Puluhan warga Suwayda berkumpul pagi ini di Alun-Alun Karama di pusat kota, menanggapi seruan aktivis untuk berdemonstrasi memprotes pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, terkait wilayah selatan Suriah dan khususnya Suwayda.
Para demonstran menyerukan penolakan terhadap proyek pemecahan dan pemisahan yang akhir-akhir ini dipromosikan, termasuk pembentukan dewan militer di Suwayda.
Mereka mengangkat spanduk yang menegaskan penolakan mereka terhadap campur tangan Netanyahu dalam urusan mereka dan menegaskan persatuan Suriah.
Beberapa spanduk bertuliskan, “Para dalang pemecah belah, kalian gagal! Suriah tetap bersatu”, “Identitas kami Suriah, ibu kota kami Damaskus”, “Suwayda tidak akan menjadi belati beracun di punggung Suriah”, dan “Penjajah tidak bisa melindungi rakyat asli”.
Presiden Suriah, Ahmad Al-Sharaa, kemarin menerima delegasi dari komunitas Druze di Suwayda, termasuk Sheikh Suleiman Abdul Baqi, Sheikh Laith Al-Balaous, dan tokoh lainnya.
Ia mendengarkan tuntutan mereka, berjanji untuk memperbaiki kondisi layanan dan pembangunan di kota tersebut, serta menegaskan bahwa Suwayda adalah bagian tak terpisahkan dari Suriah.
Sebelumnya, Perdana Menteri Israel, dalam acara kelulusan gelombang baru pasukan infanteri Israel pada hari Minggu, menyatakan bahwa ia tidak akan membiarkan pasukan Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) atau tentara Suriah memasuki wilayah Suriah yang berada di selatan Damaskus.
“Israel tidak akan ragu untuk melindungi Druze Suwayda dari ancaman apa pun,” katanya.
Suara moderat
Sheikh Hamoud Al-Hanawi, salah satu pemimpin spiritual Druze Suwayda, bersikap hati-hati dalam menanggapi pernyataan terbaru Netanyahu.
“Kami masih mempelajari situasi untuk melihat bagaimana tanggapan yang tepat. Kami tidak ingin terburu-buru dalam menilai pernyataan tersebut agar respons kami bersifat kolektif dan menyeluruh,” katanya kepada Al Jazeera Net.
Menurut informasi yang diperoleh Al Jazeera Net, terdapat koordinasi intensif antara 3 pemimpin spiritual Druze di Suwayda—Hikmat Al-Hijri, Hamoud Al-Hanawi, dan Yusuf Jarbu’—untuk mengeluarkan pernyataan bersama yang tidak bersifat provokatif.
Sementara itu, Gubernur Suwayda, Mustafa Bakour, menolak memberikan pernyataan. Ia beralasan bahwa pernyataan politik adalah wewenang Menteri Luar Negeri atau Perdana Menteri.
Sementara itu, Hamza Daliqan, anggota perkumpulan pengacara independen di Suwayda, menyebut pernyataan Netanyahu sebagai pelanggaran kedaulatan nasional.
“Tanggapan harus datang dari pemerintah, bukan warga sipil, dan hal ini menjadi tanggung jawab Presiden Al-Shar’a serta pemerintah sementara,” tegasnya.
Sementara itu, Mufid Abu Ammar, anggota dewan umum Gerakan Suwayda, mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa pernyataan Netanyahu melayani kepentingan Israel semata.
“Kami adalah nasionalis sejati yang mencintai tanah air kami. Kami tidak membutuhkan pengakuan dari pihak mana pun, dan sejarah telah membuktikan loyalitas kami terhadap tanah air,” ujarnya.
Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Rawiyah Albah menilai pernyataan Netanyahu penuh tipu daya dan kebiadaban, dengan ambisi ekspansionis yang jelas terhadap wilayah Suriah.
“Menggunakan alasan perlindungan Druze di Suwayda hanyalah dalih yang gagal, karena Druze adalah bagian dari Suriah, dan tanggung jawab melindungi mereka ada di tangan negara, bukan pihak asing,” ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah Suriah harus memainkan perannya dan membuktikan kepada komunitas Druze bahwa mereka adalah mitra penuh dalam negara serta melindungi semua warga Suriah.
