Ahmed Abed (nama samaran, karena ancaman penangkapan masih membayanginya) menghabiskan 22 tahun dari vonis seumur hidup di penjara Israel. Ia bebas pada Januari 2025 lewat kesepakatan pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel. Namun, menurut laporan Al Jazeera pada 8 November 2026, dalam hampir dua tahun sejak itu ia sudah ditangkap enam kali dan dipanggil intelijen untuk diinterogasi lima kali. Setiap kali, rumahnya digerebek dan keluarganya diteror. Kisah Abed bukan anomali. Ia menunjukkan bahwa di bawah pendudukan, gerbang penjara hanyalah satu dari sekian banyak pintu yang tertutup bagi rakyat Palestina. Kebebasan individu tak akan pernah utuh tanpa kemerdekaan kolektif.
Penjara yang Meluas
Sebelum Oktober 2023, lembaga HAM Israel HaMoked mencatat sekitar 1.300 orang ditahan tanpa dakwaan lewat penahanan administratif, yakni perintah militer enam bulan yang bisa diperpanjang berulang kali. Menurut kantor HAM PBB di wilayah Palestina, per 1 Juli 2026 ada 9.299 warga Palestina di fasilitas tahanan Israel. Sebanyak 3.244 di antaranya berstatus tahanan administratif, dan 1.320 lainnya dikategorikan “kombatan ilegal”, yang juga merupakan bentuk penahanan tanpa proses peradilan biasa.
Di Tepi Barat, organisasi advokasi tahanan Palestina menghitung sekitar 26.000 penangkapan sejak Oktober 2023 hingga awal Oktober 2026. Angka itu mencakup lebih dari 800 perempuan dan hampir 2.000 anak, serta mereka yang kemudian dibebaskan. Menurut juru bicara Perhimpunan Tahanan Palestina, rata-rata 10 hingga 15 orang ditangkap dan tetap ditahan setiap hari.
Hukuman yang Tak Pernah Selesai
Argumen pertama: bagi banyak eks tahanan, masa hukuman tidak berakhir saat mereka keluar. Abed bercerita bahwa perwira Israel mengancam akan menangkapnya bila ia pergi salat ke masjid. Ia meraih gelar sarjana dan doktor di balik jeruji, tetapi tak ada pemberi kerja yang mau menerimanya setelah tahu riwayat penangkapannya. Ia kini bertahan dengan kerja harian.
Seorang eks tahanan lain, Abdullah (juga nama samaran), mengaku sudah kehilangan hitungan berapa kali ia ditangkap sejak bebas pada 2000. Total ia mendekam 17 tahun, termasuk penahanan administratif November 2023 hingga Februari 2025 yang membuat berat badannya turun 60 kilogram. Majikannya mencari pengganti karena ia terlalu sering ditahan, dan lahan warisan ayahnya terbengkalai. Seorang eks tahanan dari Qalqilya yang berprofesi wasit sepak bola diperingatkan akan ditangkap bila menginjak lapangan.
Dampaknya menjalar ke keluarga. Menurut Perhimpunan Tahanan Palestina, anggota keluarga seperti istri dan saudara perempuan kerap dijadikan alat tekanan. Inilah hukuman kolektif yang dilarang hukum humaniter internasional.
Sistem, Bukan Oknum
Argumen kedua: ini pola yang dilembagakan. Laporan kantor HAM PBB pada Januari 2026 menyebut adanya “pencekikan sistematis” atas hak-hak warga Palestina di Tepi Barat, mencakup penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembatasan gerak. Laporan itu juga menyoroti dua sistem hukum yang berjalan berdampingan: peradilan militer yang minim perlindungan bagi warga Palestina, dan hukum sipil yang jauh lebih protektif bagi pemukim Israel. PBB menyimpulkan praktik itu melanggar larangan segregasi rasial dan apartheid.
Kritik tak hanya datang dari luar. B’Tselem, organisasi HAM Israel sendiri, pada Januari 2026 melaporkan sedikitnya 84 tahanan Palestina meninggal di penjara dan fasilitas tahanan Israel sejak Oktober 2023 hingga akhir 2025. Lembaga itu menggambarkan sistem penjara Israel sebagai jaringan kamp penyiksaan.
Akar Masalahnya Bukan Kondisi Penjara
Argumen ketiga: memperhalus pendudukan bukan solusi. Pada Juli 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) lewat suara 11 banding 4 menyatakan kehadiran Israel di Wilayah Palestina yang Diduduki tidak sah dan harus diakhiri secepat mungkin. ICJ juga menegaskan kebijakan Israel melanggar hak rakyat Palestina atas penentuan nasib sendiri. Dengan putusan itu, perbaikan makanan di penjara, pelonggaran pos pemeriksaan, atau tambahan “otonomi” hanya merawat mesin yang sama. Kemerdekaan dan kedaulatan penuh bukan hadiah dari meja negosiasi. Itu konsekuensi hukum dari pendudukan yang sudah dinyatakan melanggar hukum.
Mengakui yang Rumit
Tulisan yang jujur harus mengakui bahwa gambaran ini tidak sederhana. Pemerintah Israel menolak laporan PBB tersebut dan menyebutnya distorsi, dan dinas penjara Israel membantah tuduhan penyiksaan. Warga sipil Israel juga pernah menjadi korban kekerasan, termasuk penikaman di Tepi Barat pada November 2025. Kantor HAM PBB menilai perlakuan Hamas terhadap sandera sebagai kejahatan perang. Otoritas Palestina pun disorot PBB pada Juli 2026 karena penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan di Tepi Barat. Semua itu patut dikecam. Tetapi pengakuan ini menguatkan tesis, bukan melemahkannya: kedaulatan Palestina harus berdiri di atas supremasi hukum yang berlaku bagi semua pihak, dan hal itu hanya mungkin tanpa pendudukan.
Dunia Tidak Boleh Berpaling
ICJ menyatakan semua negara wajib tidak mengakui situasi yang lahir dari pendudukan itu dan tidak membantu mempertahankannya. Artinya, diam dan bisnis seperti biasa bukan sikap netral. Media pun punya tanggung jawab. Abed dan Abdullah bicara dengan nama samaran karena takut ditangkap lagi, sehingga kesaksian semacam ini mudah tenggelam di balik angka. Bagi Indonesia, yang pembukaan konstitusinya menegaskan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, dukungan pada kemerdekaan Palestina adalah mandat konstitusional, bukan sekadar simpati.
Penutup
Seorang pria yang sudah menebus puluhan tahun hukumannya masih merasa sebagian tubuhnya tertinggal di penjara. Itu bukan soal kejahatan dan hukuman. Itu cara kerja pendudukan. Selama ia berlangsung, tak ada warga Palestina yang benar-benar bebas, di dalam maupun di luar tembok penjara. Maka tuntutannya jelas: akhiri pendudukan, hentikan penahanan tanpa dakwaan, dan wujudkan kedaulatan penuh Palestina. Pertanyaan bagi kita: sampai kapan kita rela menyebut ini “situasi”, bukan ketidakadilan yang bisa dan harus diakhiri?
