Oleh: Dario Sabaghi
Jurnalis lepas yang menaruh perhatian pada isu hak asasi manusia
Ketika gelombang protes massal pecah di Iran sebulan lalu akibat keluhan ekonomi dan dengan cepat berkembang menjadi tuntutan perubahan rezim, pemerintah merespons dengan salah satu tindakan penindakan paling berdarah dalam sejarah Republik Islam Iran.
Lembaga Human Rights Activists News Agency yang berbasis di Amerika Serikat melaporkan lebih dari 5.000 orang tewas, lebih dari 7.000 orang luka-luka, serta lebih dari 40.000 orang ditangkap, di tengah pemadaman internet secara luas. Majalah Time, mengutip dua pejabat kesehatan setempat, menyebut jumlah korban tewas bahkan bisa melampaui 30.000 orang.
Menanggapi hal tersebut, otoritas Iran menuduh Amerika Serikat dan Israel memicu kerusuhan, melabeli para demonstran sebagai teroris, serta melaporkan bahwa ribuan orang telah tewas dalam kerusuhan tersebut.
Pertarungan narasi yang saling bertentangan, serta sifat kekerasan dari penindakan aparat, menunjukkan adanya krisis legitimasi yang lebih dalam bagi Republik Islam—bahkan bersifat eksistensial. Meski protes berhasil ditekan, persoalan mendasar yang melatarbelakanginya masih belum terselesaikan.
Kini, elite politik Iran dihadapkan pada dilema besar: mempertahankan status quo yang semakin rapuh atau membuka jalan bagi reformasi struktural yang berpotensi mengubah tatanan politik Republik Islam secara mendasar.
“Dalam banyak hal, elite Iran justru menjadi jauh lebih lemah akibat protes ini dan tingkat kekerasan yang digunakan,” ujar Trita Parsi, salah satu pendiri dan wakil presiden eksekutif Quincy Institute for Responsible Statecraft, kepada The New Arab.
Namun demikian, Parsi menambahkan, belum terlihat adanya keretakan di dalam kepemimpinan. “Kami belum melihat adanya pembelotan besar. Sebaliknya, mereka justru memperketat barisan,” katanya.
Dalam 25 tahun terakhir, Iran telah mengalami sedikitnya lima gelombang besar protes massal, yang seluruhnya dihadapi dengan penindakan keras. Pola ini telah menjadi respons baku elite politik Iran terhadap perlawanan publik.
Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House, Sanam Vakil, mengatakan bahwa rezim Iran mengandalkan represi dan pencegahan di dalam negeri, menjaga kohesi elite, serta mengendalikan narasi, sembari memanfaatkan ancaman eksternal untuk meningkatkan biaya tekanan tanpa memicu konflik berskala penuh.
Sementara itu, Mehran Kamrava, profesor ilmu pemerintahan di Universitas Georgetown Qatar, menyebut bahwa fase awal pasca-protes kemungkinan akan diwarnai oleh peningkatan keamanan, yang kemudian diikuti pelonggaran bertahap atas sejumlah pembatasan sosial, seperti yang terjadi pada periode pascakerusuhan sebelumnya.
Namun, Kamrava menekankan adanya dua ketidakpastian besar yang dapat mengubah secara fundamental sistem Republik Islam. “Yang pertama adalah wafatnya Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei yang kini berusia 86 tahun. Yang kedua adalah kemungkinan serangan Amerika Serikat. Jika AS menyerang Iran, itu akan sangat mengganggu stabilitas yang selama ini berjalan,” ujarnya.
Tekanan ekonomi, politik, dan sosial yang mendalam membuat gelombang protes kali ini jauh lebih berat bagi rezim dibandingkan sebelumnya. Berbeda dari protes terdahulu, demonstrasi kali ini memadukan tuntutan ekonomi dengan hak-hak sipil, serta diperkuat oleh tekanan eksternal dari Amerika Serikat.
Bertahun-tahun salah kelola ekonomi, korupsi, dan kembalinya sanksi internasional telah melumpuhkan pasar, mendorong inflasi melampaui 40 persen, serta menjatuhkan nilai mata uang ke titik terendah, sehingga kebutuhan pokok menjadi tidak terjangkau. Pemadaman listrik dan gangguan harian lainnya semakin memperbesar kemarahan publik.
Krisis ekonomi Iran semakin dalam setelah perang 12 hari antara Israel dan Iran yang didukung Amerika Serikat pada Juni tahun lalu. Serangan terhadap fasilitas nuklir Iran melemahkan daya tangkal strategis negara itu, sementara pejabat keamanan, ilmuwan, dan lebih dari 1.000 warga sipil dilaporkan tewas.
