Jurang antara pernyataan resmi Amerika Serikat dan langkah nyata pemerintah Israel kian melebar.
Di satu sisi, Presiden Donald Trump menyatakan penolakannya terhadap rencana pencaplokan Tepi Barat.
Di sisi lain, kabinet keamanan Israel justru mengesahkan serangkaian kebijakan yang secara bertahap mengubah lanskap hukum dan politik wilayah itu—sebuah manuver yang dinilai sebagai ujian atas sejauh mana Washington mampu menahan sekutunya.
Dalam wawancara dengan Axios, Rabu, Trump mengatakan ia menentang aneksasi Tepi Barat oleh Israel. “Kita sudah cukup banyak urusan sekarang. Kita tidak perlu masuk ke persoalan Tepi Barat,” ujarnya singkat. Namun, ia tak merinci langkah-langkah konkret apa yang akan diambil untuk mencegahnya.
Pernyataan itu muncul hanya beberapa hari setelah kabinet keamanan Israel menyetujui sejumlah keputusan yang membuka jalan bagi aneksasi de facto. K
ebijakan tersebut antara lain memperluas kewenangan pengawasan dan penegakan hukum Israel hingga ke wilayah yang menurut Perjanjian Oslo dikategorikan sebagai Area A dan B—wilayah yang selama ini berada di bawah kendali administratif Otoritas Palestina.
Dengan dalih pelanggaran bangunan tanpa izin, persoalan air, hingga perlindungan situs arkeologi dan lingkungan, Israel kini dapat melakukan pembongkaran dan penyitaan properti Palestina bahkan di wilayah yang secara administratif dan keamanan dikelola Palestina. Langkah ini dinilai bertentangan dengan semangat dan ketentuan Oslo.
Tak berhenti di situ, kebijakan tersebut juga mempermudah ekspansi permukiman Yahudi di Tepi Barat—isu yang selama ini dikecam komunitas internasional—serta semakin memperkecil peluang berdirinya negara Palestina yang merdeka.
Bertentangan dengan Keinginan Washington
Langkah Israel itu disebut berseberangan dengan permintaan Trump dan dua utusannya, Steve Witkoff serta Jared Kushner. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Desember lalu, keduanya disebut meminta agar situasi di Tepi Barat diredam.
Sejumlah pejabat AS kepada Axios mengungkapkan kekhawatiran atas keputusan kabinet Israel tersebut. Namun, sejauh ini respons Washington masih terbatas pada pernyataan penolakan. Netanyahu sendiri dijadwalkan bertolak ke Washington, dengan agenda utama membahas Iran. Belum jelas apakah isu Tepi Barat akan menjadi topik sensitif dalam pertemuan itu.
Seorang pejabat Gedung Putih, Senin lalu, menegaskan bahwa Trump menolak aneksasi karena “stabilitas Tepi Barat menjaga keamanan Israel dan sejalan dengan tujuan perdamaian di kawasan.” Namun, pernyataan itu tak disertai ancaman sanksi atau tekanan nyata.
Padahal, sebelumnya—pada September lalu—Trump juga menegaskan tak akan membiarkan Israel mencaplok Tepi Barat. Saat itu, kekhawatiran negara-negara Arab dan Islam atas wacana kedaulatan Israel di wilayah tersebut menguat, dan Washington cemas hal itu akan mengganggu dukungan terhadap rencana gencatan senjata di Gaza.
Meski demikian, dinamika politik di Israel terus bergerak. Pada Oktober lalu, parlemen Israel (Knesset) meloloskan dua rancangan undang-undang yang bertujuan menganeksasi Tepi Barat. Wakil Presiden AS JD Vance bahkan menyebut langkah itu sebagai “manuver politik yang bodoh.” Namun, kritik itu tak menghentikan laju kebijakan di lapangan.
Permukiman Menguat, Sanksi Dicabut
Kebijakan terbaru Israel mempertegas penguatan proyek permukiman yang telah lama menjadi tulang punggung klaim kedaulatan di Tepi Barat. Sementara itu, Washington justru mencabut salah satu instrumen tekanannya.
Pada 20 Januari 2025, Trump membatalkan perintah eksekutif yang sebelumnya dikeluarkan Presiden Joe Biden untuk menjatuhkan sanksi terhadap individu dan entitas yang terkait dengan kekerasan pemukim di Tepi Barat. Sejumlah analis menilai pencabutan itu melemahkan daya tekan AS terhadap Israel.
Media-media Amerika mencatat bahwa pemerintahan Trump membedakan antara kemampuan menekan dan strategi pengelolaan politik isu Tepi Barat. Washington memilih keberatan secara verbal ketimbang menggunakan instrumen koersif yang bisa memicu benturan langsung dengan pemerintahan Netanyahu, yang bertumpu pada koalisi kanan.
Hasilnya adalah situasi ambigu: AS menolak aneksasi resmi, tetapi tak mengaitkannya dengan sanksi atau syarat terhadap bantuan dan dukungan militer. Di kalangan pemerintahan sendiri, langkah keras terhadap Israel kerap dipandang sebagai risiko politik yang setara dengan “meninggalkan sekutu strategis.”
Aneksasi Tanpa Deklarasi
Prioritas Washington kini lebih condong pada mencegah keruntuhan total—baik ekonomi maupun keamanan—di Tepi Barat. Pejabat AS menyampaikan kekhawatiran atas potensi eskalasi kekerasan jika situasi memburuk. Pendekatan ini lebih bertujuan menghindari krisis, ketimbang merancang ulang jalur politik menuju solusi dua negara.
Namun, di sejumlah lingkaran kebijakan AS, langkah-langkah administratif dan keamanan Israel saat ini sudah dianggap sebagai bentuk “aneksasi de facto”—pencaplokan tanpa deklarasi resmi. Kedaulatan ditegakkan lewat kebijakan bertahap dan akumulatif, bukan melalui satu undang-undang besar yang menyatakan aneksasi secara terbuka.
Washington mungkin menolak aneksasi di atas kertas. Tetapi di lapangan, realitas bergerak dengan kecepatan berbeda.
