Pemerintah Arab Saudi dan Qatar menyatakan akan memberikan dukungan keuangan bersama untuk membayar gaji pegawai negeri sipil di Suriah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya kedua negara Teluk tersebut untuk menstabilkan situasi di Suriah dan mendorong pemulihan ekonomi pascaperang.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad Hassan al-Shibani, di Damaskus, Sabtu (31/5/2025).
Meski tidak disebutkan besaran bantuan secara rinci, Menteri Keuangan Suriah, Mohammed Yosr Bernieh, sebelumnya mengungkapkan bahwa Qatar telah sepakat untuk menyalurkan dana sebesar 29 juta dolar AS per bulan selama tiga bulan awal guna membayar gaji pegawai sipil.
Dukungan ini datang setelah pergantian pemerintahan di Suriah menyusul tergulingnya rezim Bashar al-Assad pada Desember tahun lalu, yang mengakhiri hampir 14 tahun konflik bersenjata di negara tersebut.
Dukungan internasional mengalir
Bersamaan dengan langkah ini, Arab Saudi dan Qatar juga dilaporkan telah melunasi utang Suriah kepada Bank Dunia yang berjumlah sekitar 15 juta dolar AS. Langkah ini membuka jalan bagi Bank Dunia untuk kembali beroperasi di Suriah setelah 14 tahun menghentikan aktivitasnya.
Dalam proyek perdananya, Bank Dunia akan memfokuskan dukungan pada sektor ketenagalistrikan, yang dianggap sebagai fondasi penting bagi pemulihan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan air bersih.
Sementara itu, Amerika Serikat melalui pemerintahan Presiden Donald Trump juga menyatakan dukungan terhadap inisiatif Qatar dan telah mencabut sanksi ekonomi terhadap Suriah pada pertengahan Mei lalu. Uni Eropa menyusul dengan mencabut sebagian besar pembatasan ekonomi, termasuk menghapus 24 entitas dari daftar pembekuan aset, di antaranya Bank Sentral Suriah.
Pemerintahan baru Suriah yang dipimpin Presiden sementara Ahmed al-Sharaa terus berupaya membangun kembali hubungan diplomatik dengan negara-negara di kawasan dan dunia internasional. Al-Sharaa secara terbuka menyatakan penolakan terhadap ekstremisme dan menegaskan komitmennya terhadap perlindungan kelompok minoritas.
Kendati demikian, kekhawatiran internasional masih muncul seiring laporan kekerasan yang menyebabkan ratusan korban jiwa. Pemerintah Suriah telah mengecam aksi-aksi tersebut.
Menurut laporan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pada Februari 2025, dibutuhkan lebih dari 50 tahun bagi Suriah untuk mencapai kembali tingkat ekonomi sebelum perang, jika tidak ada percepatan dalam investasi dan pemulihan. Saat ini, sembilan dari sepuluh warga Suriah hidup dalam kemiskinan dan seperempat angkatan kerja masih menganggur.