Ia menegaskan bahwa hal ini bergantung pada percepatan pembangunan negara, komunikasi antara Damaskus dan Suwayda, serta integrasi faksi bersenjata ke dalam tentara nasional Suriah.
Ia juga menekankan bahwa opini publik di Suwayda sejalan dengan gagasan membangun negara.
“Menolak campur tangan Israel atau kekuatan asing mana pun, serta menolak dikotomi mayoritas-minoritas,” imbuhnya.
Sementara itu, Saleh Alamuddin, anggota komite politik Gerakan Suwayda, mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa pemerintah sementara Suriah seharusnya menjadi pihak yang menanggapi pernyataan Netanyahu.
“Hanya ingin mencegah keberadaan faksi bersenjata Salafi di dekat perbatasan Israel,” katanya.
Inisiatif atau pemisahan?
Sejumlah kekuatan politik dan militer lokal di Suwayda menyatakan kekhawatiran mereka terhadap kebijakan pemerintah Damaskus saat ini.
Samir Sharafuddin, mantan perwira dan salah satu pendiri Dewan Militer Suwayda, mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa pemerintah transisi seharusnya yang menanggapi pernyataan Netanyahu, bukan warga selatan.
“Saat ini, kita tidak memiliki pemerintahan nasional dengan kewenangan penuh di seluruh Suriah. Kami juga tidak sejalan dengan agenda pemerintah sementara dalam memberikan jabatan strategis kepada orang asing atau mengizinkan faksi bersenjata mereka untuk mengontrol wilayah. Oleh karena itu, kami harus melindungi tanah, kehormatan, dan masyarakat kami sendiri, termasuk menjaga perbatasan dengan negara tetangga,” katanya.
Menurutnya, mereka yang tergabung dalam dewan militer terdiri dari mantan perwira, pensiunan, serta tentara yang membelot dari rezim sebelumnya setelah kejatuhannya.
Mereka menganggap Suriah sebagai tanah air mereka, dengan tujuan utama melindungi seluruh negeri.
“Hingga ada stabilitas nasional, disusun konstitusi baru, dibangun kembali lembaga negara, diadakan konferensi nasional yang menyatukan seluruh warga Suriah, serta diterapkan sekularisme dan desentralisasi demokratis, kami tidak punya pilihan selain melindungi Suwayda sendiri. Inilah inisiatif Dewan Militer dalam situasi transisi yang sedang terjadi,” tegasnya.
Sementara itu, Bahaa Al-Jammal, komandan salah satu faksi militer di Suwayda, mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa pernyataan Netanyahu jelas menguntungkan Israel.
“Sangat wajar bagi Israel untuk berusaha melindungi perbatasannya,” ujarnya.
Ia juga mengkritik kebijakan pemerintah Suriah yang selama ini memarginalkan komunitas Druze, menuduh mereka sebagai agen asing, serta mengabaikan tuntutan mereka.
“Jika pemerintah Damaskus terus mengabaikan kami, kami tidak menutup kemungkinan untuk menjalin aliansi dengan Israel dan menerima perlindungan mereka jika kami diserang,” imbuhnya.
Di sisi lain, aktivis politik independen Raqiyah Al-Sya’ir menilai pernyataan Netanyahu bukanlah yang pertama, dan kemungkinan besar tidak akan menjadi yang terakhir.
“Situasi Suriah kini sepenuhnya berada di luar kendali rakyatnya, dengan banyak negara asing yang turut campur dalam arah konflik,” tegasnya.
Namun, ia mempertanyakan tentang alasan hanya warga Suwayda yang diminta untuk merespons pernyataan Netanyahu.
“Mengapa tidak ada seruan serupa kepada warga Daraa atau Quneitra?” katanya.
Menurutnya, sejak wilayah Suriah diserahkan kepada Jabhat Al-Nusra, Israel telah meningkatkan kehadirannya di selatan Suriah dengan mendirikan titik-titik militer, termasuk di Gunung Hermon.
Namun, pemerintah Damaskus tidak pernah mengeluarkan pernyataan tegas atau mengambil tindakan konkret terhadap hal ini.
“Sepertinya kita hanya menyaksikan kelanjutan episode lama tentang ‘hak untuk merespons’, tetapi kali ini dengan aktor yang berbeda,” pungkasnya.
