Pemerintah Belanda mengumumkan pada Senin malam bahwa Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich tidak akan diizinkan masuk ke negara tersebut.
“Maka dari itu, kabinet memutuskan untuk menyatakan Menteri Israel Smotrich dan Ben-Gvir sebagai persona non grata, dan berkomitmen untuk mendaftarkan mereka sebagai orang asing yang tidak diinginkan dalam sistem pendaftaran Schengen,” ujar Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp seperti dilansir Jerusalem Post pada Selasa (29/7).
Keputusan ini diambil karena kedua menteri tersebut dinilai telah berulang kali menghasut kekerasan pemukim terhadap warga Palestina, secara konsisten mendorong perluasan permukiman ilegal, dan menyerukan pembersihan etnis di Jalur Gaza.
Veldkamp menambahkan bahwa Duta Besar Israel untuk Belanda akan dipanggil, dan diminta untuk menyampaikan kepada Pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar segera mengubah arah kebijakan.
“Situasi saat ini tidak dapat ditoleransi dan tidak dapat dipertahankan,” tegas Veldkamp. Ia juga menyatakan bahwa Belanda sepakat untuk terus meningkatkan tekanan terhadap Hamas guna mencapai gencatan senjata.
Menanggapi keputusan tersebut, Ben-Gvir pada Selasa pagi menyatakan bahwa ia akan tetap berjuang untuk kepentingan Israel.
“Bahkan jika saya dilarang masuk ke seluruh Eropa, saya akan terus berjuang demi negara kami, menuntut pembubaran Hamas, dan mendukung para pejuang kami,” ujar Ben-Gvir.
“Para pelaku kekerasan, pembunuhan, dan pemerkosaan adalah musuh kita. Namun seperti biasa di Eropa, justru korban yang disalahkan,” tulisnya lebih lanjut.
“Di tempat di mana terorisme ditoleransi dan para teroris disambut, seorang menteri Yahudi dari Israel dianggap tidak diterima, sementara teroris dibebaskan dan orang-orang Yahudi diboikot,” tulis Ben-Gvir dalam pernyataan tertulisnya.
Ketegangan dengan Presiden Israel
Ketegangan diplomatik juga terjadi pada Senin antara Presiden Israel Isaac Herzog dan Perdana Menteri Belanda Dick Schoof, setelah pernyataan keras yang dirilis pemerintah Belanda terkait kemungkinan penerapan sanksi Eropa terhadap Israel menyusul krisis kemanusiaan di Gaza.
Dalam sebuah unggahan di media sosial, Perdana Menteri Schoof menyatakan bahwa dirinya telah mengadakan pertemuan darurat dengan wakil-wakil perdana menteri, menteri luar negeri, dan menteri pertahanan Belanda, guna membahas apa yang ia sebut sebagai “situasi bencana di Gaza.”
Schoof menegaskan bahwa Belanda mendukung pengiriman bantuan kemanusiaan secara langsung dan tanpa hambatan ke Gaza, dan memperingatkan bahwa jika Uni Eropa menilai Israel melanggar kesepakatan-kesepakatan kemanusiaan, maka Den Haag akan mendukung langkah untuk menangguhkan partisipasi Israel dalam program riset dan inovasi Horizon Europe milik Uni Eropa.
Schoof juga menyatakan bahwa jika Uni Eropa mengambil tindakan, Belanda akan mendorong langkah tambahan—termasuk di bidang perdagangan—dan tidak menutup kemungkinan akan mengambil kebijakan nasional secara unilateral untuk “meningkatkan tekanan” terhadap Israel.
Menanggapi pernyataan tersebut, Presiden Israel Isaac Herzog menulis di media sosial, “Maaf, Perdana Menteri, dengan segala hormat—cuitan ini tidak mencerminkan semangat maupun rincian dari percakapan telepon kami.”
“Cuitan ini juga tidak mencerminkan posisi saya yang sangat jelas: akan menjadi kesalahan besar jika Uni Eropa mengambil langkah-langkah seperti itu, terutama mengingat upaya kemanusiaan Israel yang sedang berlangsung dan telah ditingkatkan,” tulis Herzog.