Selain itu, poros perlawanan Iran juga melemah. Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon mengalami kemunduran signifikan akibat perang dengan Israel, sementara rezim Bashar al-Assad di Suriah runtuh. Kondisi ini membuat Teheran semakin rentan ketika gejolak domestik kembali terjadi.
“Saya rasa ada kesadaran di kalangan elite politik bahwa sistem ini telah mencapai jalan buntu dan status quo tidak dapat dipertahankan,” ujar Ali Vaez, Direktur Proyek Iran di International Crisis Group.
Ia menilai bahwa kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dalam sistem mulai memikirkan transformasi pasca-Khamenei, serupa dengan China setelah wafatnya Mao Zedong dan penindakan Tiananmen 1989, yang membuka liberalisasi ekonomi tanpa pembukaan politik. “Pertanyaannya adalah apakah status quo ini bisa bertahan sampai saat itu,” katanya.
Meski runtuhnya rezim secara tiba-tiba dinilai kecil kemungkinannya, para pakar memperingatkan adanya risiko konvergensi tekanan yang dapat mengguncang Republik Islam. Risiko tersebut mencakup perpecahan di tubuh aparat keamanan, krisis suksesi kepemimpinan, guncangan ekonomi berat seperti runtuhnya mata uang dan pemogokan besar, hingga serangan militer eksternal.
Dosen senior di King’s College London, Andreas Krieg, mengatakan bahwa serangan eksternal bisa memperkuat kohesi elite atau justru mempercepat perundingan internal mengenai format pemerintahan baru, tergantung pada apakah institusi negara melihat adaptasi sebagai syarat bertahan hidup.
Protes terbaru di Iran juga menarik perhatian global. Presiden AS Donald Trump sempat mengancam tindakan militer jika Teheran terus membunuh warga sipil atau mengeksekusi demonstran. Namun, Turki dan sejumlah negara Teluk, termasuk Arab Saudi, Qatar, dan Oman, mendesak Washington menahan diri demi mencegah instabilitas regional yang lebih luas. Israel juga dilaporkan menyarankan agar tidak ada tindakan segera.
Trump sejauh ini menahan diri dengan menyatakan bahwa pejabat Iran telah memberi sinyal penghentian pembunuhan demonstran dan bersedia berdialog. Meski demikian, AS memindahkan kapal perang ke Teluk Persia, sementara Iran memperingatkan bahwa setiap serangan akan dianggap sebagai “perang terbuka”.
Terjepit antara tekanan domestik dan eksternal, status quo Iran kian goyah. Namun, tanpa oposisi yang terorganisasi dan mampu menawarkan alternatif politik yang jelas, masa depan Republik Islam berpotensi berkembang ke berbagai arah yang sulit diprediksi.
Ali Vaez menggambarkan sejumlah skenario: kesinambungan ala Uni Soviet dengan Pemimpin Tertinggi yang lebih lemah, figur dari Garda Revolusi mengambil alih kekuasaan, atau kudeta militer keras maupun lunak yang lebih pragmatis dalam menghadapi persoalan struktural Iran.
Menurutnya, “republik kedua” yang dibangun Khamenei mungkin berada di ambang akhir, dengan kemungkinan munculnya rezim baru yang dipimpin militer, serupa dengan Mesir atau Pakistan.
Meski belum ada pembelotan pejabat senior dan perdebatan serius soal reformasi struktural, ancaman eksistensial dari protes massal ini dapat memicu refleksi internal setelah stabilitas keamanan pulih dan arah kebijakan AS menjadi lebih jelas.
Bahkan jika sistem teokrasi bertahan dalam jangka pendek, Parsi menilai sulit membayangkan kelangsungannya dalam jangka panjang. “Pembunuhan demonstran akan semakin menggerus legitimasi rezim, bahkan di mata 10–15 persen warga yang masih mendukungnya,” ujarnya.
Dengan protes yang kini menjadi fenomena berulang, pemerintah Iran telah membangun sistem represi dan manajemen krisis yang luas untuk menahan perlawanan. Namun, menurut Kamrava, negara masih jauh dari runtuh dan tetap memiliki kapasitas koersif yang kuat.
“Sanksi telah melemahkan masyarakat sipil dan kelas menengah, bukan elite politik. Untuk menutupi kegagalan ekonomi dan politik, rezim semakin mengandalkan kelonggaran sosial,” katanya.
Ia menyimpulkan, selama tidak ada serangan Amerika Serikat, situasi kemungkinan akan berjalan seperti biasa. “Tidak banyak yang akan berubah di Iran.”
