Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) disebut mulai mengandalkan kekuatan militer masing-masing di Yaman apabila situasi antara dua sekutu Teluk yang kini berseteru itu semakin memburuk. Hal tersebut disampaikan sejumlah diplomat Arab dan Amerika Serikat kepada Middle East Eye.
Pada Selasa, ketegangan antara kedua kekuatan regional tersebut meningkat tajam setelah pasukan yang dipimpin Arab Saudi melancarkan serangan udara ke pelabuhan Al-Mukalla di Yaman selatan. Serangan itu menargetkan apa yang oleh Riyadh disebut sebagai pengiriman senjata terkait UEA yang ditujukan kepada kelompok separatis Southern Transitional Council (STC).
STC, yang secara terbuka mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dalam menghadapi kelompok Houthi, pada awal bulan ini melancarkan ofensif terhadap pasukan pemerintah yang didukung Arab Saudi. Langkah tersebut dilakukan dengan tujuan membentuk negara merdeka di Yaman selatan.
Dengan merujuk pada kemajuan STC dan dugaan pengiriman senjata tersebut sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya, Arab Saudi menyatakan kekecewaannya atas apa yang disebut sebagai “tekanan yang dilakukan UEA” terhadap kelompok separatis itu untuk melancarkan operasi militer di Provinsi Hadramaut dan Al-Mahra, dua wilayah yang berbatasan langsung dengan Arab Saudi dan Oman.
“Langkah-langkah yang diambil UEA dianggap sangat berbahaya,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Riyadh menilai tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar koalisi yang dibentuk—dengan dukungan Arab Saudi dan UEA—untuk menopang pemerintah Yaman yang diakui secara internasional.
Menanggapi tudingan tersebut, Kementerian Luar Negeri UEA mengecam pernyataan Arab Saudi yang dianggap menuduh Abu Dhabi berupaya “melemahkan” keamanan kerajaan.
Tak lama kemudian, Kementerian Pertahanan UEA menyatakan telah melakukan “penilaian menyeluruh” terhadap perannya di Yaman dan memutuskan untuk mengakhiri misinya di negara tersebut.
Seorang pejabat Teluk Arab mengatakan kepada Middle East Eye bahwa serangan presisi yang dilakukan Arab Saudi tersebut mengejutkan pimpinan UEA maupun pejabat Amerika Serikat.
“Ini tidak diperkirakan oleh para pengambil keputusan tingkat atas,” ujar pejabat tersebut, seraya menambahkan bahwa unjuk kekuatan Arab Saudi dilakukan karena Riyadh merasa “ditipu” setelah mengetahui bahwa UEA memperkuat STC dengan senjata dan kendaraan lapis baja, bahkan ketika kedua negara tengah berunding mengenai upaya deeskalasi.
Seorang diplomat Amerika Serikat dan pejabat Teluk Arab tersebut menyatakan bahwa Washington saat ini berupaya mencegah eskalasi lebih lanjut. Situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini mendorong Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio melakukan pembicaraan terpisah dengan mitranya dari Arab Saudi dan UEA, meskipun hasil pembicaraan tersebut disampaikan secara terbatas.
Para pakar mengatakan kepada Middle East Eye bahwa serangan Saudi dan pengumuman penarikan pasukan UEA menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana Abu Dhabi akan terus mendukung proksi utamanya di Yaman.
Mohammed al-Basha, pakar Yaman sekaligus pendiri Basha Report, menyatakan bahwa meskipun UEA mampu mengerahkan ratusan ribu pejuang bersenjata di lapangan, Arab Saudi memiliki keunggulan dalam mengendalikan jalur laut strategis dan perlintasan perbatasan. Kondisi ini dinilai akan menyulitkan upaya Abu Dhabi untuk memasok kembali senjata dan dukungan logistik kepada milisi sekutunya dalam konflik berkepanjangan.
“Penguasaan Arab Saudi atas wilayah udara, perlintasan darat, dan akses maritim di Yaman selatan diperkirakan akan membatasi aliran senjata, peralatan, dan dukungan logistik ke STC,” ujarnya.
Hesham Alghannam, analis pertahanan Saudi yang berbasis di Riyadh sekaligus peneliti di Carnegie Middle East Center, mengatakan bahwa meskipun UEA mampu memobilisasi pasukan proksi dalam jumlah besar, keunggulan Arab Saudi saat ini terletak pada legitimasi internasional, kedalaman strategis, pengaruh ekonomi, serta pelajaran yang dipetik dari pengalaman sebelumnya.
