Pemerintah Australia secara resmi akan mengakui Negara Palestina dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September mendatang. Hal ini disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Penny Wong, Senin (11/8/2025), sebagaimana dilaporkan Anadolu Agency.
Menurut Albanese, otoritas Palestina telah memberikan sejumlah komitmen penting, termasuk untuk melucuti senjata, mengakui keberadaan Israel, serta tidak melibatkan Hamas dalam pemerintahan Palestina di masa depan.
Ketika ditanya apakah langkah pengakuan ini dapat semakin memicu sikap ofensif Pemerintah Israel terhadap Jalur Gaza, Albanese menjelaskan bahwa dirinya telah menyampaikan keprihatinan langsung kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
“Saya rasa saya telah menyampaikannya dengan sangat jelas. Namun, komentar Perdana Menteri Israel tidak berbeda dengan yang disampaikannya tahun lalu, yakni bahwa mereka tetap bertekad untuk menumpas Hamas,” ujar Albanese.
Kementerian Luar Negeri Palestina menyambut baik langkah Australia tersebut dan menyebutnya sebagai keputusan yang “bersejarah dan berani.”
“Kami menganggap pernyataan ini sejalan dengan hukum internasional dan resolusi PBB, serta merupakan upaya untuk mencapai perdamaian berdasarkan solusi dua negara,” demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Palestina.
Sebelumnya, Prancis juga telah mengumumkan niat untuk mengakui Palestina pada Sidang Umum PBB di New York, sementara Inggris menyatakan dukungan terhadap pengakuan Palestina dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh Israel.
Dalam pernyataannya, Albanese kembali menyerukan penghentian segera kekerasan dan pembebasan sandera. Ia menekankan bahwa masyarakat Australia menginginkan konflik ini segera berakhir.
“Konflik ini telah berlangsung sangat lama. Saya yakin warga Australia ingin melihat akhirnya. Dan akhir itu hanya dapat tercapai ketika rakyat Israel dan Palestina bisa hidup berdampingan dalam damai dan aman,” ujar Perdana Menteri.
Menanggapi pertanyaan apakah pengakuan terhadap Palestina hanya bersifat simbolis, dan apakah langkah ini akan diveto oleh Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB, Albanese menyebutnya sebagai “kontribusi nyata untuk membangun momentum.”
Saat ditanya soal pernyataan Netanyahu yang menyebut bahwa pengakuan Palestina tidak akan membawa perdamaian, Albanese menjawab bahwa ia telah menyampaikan argumentasi yang telah lama diusung Australia secara konsisten di berbagai forum.
“Saya mengatakan kepada Perdana Menteri Netanyahu bahwa situasi di Gaza telah melampaui ketakutan terburuk dunia,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa masyarakat internasional semakin mendorong terbentuknya negara Palestina, sekaligus menolak tindakan-tindakan yang dianggap menghambat solusi dua negara.
“Pemerintah Netanyahu terus memperluas permukiman ilegal. Kekerasan oleh pemukim di Tepi Barat meningkat. Ada pula ancaman aneksasi wilayah Palestina yang diduduki serta rencana pemindahan paksa rakyat Palestina secara permanen. Semua tindakan ini, ditambah dengan bencana kemanusiaan di Gaza, berisiko membuat solusi dua negara tidak lagi dapat dicapai dalam waktu dekat,” kata Albanese.
Albanese juga menyatakan bahwa pemerintah Israel terus melanggar hukum internasional dan menghalangi bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Penny Wong menyebut bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, terkait keputusan Australia tersebut. “Itu merupakan bagian dari etika diplomasi,” ujar Wong.
Menurut juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, pembicaraan antara Wong dan Rubio juga membahas isu Asia-Pasifik, Timur Tengah, serta upaya global melawan antisemitisme.
Langkah Pemerintah Australia ini dilakukan di tengah meningkatnya dukungan publik di Australia terhadap Palestina, serta kritik tajam terhadap tindakan militer Israel sejak pecahnya perang pada Oktober 2023. Bahkan, sejumlah kasus hukum terkait isu ini telah bergulir di pengadilan.
Dalam sebuah putusan penting baru-baru ini, Pengadilan Federal Australia menyatakan bahwa kritik politik terhadap Israel, meski bersifat keras atau konfrontatif, tidak serta-merta dapat dianggap sebagai bentuk kebencian terhadap etnis Yahudi secara umum.
Israel kecam Australia
Menanggapi rencana Australia, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut keputusan tersebut sebagai “memalukan.”
Ia menegaskan bahwa pengakuan terhadap Negara Palestina oleh negara-negara seperti Australia tidak akan membawa perdamaian bagi Israel.
