Menteri Keamanan Nasional Israel dari kelompok sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, mengusulkan pembangunan fasilitas penahanan bagi tahanan Palestina yang dikelilingi oleh buaya. Usulan tersebut dilaporkan media Israel sebagai langkah baru yang memicu kecaman terkait perlakuan terhadap para tahanan.
Stasiun televisi Channel 13 Israel melaporkan pada Minggu bahwa Ben-Gvir telah menyampaikan proposal tersebut kepada Dinas Penjara Israel. Ia mengusulkan pembangunan penjara yang dikelilingi buaya sebagai penghalang alami untuk mencegah upaya pelarian tahanan Palestina.
Fasilitas tersebut direncanakan dibangun di sekitar wilayah Hamat Gader, di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel, dekat perbatasan Yordania. Kawasan itu diketahui memiliki taman satwa, yang disebut-sebut menjadi sumber pemindahan buaya untuk mengelilingi kompleks penjara.
Ben-Gvir, yang juga memimpin partai ekstrem Jewish Power, mengajukan gagasan tersebut dalam pertemuan dengan Kepala Dinas Penjara Israel, Kobi Yaakobi, pekan lalu. Meski sejumlah pejabat kepolisian dilaporkan meragukan bahkan menertawakan ide tersebut, otoritas penjara disebut mulai mengkaji kelayakannya.
Usulan ini muncul di tengah dorongan Ben-Gvir dan koalisinya untuk memperketat kebijakan terhadap tahanan Palestina. Parlemen Israel (Knesset) dijadwalkan menggelar pembacaan kedua dan ketiga atas rancangan undang-undang yang didukung Ben-Gvir, yang mengusulkan penerapan hukuman mati bagi warga Palestina yang dinyatakan bersalah merencanakan atau melakukan serangan terhadap warga Israel.
Rancangan undang-undang tersebut telah lolos pembacaan pertama pada November lalu dan didukung oleh sebagian besar koalisi sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Data Israel yang dikutip media lokal menyebutkan, sedikitnya 110 tahanan Palestina meninggal dunia dalam tahanan sejak Ben-Gvir menjabat pada akhir 2022. Saat ini, Israel menahan lebih dari 9.300 warga Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak.
Organisasi hak asasi manusia Palestina dan Israel melaporkan adanya dugaan pelanggaran serius terhadap hak-hak tahanan, termasuk pembatasan akses layanan medis, kondisi penahanan yang buruk, serta kebijakan hukuman kolektif. Sejumlah lembaga internasional mendesak penyelidikan independen atas dugaan pelanggaran tersebut.
Kelompok pembela HAM menilai kebijakan penjara di bawah Ben-Gvir tidak terlepas dari eskalasi konflik Israel-Palestina secara lebih luas, khususnya sejak perang di Gaza pecah pada Oktober 2023.
