Amerika Serikat telah memberi tahu negara-negara mediator dan negara-negara yang diperkirakan akan berkontribusi pada misi keamanan internasional di Gaza bahwa Israel akan diizinkan melanjutkan operasi militer jika Hamas tidak melucuti senjatanya, menurut laporan harian Israel Israel Hayom.
Surat kabar itu menyebutkan bahwa Washington menyampaikan posisi ini secara tegas selama pembahasan Dewan Keamanan PBB mengenai masa depan Jalur Gaza. Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, dilaporkan menegaskan kembali sikap tersebut dalam diskusi internal dengan perwakilan Amerika yang terlibat dalam negosiasi resolusi.
Pejabat AS juga menyampaikan pesan serupa kepada pemimpin politik dan komandan militer Israel, termasuk dalam pertemuan dengan Israel Defence Forces (IDF) di Civil-Military Coordination Centre (CMCC) di Kiryat Gat. Washington menekankan komitmennya terhadap pelucutan senjata penuh Hamas dan pembongkaran infrastruktur militernya di Gaza.
Sumber politik Israel mengatakan kepada Israel Hayom bahwa AS menetapkan dua prioritas utama setelah Dewan Keamanan mengadopsi resolusi Gaza:
-
Pembentukan pasukan internasional yang beroperasi di dalam Jalur Gaza.
-
Mencegah Hamas mengontrol masuknya dan distribusi pasokan ke wilayah yang dikepung tersebut.
Namun, pembentukan pasukan internasional ini menghadapi hambatan signifikan, karena hingga saat ini belum ada negara yang bersedia mengerahkan pasukan yang dapat terlibat langsung dalam konfrontasi dengan Hamas.
Posisi AS muncul di tengah negosiasi yang sedang berlangsung mengenai tata kelola dan pengaturan keamanan Gaza pasca-perang, dan mencerminkan penekanan Washington bahwa setiap kerangka politik atau kemanusiaan harus memastikan Hamas tidak dapat kembali menguasai militer wilayah tersebut.
