Pemimpin spiritual komunitas Druze di Israel, Sheikh Mowafaq Tarif, bertemu dengan utusan Amerika Serikat, Tom Barrack, di Paris pada Selasa (19/8), dan kembali menyampaikan dugaan pelanggaran terhadap komunitas Druze di Provinsi Suwayda, Suriah. Hal ini dilaporkan oleh saluran televisi Israel, i24 News.
Menurut sumber yang dekat dengan Sheikh Tarif, dalam pertemuan tersebut ia menuding telah terjadi pelanggaran terhadap warga Druze di Suwayda pada Juli lalu. Namun, pemerintah Suriah membantah tuduhan tersebut secara konsisten.
Sheikh Tarif sebelumnya telah menyerukan intervensi internasional di Suriah, dengan menyatakan bahwa komunitas Druze di Suwayda menjadi sasaran serangan kelompok “teroris”, tuduhan yang berkali-kali dibantah oleh pemerintah Suriah dan Presiden Ahmed al-Sharaa.
Masih menurut laporan yang sama, pertemuan di Paris juga membahas kemungkinan pembentukan “koridor kemanusiaan” menuju Suwayda di bawah pengawasan Amerika Serikat. Usulan ini belakangan sering muncul di Tel Aviv sebagai dasar bagi keterlibatan lebih lanjut dalam konflik Suriah.
i24 News juga melaporkan bahwa Barrack dijadwalkan bertemu dengan Menteri Urusan Strategis Israel, Ron Dermer, dan Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad al-Shaibani, juga di Paris. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Israel maupun Suriah terkait pertemuan tersebut.
Sejak 19 Juli lalu, wilayah Suwayda berada dalam kondisi gencatan senjata, setelah sebelumnya terjadi bentrokan bersenjata selama sepekan antara kelompok Druze dan suku Bedouin, disertai dengan serangan militer Israel.
Israel telah menggunakan alasan “melindungi komunitas Druze” sebagai dasar eskalasi militernya terhadap Suriah, yang oleh Damaskus dianggap sebagai bentuk campur tangan terang-terangan. Pemerintah Suriah kembali menyerukan penegakan perjanjian pemisahan pasukan tahun 1974 antara kedua negara.
Pemerintahan transisi Suriah, yang terbentuk setelah lengsernya Bashar al-Assad pada akhir 2024, kini tengah berupaya mengembalikan stabilitas setelah hampir 25 tahun berada di bawah pemerintahan otoriter.
