Pemerintah Suriah yang baru sedang meneliti kerajaan bisnis bernilai miliaran dolar yang dimiliki oleh sekutu-sekutu mantan Presiden Bashar al-Assad. Pemerintah juga telah melakukan pembicaraan dengan beberapa dari mereka sebagai bagian dari kampanye untuk memberantas korupsi dan aktivitas ilegal.
Setelah mengambil alih kekuasaan pada Desember lalu, pemerintahan baru di Suriah berjanji untuk membangun kembali negara setelah 13 tahun perang serta mengakhiri sistem ekonomi yang korup dan didominasi oleh kelompok loyalis Assad.
Untuk mencapai tujuan ini, Presiden Ahmed Al-Sharaa membentuk komite khusus yang bertugas menganalisis kepentingan bisnis luas dari pengusaha-pengusaha besar yang terkait dengan Assad, seperti Samer Foz dan Mohammad Hamsho, menurut laporan Reuters yang mengutip tiga sumber anonim.
Menurut korespondensi antara Bank Sentral Suriah dan bank-bank komersial, pemerintah baru mengeluarkan untuk membekukan aset dan rekening bank perusahaan serta individu yang terkait dengan Assad. Perintah ini dikeluarkan hanya beberapa hari setelah menguasai Damaskus. Perintah ini kemudian diperluas untuk secara khusus menargetkan mereka yang telah dikenai sanksi Amerika Serikat (AS).
Seorang pejabat pemerintah dan dua sumber Suriah yang mengetahui masalah ini menyatakan bahwa Hamsho dan Foz telah kembali ke Suriah dari luar negeri dan bertemu dengan tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan baru di Damaskus pada Januari lalu.
AS telah menjatuhkan sanksi kepada Hamsho sejak 2011 dan kepada Foz sejak 2019, karena diduga memperoleh keuntungan dari perang di Suriah.
Menurut sumber-sumber tersebut, keduanya berjanji untuk bekerja sama dengan penyelidikan yang sedang dilakukan oleh kepemimpinan baru.
Departemen Keuangan AS menuduh bahwa Aman Holding milik Foz telah memanfaatkan perang untuk keuntungan bisnisnya. Perusahaan ini memiliki operasi di berbagai sektor, termasuk farmasi, pemurnian gula, perdagangan, dan transportasi.
Sementara itu, kerajaan bisnis Hamsho, Hamsho International Group, memiliki kepentingan di sektor petrokimia, logam, dan bahkan produksi televisi.
Menurut para analis dan pelaku bisnis di Suriah, pendekatan yang akan diambil pemerintah baru terhadap para pengusaha kuat yang terkait dengan Assad akan sangat menentukan masa depan ekonomi negara.
Pemerintah harus mempertimbangkan cara meyakinkan Washington dan sekutu-sekutunya untuk mencabut sanksi ekonomi yang masih berlaku.
Menteri Perdagangan Suriah, Maher Khalil Al-Hassan, dan Kepala Badan Investasi Suriah, Ayman Hamouyeh, mengonfirmasi bahwa pemerintah telah melakukan kontak dengan beberapa pengusaha terkait Assad. Tetapi mereka tidak menyebutkan nama mereka atau memberikan rincian lebih lanjut.
Khaldoun Al-Zoubi, yang telah lama bekerja dengan Faoz, membenarkan bahwa rekannya telah mengadakan pembicaraan dengan otoritas Suriah, tetapi ia tidak mengonfirmasi informasi tentang kunjungannya ke negara itu.
“Foz mengatakan kepada mereka bahwa dia siap bekerja sama dengan pemerintahan baru dan memberikan semua dukungan kepada rakyat Suriah dan negara baru tersebut. Dia siap melakukan apa pun yang diminta darinya,” kata Al-Zoubi dari lobi sebuah hotel di pusat Damaskus tempat Foz Group memiliki saham mayoritas.
Namun, menurut sumber lain, Foz yang juga memiliki kewarganegaraan Turki, telah meninggalkan Damaskus setelah pertemuan itu.
Ekonomi Suriah di tangan pengusaha Assad
Para analis menyebutkan bahwa sekitar 12 pengusaha besar yang merupakan lingkaran bisnis terdekat dengan rezim Assad kini menjadi sasaran utama perhatian pemerintah baru.
