Pemerintah Inggris secara resmi bergerak untuk melabeli Palestine Action, sebuah kelompok kampanye pro-Palestina, sebagai organisasi teroris berdasarkan Undang-Undang Terorisme 2000.
Langkah ini menuai perhatian luas, karena menyetarakan gerakan sipil yang kerap menggunakan aksi langsung (direct action) dengan kelompok-kelompok bersenjata seperti al-Qaeda dan ISIS.
Dalam pemungutan suara di House of Commons pada Rabu lalu (3/7), sebanyak 385 anggota parlemen mendukung usulan Menteri Dalam Negeri Yvette Cooper untuk memasukkan kelompok ini ke dalam daftar terlarang, hanya 26 suara yang menentang.
Usulan ini diajukan beberapa hari setelah aktivis Palestine Action menerobos masuk ke markas angkatan udara terbesar di Inggris, RAF Brize Norton di Oxfordshire.
Mereka menyemprot dua pesawat militer jenis Airbus Voyager dengan cat merah, yang menurut kepolisian menyebabkan kerusakan senilai jutaan pound sterling.
Pengadilan Tinggi London menolak permintaan penangguhan darurat atas pelarangan tersebut yang diajukan oleh salah satu pendiri kelompok ini, Huda Ammori. Maka, larangan resmi berlaku mulai tengah malam Jumat lalu.
Perdana Menteri Keir Starmer secara terbuka mengecam insiden di Brize Norton.
Melalui unggahan di platform X (dulu Twitter), ia menyebut aksi itu sebagai “tindakan vandalisme yang memalukan”.
Namun Palestine Action membela diri. Dalam pernyataannya, mereka menyebut diri sebagai “organisasi pro-Palestina yang melakukan aksi langsung untuk mengganggu industri senjata di Inggris”.
Mereka menegaskan komitmennya “mengakhiri keterlibatan global dalam rezim genosida dan apartheid Israel.”
Apa yang terjadi di RAF Brize Norton?
Aksi di Brize Norton sejauh ini adalah yang paling mencolok dari rangkaian tindakan Palestine Action.
Para aktivis menyemprot cat merah ke mesin turbin dua pesawat Airbus Voyager—pesawat yang digunakan Angkatan Udara Inggris untuk pengisian bahan bakar di udara.
Menurut juru bicara kelompok, Manaal Siddiqui, pesawat-pesawat itu “dapat dan telah digunakan untuk mengisi bahan bakar jet tempur Israel.”
Ia juga menyebut bahwa pesawat dari Brize Norton kerap terbang ke pangkalan Inggris di Siprus, yang kemudian digunakan untuk misi pengintaian.
“Intelijen dari misi itu dibagikan kepada pemerintah dan angkatan udara Israel,” tambahnya.
Aktivisme atau terorisme?
Pemerintah Inggris menuduh Palestine Action sebagai kelompok “teroris”, dengan alasan bahwa aksi-aksi mereka membahayakan fasilitas negara dan menimbulkan kerusakan besar.
Namun kelompok ini menolak label tersebut, dengan menyebut bahwa tindakan mereka adalah bentuk perlawanan non-bersenjata terhadap keterlibatan Inggris dalam penjajahan dan kekerasan di Palestina.
Sejak didirikan pada 2020, Palestine Action telah menargetkan berbagai fasilitas militer dan perusahaan yang mereka anggap terlibat dalam rantai pasok senjata ke Israel—terutama perusahaan Elbit Systems, pabrikan senjata besar asal Israel.
Aksi mereka meliputi penguncian diri ke pagar pabrik, pengecatan gedung, hingga menduduki atap fasilitas produksi.
Kini, setelah pelarangan resmi diberlakukan, menjadi anggota atau mendukung Palestine Action dapat dianggap sebagai tindak pidana di Inggris.
Meski begitu, para aktivisnya tampaknya tetap bersikukuh mempertahankan aksi mereka, yang mereka klaim sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina—sekaligus bentuk penolakan terhadap apa yang mereka anggap sebagai kolusi militer Inggris-Israel.
Langkah hukum ini menimbulkan perdebatan tajam mengenai batas antara aksi sipil radikal dan tindak pidana terorisme—dan sekali lagi, menyoroti posisi sensitif Inggris dalam konflik Israel-Palestina.
Apa saja aksi Palestine Action
Sejak berdiri pada Juli 2020, kelompok aktivis Palestine Action (PA) telah melakukan ratusan aksi protes di seluruh Inggris.
Tujuan utama mereka: mengganggu operasi perusahaan-perusahaan yang dituduh mendapat untung dari agresi militer Israel, khususnya raksasa industri pertahanan asal Israel, Elbit Systems.
Aksi-aksi mereka cenderung bersifat langsung dan konfrontatif—menyerbu fasilitas, merantai diri ke peralatan, menyemprot cat merah, dan bahkan merusak properti.
