Pemerintah Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (Syrian Democratic Forces/SDF) pada Jumat mengumumkan telah mencapai kesepakatan menyeluruh untuk melakukan gencatan senjata serta memulai proses integrasi kekuatan militer dan lembaga Administrasi Otonom ke dalam institusi negara.
Kesepakatan tersebut memicu respons luas, baik di media sosial maupun di lapangan.
Perjanjian itu mencakup penarikan pasukan dari titik-titik kontak militer serta masuknya aparat keamanan Kementerian Dalam Negeri Suriah ke pusat Kota Hasakah dan Qamishli guna memperkuat stabilitas. Selain itu, akan dimulai proses penggabungan pasukan keamanan di wilayah tersebut.
Dalam kesepakatan juga disebutkan pembentukan satu divisi militer yang terdiri dari tiga brigade dari pasukan SDF, serta satu brigade khusus dari Kota Ain al-Arab (Kobani) yang akan dimasukkan ke dalam divisi militer di bawah Provinsi Aleppo.
Kesepakatan tersebut juga mencakup pengangkatan pegawai sipil, penyelesaian hak-hak sipil dan pendidikan masyarakat Kurdi, serta jaminan pemulangan para pengungsi ke daerah asal mereka.
Dinilai sebagai Langkah Penting
Kepada Al Jazeera Net, penulis dan peneliti Mahmoud Alloush menilai kesepakatan ini sebagai deklarasi berakhirnya proyek “Kurdistan Suriah” dan apa yang disebut sebagai administrasi otonom oleh Qسد. Ia menyebut kesepakatan tersebut sebagai hasil alami dari perkembangan situasi militer di lapangan, sekaligus langkah penting Suriah dalam mengakhiri proyek separatis dan mengembalikan keutuhan wilayah negara.
Namun demikian, Alloush menilai masih terdapat tantangan serius, terutama terkait peran Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Menurut dia, PKK berpotensi menghambat implementasi kesepakatan sebagaimana yang terjadi pada perjanjian-perjanjian sebelumnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan kesepakatan ini berarti mengakhiri sisa-sisa ambisi proyek tersebut. Jika dihambat, hal itu akan menempatkan pimpinan SDF, Mazloum Abdi, dalam posisi sulit, terlebih karena kesepakatan ini didukung Amerika Serikat dan negara-negara Barat.
Alloush menilai Suriah kini telah memasuki fase pasca-penyelesaian isu SDF dan secara efektif menutup proyek-proyek pembagian wilayah. Fokus pemerintah, menurutnya, kini akan bergeser ke wilayah selatan.
Dampak Regional
Alloush menilai kesepakatan ini lebih jelas dibandingkan perjanjian sebelumnya, terutama dalam hal integrasi SDF dan kembalinya negara ke seluruh wilayah Suriah utara. Dengan demikian, ruang manuver bagi SDF untuk melakukan negosiasi ulang dinilai semakin sempit.
Ia juga menyebut kesepakatan ini berpotensi membawa dampak positif bagi stabilitas regional, mengingat proyek-proyek pemecahan Suriah dinilai mengancam stabilitas negara-negara di kawasan. Keberhasilan integrasi, menurutnya, menjadi kunci utama implementasi kesepakatan, meski proses tersebut diperkirakan memerlukan waktu.
Sumber pemerintah Suriah kepada kantor berita resmi SANA menyatakan bahwa kesepakatan ini bertujuan untuk menyatukan wilayah Suriah, menegakkan hukum, serta mewujudkan integrasi penuh melalui penguatan kerja sama antar pihak. Integrasi militer dan keamanan akan dilakukan secara individual ke dalam brigade-brigade resmi negara, sementara seluruh institusi sipil, pemerintahan, dan pos perbatasan akan berada di bawah kendali negara.
Sementara itu, sumber yang dekat dengan SDF mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa aparat keamanan umum Suriah akan memasuki Provinsi Hasakah secara sementara mulai Senin mendatang untuk mengawasi proses integrasi. Setelah itu, pasukan Asayish akan digabungkan ke dalam aparat keamanan Suriah. Menurut sumber tersebut, kesepakatan ini menguntungkan kedua belah pihak karena eskalasi militer hanya akan memicu perang berkepanjangan dan menguras sumber daya.
Respons Warga
Reaksi masyarakat Suriah terhadap kesepakatan ini beragam, antara dukungan dan kehati-hatian. Sejumlah warga di Hasakah dan Qamishli menyambut baik kesepakatan tersebut dengan harapan stabilitas dan perbaikan kondisi ekonomi.
Seorang pegawai sipil di Hasakah, Ahmad al-Hassan, mengatakan kesepakatan ini merupakan langkah penting untuk mengakhiri ketidakstabilan, asalkan diikuti dengan perbaikan kondisi hidup dan kembalinya institusi negara secara teratur dengan menjamin hak semua kelompok.
Sementara itu, Amineh Mahmoud, seorang guru di Qamishli, menilai kesepakatan ini membuka peluang positif, khususnya terkait pengakuan ijazah dan hak-hak sipil. Namun, ia mengingatkan agar kesepakatan tidak mengulangi kegagalan implementasi seperti perjanjian sebelumnya.
Adapun seorang pedagang dari Raqqa, Mohammed al-Abdullah, berharap kesepakatan ini berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari warga, terutama dalam menghentikan eskalasi militer, memulihkan aktivitas ekonomi, serta mendorong kembalinya para pengungsi.