Ketegangan antara Arab Saudi dan UEA sejatinya telah berlangsung selama bertahun-tahun, namun meningkat tajam setelah kemajuan STC pada awal bulan ini. Farea al-Muslimi, pakar Yaman dari lembaga pemikir Chatham House, menilai kawasan Teluk kini memasuki fase rivalitas yang “lebih berbahaya dibanding 2017”, ketika Arab Saudi dan UEA memimpin blokade terhadap Qatar.
“Bahkan pada masa terburuk blokade tersebut, Arab Saudi tidak pernah mengebom proksi Qatar,” kata al-Muslimi.
Meski pengumuman penarikan pasukan UEA dari Yaman dinilai sebagai perkembangan besar, al-Basha menegaskan bahwa langkah itu tidak serta-merta menandakan berakhirnya keterlibatan Abu Dhabi.
“Penarikan personel UEA tidak berarti Abu Dhabi melepaskan diri dari sekutu lokalnya di Yaman barat dan selatan. Jaringan dan struktur dukungan UEA di lapangan masih tetap utuh,” ujarnya.
Arab Saudi dan UEA sebelumnya berada di pihak yang sama dalam konflik Yaman, memimpin kampanye militer yang dimulai sekitar satu dekade lalu untuk menggulingkan kelompok Houthi yang didukung Iran. Saat ini, Houthi masih menguasai ibu kota Sanaa dan sebagian besar wilayah barat laut Yaman.
UEA mulai menarik pasukannya dari Yaman sejak 2019 dan mengalihkan fokus pada dukungan terhadap milisi lokal, dengan hanya menyisakan sejumlah kecil penasihat militer di lapangan. Investasi jangka panjang terhadap kelompok proksi ini memberi Abu Dhabi keunggulan tersendiri, dengan potensi dukungan hingga 200.000 pejuang bersenjata.
UEA diketahui mendukung sejumlah milisi yang berpengaruh di pesisir Laut Merah dan wilayah barat daya Yaman, termasuk National Resistance Forces, Southern Giants Brigades, dan Security Belt Forces.
Sementara itu, Arab Saudi berupaya menggalang sekutu sendiri, termasuk Hadramaut Tribal Alliance dan milisi National Shield, meskipun kekuatan kelompok-kelompok tersebut hanya mencapai puluhan ribu personel.
“Arab Saudi telah menegaskan bahwa penguasaan perbatasan Hadramaut dengan kerajaan merupakan isu keamanan nasional,” kata Eleonora Ardemagni, pakar kelompok bersenjata di Yaman dan peneliti senior di ISPI. Ia menambahkan bahwa posisi Saudi tidak akan berubah selama STC menguasai Wadi Hadramaut dan fasilitas minyak Petro Masila.
Terkait penggunaan kekuatan udara, para analis menilai Arab Saudi berupaya menunjukkan bahwa pendekatan militernya kini berbeda dari satu dekade lalu. Pada masa itu, puluhan ribu serangan udara gagal menyingkirkan Houthi dan justru menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar, yang mencoreng citra internasional Riyadh.
Kali ini, Arab Saudi merilis rekaman pengawasan yang memperlihatkan kendaraan lapis baja sebelum dihancurkan, sebagai upaya menunjukkan presisi dan kehati-hatian.
Para pakar menilai medan terbuka di Hadramaut memberi keuntungan bagi kekuatan udara Saudi, berbeda dengan wilayah pegunungan yang sebelumnya dimanfaatkan Houthi.
Al-Muslimi menyebut STC kini berada dalam “pertarungan eksistensial” untuk mewujudkan negara Yaman selatan. Dalam jangka pendek hingga menengah, STC mungkin akan bernegosiasi mengenai pengaturan terbatas di wilayah perbatasan, namun sulit mundur dari tujuan utamanya.
Seorang pejabat STC mengatakan kepada Middle East Eye bahwa pihaknya terbuka terhadap pembicaraan deeskalasi, tetapi tidak akan ragu mempertahankan wilayah yang dikuasainya.
Para analis juga menilai perpecahan antara Arab Saudi dan UEA justru menguntungkan Houthi. Sejak gagal dikalahkan, Arab Saudi mencapai gencatan senjata dengan Houthi pada 2022. Meski perjanjian tersebut telah berakhir, ketenangan relatif masih terjaga, sebagian berkat pemulihan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran yang dimediasi China pada 2023.
Namun, ketidakpercayaan antara Riyadh dan kelompok Houthi tetap tinggi. Sejumlah analis memperingatkan bahwa konflik antara Arab Saudi dan UEA dapat memicu ketegangan regional baru.
“Arab Saudi pada dasarnya hanya menginginkan ketenangan di perbatasannya,” ujar seorang analis Teluk yang dekat dengan pengambil kebijakan di Riyadh.