Berikut sejumlah insiden penting yang mereka lakukan selama lima tahun terakhir:
Rekam jejak aksi
- 2020–2022: Serangkaian penyerbuan terhadap fasilitas Elbit Ferranti di Oldham, dekat Manchester, dilakukan secara berulang. Aksi-aksi tersebut termasuk pendudukan dan vandalisme hingga akhirnya Elbit menutup fasilitas itu pada Januari 2022—sesuatu yang dirayakan PA sebagai kemenangan besar.
- 2021: Fasilitas produksi drone di Leicester yang dioperasikan UAV Tactical Systems (anak perusahaan Elbit) diduduki. Aktivis merantai diri di atap selama hampir sepekan. Sepuluh orang ditangkap, namun kemudian dibebaskan oleh pengadilan.
- 2022: Intensitas meningkat. Pada April, mereka memblokir fasilitas Elbit lain di Braunstone, Leicestershire. Pada Juni, mereka menyerbu pabrik Thales UK di Glasgow, menyebabkan kerusakan lebih dari £1 juta. Lima aktivis dijatuhi hukuman penjara.
- Pasca Oktober 2023: Setelah Israel memulai serangan besar-besaran ke Gaza, PA meningkatkan kampanyenya. Mereka menyemprot kantor pusat BBC dengan cat merah sebagai protes atas apa yang mereka anggap sebagai keberpihakan media terhadap Israel. Mereka juga memblokir fasilitas milik Lockheed Martin dan Leonardo, dua raksasa industri pertahanan Barat.
- November 2023: PA melebarkan sayap ke Amerika Serikat. Tiga aktivis menduduki atap fasilitas Elbit di Merrimack, New Hampshire. Mereka ditangkap dan didakwa dengan pelanggaran ringan.
- Agustus 2024: Aktivis mengemudikan van ke dalam markas Elbit di Bristol dan merusak bangunan dari dalam. Pada saat yang hampir bersamaan, mereka menyemprot markas Kementerian Pertahanan Inggris di London dengan cat merah, dan mencoret patung Arthur Balfour dengan saus tomat di dalam kompleks parlemen—sebuah simbolik terhadap Deklarasi Balfour 1917.
- Juni 2025: Aksi paling kontroversial dilakukan di RAF Brize Norton, pangkalan udara terbesar Inggris. Dengan menggunakan skuter listrik, mereka menerobos keamanan dan menyemprot pesawat militer dengan cat merah.
Dalam sidang di Pengadilan Tinggi, pengacara Huda Ammori—salah satu pendiri PA—menyebut langkah pemerintah melarang kelompok ini sebagai “penyalahgunaan kekuasaan yang otoriter dan diskriminatif”.
Ini juga disebut sebagai pertama kalinya dalam sejarah Inggris, sebuah kelompok direct action dijerat sebagai organisasi teroris.
“Kejahatan sesungguhnya bukan cat merah yang disemprotkan ke pesawat-pesawat perang itu, melainkan kejahatan perang yang telah difasilitasi dengan pesawat-pesawat itu melalui keterlibatan pemerintah Inggris dalam genosida Israel,” kata PA dalam pernyataan di platform X.
Mereka memperingatkan bahwa pelarangan ini bisa membuka jalan kriminalisasi terhadap aksi protes yang sah.
Dalam pernyataan itu, mereka juga menuduh Perdana Menteri Keir Starmer bersikap munafik.
Dulu, pada 2003, Starmer—yang kala itu adalah seorang pengacara—mendukung para demonstran yang menerobos pangkalan RAF untuk menghentikan serangan udara ke Irak.
Juru bicara PA, Manaal Siddiqui, menyebut pelarangan itu sebagai reaksi spontan dari pemerintah yang merasa malu atas keberhasilan aksi kelompoknya.
“Ini pendekatan yang berlebihan dan otoriter. Palestine Action sama sekali berbeda dari organisasi yang selama ini masuk daftar terlarang. Ini sangat mencemaskan bagi siapa pun yang peduli terhadap kebebasan sipil di Inggris,” katanya.
Dengan dimasukkannya PA, kini ada 81 organisasi yang dilarang di bawah Undang-Undang Terorisme 2000.
Sebagian besar adalah kelompok bersenjata seperti ISIS, al-Qaeda, Hamas, Hezbollah, dan Tehrik-e-Taliban Pakistan.
Menyamakan kelompok sipil seperti Palestine Action dengan organisasi-organisasi tersebut, menurut para pengkritik, adalah bentuk represi negara terhadap aktivisme politik dan solidaritas rakyat terhadap Palestina.
Kini, menjadi anggota, mendukung, atau bahkan menyatakan simpati terhadap PA dapat dianggap sebagai tindakan kriminal di Inggris.
Sebuah langkah hukum yang menciptakan preseden baru dalam sejarah protes dan kebebasan sipil di negara tersebut.