ditemani aktivis solidaritas internasional, karena itulah cara mereka bertahan hidup. Dalam ketiganya pula, anak-anak Gaza tetap membutuhkan makanan yang tidak ditentukan oleh siapa yang duduk di kantor perdana menteri.
Mekelberg mengatakan pergeseran itu tidak akan terjadi dalam semalam, dan ia mungkin benar. Kita tak perlu menolak kemungkinan itu, tetapi juga tak boleh bergantung padanya. Sejarah pendudukan ini menunjukkan bahwa perubahan jarang lahir hanya dari kotak suara pihak yang menduduki; ia biasanya dipaksa oleh tekanan yang bertahan lama.
Maka pertanyaan terakhir bukan hanya milik para pemilih di Knesset. Jika hasil 27 Oktober ternyata hanya mengganti nama di pintu kantor perdana menteri, sanggupkah kita tetap menuntut hal yang sama, selama dan sekeras yang diperlukan?
Dipersembahkan untuk para petani zaitun Palestina yang tetap turun ke kebun, untuk anak-anak Gaza yang menunggu truk bantuan, dan untuk setiap jurnalis serta saksi yang terluka karena merekam kebenaran.
