Pemerintah Australia memberikan respons tegas terhadap pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menyebut Perdana Menteri Anthony Albanese sebagai “politikus lemah” dan menuduhnya telah “mengkhianati Israel serta meninggalkan komunitas Yahudi di Australia”.
Menteri Dalam Negeri Australia, Tony Burke, dalam wawancara dengan ABC Radio National Breakfast, Rabu (20/8/2025), menyampaikan bahwa ukuran kekuatan bukanlah melalui kekerasan atau menimbulkan penderitaan.
“Kekuatan tidak diukur dari seberapa banyak orang yang bisa Anda ledakkan atau seberapa banyak anak yang dibiarkan kelaparan,” ujar Burke.
Ia menambahkan, langkah Albanese dalam mengumumkan pengakuan terhadap negara Palestina menunjukkan kepemimpinan yang berani dan bertanggung jawab. “Saat tahu bahwa keputusan ini tidak akan disukai oleh Israel, Perdana Menteri langsung berbicara dengan Netanyahu, menyampaikan niatnya secara langsung, lalu tetap menjalankan keputusan tersebut dengan jelas,” kata Burke.
Hubungan Australia-Israel memburuk
Hubungan antara Australia dan Israel yang selama ini cenderung bersahabat, memburuk dalam beberapa bulan terakhir, terutama sejak eskalasi perang di Gaza. Ketegangan memuncak setelah Australia pekan lalu menyatakan akan bergabung dengan sejumlah negara Barat lain seperti Inggris, Prancis, dan Kanada untuk mengakui negara Palestina dalam Sidang Umum PBB mendatang.
Sebagai buntut dari ketegangan diplomatik itu, pada Senin (18/8), Australia membatalkan visa bagi Simcha Rothman, anggota parlemen dari partai sayap kanan koalisi pemerintahan Netanyahu, yang rencananya akan melakukan tur pidato di Australia. Pemerintah menyebut Rothman berpotensi “menyebarkan perpecahan”.
Tak lama setelah itu, Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, menyatakan telah mencabut visa diplomat Australia yang ditugaskan ke wilayah Otoritas Palestina. Ia juga menuding pemerintah Australia bersikap permisif terhadap meningkatnya antisemitisme.
Meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel
Israel kini menghadapi tekanan global, termasuk dari negara-negara sekutunya, terkait dampak kemanusiaan dari operasi militer di Gaza. Sejak serangan balasan terhadap Hamas pasca 7 Oktober 2023, lebih dari 62.000 warga Palestina dilaporkan tewas menurut Kementerian Kesehatan Gaza.
Sementara itu, komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan peningkatan akses bantuan kemanusiaan, menyusul krisis kelaparan yang semakin memburuk di wilayah tersebut.