Pemerintah memerintahkan perusahaan dan pabrik yang terkait dengan pengusaha-pengusaha ini untuk tetap beroperasi di bawah pengawasan pemerintah, sementara komite penyelidikan mengkaji aktivitas bisnis mereka.
“Kebijakan kami adalah memungkinkan para pekerja untuk terus bekerja dan memasok barang ke pasar, tetapi untuk saat ini, kami membekukan pergerakan dana mereka,” kata Menteri Perdagangan Suriah dalam sebuah wawancara pada Januari lalu.
Ia menambahkan bahwa hal itu adalah masalah besar.
“Ekonomi negara ada di tangan mereka. Anda tidak bisa sekadar menyuruh mereka pergi begitu saja,” imbuhnya.
Beberapa sumber yang mengetahui langsung masalah ini mengungkapkan bahwa Hamsho International Group termasuk di antara perusahaan yang sekarang berada di bawah pengawasan ketat pemerintah.
Seorang karyawan perusahaan, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa mereka telah diinstruksikan untuk bekerja sama sepenuhnya dengan pemerintahan baru. Pejabat pemerintah juga secara rutin mengunjungi perusahaan tersebut untuk mengumpulkan informasi.
Situasi ekonomi yang sangat sulit di Suriah membuat banyak perusahaan besar tidak punya pilihan selain tetap beroperasi, terlepas dari siapa yang sekarang berkuasa.
Menurut Persatuang Bangsa-Bangsa (PBB), sekitar 90% rakyat Suriah hidup di bawah garis kemiskinan.
Meskipun ada sedikit peningkatan ketersediaan barang setelah pembatasan perdagangan yang ketat dicabut pasca-kejatuhan Assad, banyak warga Suriah masih kesulitan untuk membeli barang kebutuhan dasar karena harganya yang tinggi.
Seorang pakar ekonomi Suriah, Karim Shaar, memperingatkan agar Pemerintah harus sangat berhati-hati dalam menangani sisa-sisa rezim Assad.
“Jika mereka mengambil tindakan keras secara tiba-tiba, ini bisa menyebabkan kekurangan barang yang serius di pasar,” katanya.
Keadilan terbesar
Menurut dua pengusaha terkemuka dan seorang pejabat pemerintah, banyak pengusaha kaya di Suriah tidak memiliki cukup waktu untuk mengamankan atau memindahkan aset mereka sebelum Assad jatuh dan melarikan diri ke Rusia pada 8 Desember.
Hal ini memberi pemerintah baru peluang untuk menekan mereka.
Namun, Reuters memperingatkan bahwa kurangnya transparansi dalam pendekatan pemerintah terhadap pengusaha loyalis Assad dapat menyebabkan reaksi balik yang negatif.
Karim Shaar menekankan bahwa pendekatan pemerintah terhadap sisa-sisa rezim Assad masih belum jelas.
“Pendekatan umum terhadap sisa-sisa rezim Assad tidak jelas dan mungkin bergantung pada pelaku dan jumlah dukungan yang mereka dapatkan,” kata Shaar, yang menyerukan jalur hukum yang ketat.
Ayman Hamouyeh, Kepala Badan Investasi Suriah, mengakui bahwa ada kekhawatiran publik mengenai masa depan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan rezim lama.
Dia menegaskan bahwa pengusaha biasa, yang hanya terpaksa membayar suap atau bekerja di bawah tekanan rezim Assad, tidak menjadi target utama pemerintah baru.
Namun, dia menambahkan bahwa pendekatan terhadap segelintir individu yang benar-benar memperoleh kekayaan dari kemitraan langsung dengan Assad dan aktivitas ilegal akan berbeda.
Sebagai contoh, Maher Al-Assad, saudara Bashar Assad, yang dituduh terlibat dalam perdagangan narkoba jenis Captagon, bisa menghadapi hukuman yang lebih berat.
“Jika Anda hanya menangkap atau menghancurkan salah satu dari mereka, siapa yang akan diuntungkan? Anda harus bertindak perlahan, dengan komite, informasi, dan investigasi agar dapat mencapai keadilan sebesar mungkin,” kata Hamouyeh menutup pernyataannya.
