Surat kabar The New York Times mengungkap adanya draf rencana Amerika Serikat untuk menjadwalkan pelucutan senjata kelompok perlawanan Palestina di Jalur Gaza. Washington disebut berencana menyodorkan proposal itu kepada Hamas dalam beberapa pekan ke depan.
Isu pelucutan senjata menjadi fokus utama pendekatan Israel dalam perjanjian penghentian perang, empat bulan setelah kesepakatan berlaku—di tengah ribuan pelanggaran yang dituduhkan dilakukan pasukan Israel.
Berdasarkan laporan koresponden Al Jazeera, Walid Al-Attar, draf tersebut menitikberatkan pada penyerahan senjata yang “mampu menyerang Israel”. Sebagai imbalannya, faksi-faksi Palestina diizinkan mempertahankan sebagian senjata ringan untuk sementara.
Sumber yang dikutip New York Times menyebut rincian rencana itu masih bisa berubah dan tidak menutup kemungkinan muncul draf lain di tahap berikutnya.
Tim penyusun dokumen itu, menurut laporan tersebut, mencakup Jared Kushner yang kini menjadi anggota Dewan Perdamaian, utusan khusus AS Steve Witkoff, serta Direktur Eksekutif Dewan Perdamaian Nikolay Mladenov. Langkah ini muncul sekitar sebulan setelah Washington secara sepihak mengumumkan dimulainya tahap kedua kesepakatan gencatan senjata.
Empat Opsi Tata Kelola Gaza
Draf itu juga memuat empat opsi struktur pemerintahan sementara di Gaza pada masa transisi, yakni: Komite Nasional, Dewan Perdamaian, Dewan Eksekutif Gaza, dan Pasukan Stabilisasi Internasional.
Namun, sumber-sumber Palestina menuding Israel menghambat masuknya Komite Nasional ke Gaza, meskipun Hamas telah menyatakan siap menyerahkan pengelolaan sipil wilayah tersebut.
Al-Attar juga menyoroti sejumlah ketidakjelasan dalam dokumen. Misalnya, tidak disebutkan secara rinci jenis senjata apa saja yang masuk kategori “mampu menyerang Israel”. Apakah hanya roket, atau termasuk mortir? Begitu pula definisi “senjata ringan” yang tidak diperinci, di tengah realitas sosial Gaza yang secara historis akrab dengan kepemilikan senjata untuk kepentingan sosial dan kekerabatan.
Media Israel, sehari sebelum draf itu terungkap, melaporkan estimasi intelijen bahwa Hamas masih memiliki sekitar 60.000 senapan Kalashnikov. Sumber yang sama juga menyebut sekitar 50 persen jaringan terowongan di Gaza masih berfungsi.
Israel memandang jaringan terowongan Hamas sebagai bagian tak terpisahkan dari infrastruktur militernya. Namun, draf AS itu tidak menyinggung secara jelas bagaimana mekanisme penanganan terowongan tersebut dalam skema “hari setelah perang”.
Netanyahu Mengeras
Sehari setelah penyerahan jenazah tawanan Israel terakhir, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu—yang kini menjadi buronan Mahkamah Pidana Internasional—mengeluarkan pernyataan tegas di parlemen Israel (Knesset).
Ia mengatakan tahap kedua kesepakatan bukan ditujukan untuk rekonstruksi Gaza, melainkan semata-mata untuk melucuti senjata perlawanan. Netanyahu bahkan mengancam bahwa persoalan itu akan diselesaikan “dengan cara mudah atau cara sulit”.
Hamas Tetap Menolak
Di sisi lain, Hamas dan faksi-faksi perlawanan Palestina tetap bersikukuh menolak pelucutan senjata. Mereka menegaskan bahwa persoalan senjata adalah urusan internal Palestina dan tidak dapat dinegosiasikan oleh pihak luar.
Wakil Kepala Biro Politik Hamas, Khalil Al-Hayya, sebelumnya menyatakan pihaknya menolak menyerahkan senjata sebagai imbalan penghentian perang atau pencabutan blokade. “Senjata perlawanan adalah garis merah,” ujarnya.
Meski Israel dan Amerika Serikat sepakat soal prinsip pelucutan senjata, perbedaan masih terjadi dalam hal mekanisme dan waktu pelaksanaannya. Sumber diplomatik menyebut Washington cenderung memilih pendekatan bertahap, dengan mengaitkan pelucutan senjata pada proses rekonstruksi dan pencabutan blokade. Sementara Israel mendorong langkah cepat dan menyeluruh.
Perkembangan ini terjadi di tengah tekanan internasional yang kian besar untuk mengakhiri perang dan mencegah keruntuhan total Gaza. Di saat yang sama, Netanyahu tetap bersikeras mengejar “kemenangan mutlak” dan menolak pengaturan apa pun yang masih memberi ruang bagi Hamas mempertahankan kemampuan militernya.
Hingga kini, Hamas belum mengeluarkan sikap resmi terkait draf Amerika tersebut. Sementara Washington berharap tim negosiasinya mampu meyakinkan faksi-faksi Palestina untuk menerima skema pelucutan senjata sebagai imbalan penghentian perang dan dimulainya rekonstruksi Gaza.
