Di Bawah Garis Layak: Upah Minimum 2027 dan Utang Pemberi Kerja

Upah minimum provinsi (UMP) 2027 akan menjadi yang pertama dihitung di bawah UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang berlaku sejak 28 Oktober 2026. Pada 9 November, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa formulanya mengikuti UU itu: inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu 0,5–1. Nilai akhirnya adalah yang tertinggi antara hasil formula dan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) yang disepakati dewan pengupahan daerah (CNN Indonesia). Serikat pekerja merujuk 21 November sebagai tenggat pengumuman UMP dan 30 November untuk upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Persoalannya besar. Dari 36 provinsi yang angkanya bisa dibandingkan, hanya lima yang UMP 2026-nya mencapai KHL hitungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Seberapa jauh formula baru dapat menutup celah itu, dan apa yang ditawarkan ekonomi syariah ketika upah layak berbenturan dengan kemampuan usaha?

A. Potret empiris: celah layak, upah riil, dan kepatuhan

KHL, yaitu biaya hidup sebulan seorang pekerja beserta tanggungannya, dihitung Kemnaker dengan metode berbasis standar Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan dirilis pada Desember 2025 sebagai acuan UMP 2026. Hitungan penulis atas data UMP 2026 dan KHL dari Kemnaker (Kontan) menunjukkan 31 dari 36 provinsi berada di bawah KHL. Median rasio UMP terhadap KHL hanya 81%. Daerah Istimewa Yogyakarta berada di 52,5% dan Jawa Barat di 56,2%, sedangkan DKI Jakarta sudah mencapai 97,1%.

Ada dua catatan. Angka ini membandingkan KHL 2025 dengan UMP 2026, sehingga celah sebenarnya mungkin sedikit lebih besar. Sebaliknya, di kawasan industri berlaku UMK, yang menurut UU 27/2026 wajib lebih tinggi daripada UMP (Fortune IDN), sehingga celah bagi pekerja di sana lebih kecil.

Upah riil juga tidak bergerak maju. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata upah buruh Rp3,42 juta pada Agustus 2026, naik dari Rp3,33 juta setahun sebelumnya, atau sekitar 2,7%. Pada bulan yang sama, inflasi tahunan mencapai 3,19% (BPS). Artinya, menurut hitungan penulis, daya beli rata-rata buruh turun sekitar 0,5%, padahal ekonomi tumbuh 5,47% pada triwulan III. Kepatuhan pun lemah. Pada Februari 2026, 52,81% buruh, karyawan, dan pegawai menerima upah di bawah UMP, naik dari 49,70% pada Agustus 2025 (BPS, melalui GoodStats). Menurut Menaker, satu pengawas ketenagakerjaan harus mengawasi sekitar 3.800 perusahaan.

Tesis: masalah upah layak di Indonesia lebih banyak terletak pada celah kepatuhan dan rancangan yang belum mengikat upah pada KHL daripada pada persentase kenaikan tahunan. Dua penjelasan pesaing perlu diuji.

Pesaing pertama: upah minimum yang naik cepat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) dan informalitas. Comola dan de Mello (2011, data 1996–2004) menemukan bahwa kenaikan rasio upah minimum terhadap upah rata-rata mengurangi pekerjaan formal, tetapi tertutup oleh tambahan pekerjaan informal. Hohberg dan Lay (2015, data 1997–2007) tidak menemukan dampak negatif signifikan terhadap peluang kerja formal. PHK yang tercatat dalam sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) mencapai 63.789 orang pada Januari–September 2026. Data ini tidak memisahkan PHK karena upah dari PHK karena turunnya pesanan ekspor, sehingga hubungan keduanya belum dapat disimpulkan.

Pesaing kedua: sebagian upah “di bawah UMP” sebenarnya sah, karena usaha mikro dan kecil dikecualikan dari upah minimum, dengan batas bawah 50% dari rata-rata konsumsi provinsi (PP 36/2021). Angka 52,81% mencakup semua buruh. Mengujinya membutuhkan rincian menurut skala usaha, yang belum dipublikasikan.

B. Analisis ekonomi syariah: ujrah, tas’ir, dan upah yang tertunda

Dalam fikih, hubungan kerja termasuk ijarah ‘ala al-a’mal, yaitu sewa jasa atau tenaga dengan imbalan berupa ujrah (upah). Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 dan Standar Syariah AAOIFI Nomor 34 (Hiring of Persons) mensyaratkan agar jenis pekerjaan dan besaran ujrah jelas serta disepakati para pihak. Dengan demikian, upah minimum adalah campur tangan negara terhadap ujrah yang semestinya lahir dari kesepakatan.

Ketika harga melonjak, Nabi menolak permintaan sahabat untuk menetapkan harga dan bersabda bahwa Allah-lah al-Musa’ir, Zat yang menentukan harga (HR Abu Dawud no. 3451, dinilai sahih oleh al-Albani). Banyak ulama memahami hadis ini sebagai larangan tas’ir (penetapan harga) dalam keadaan normal. Ibnu Taimiyah dalam al-Hisbah fi al-Islam membacanya sebagai kasus khusus, bukan aturan umum. Menurut kajian A.A. Islahi, ia membolehkan intervensi ketika terjadi kezaliman, termasuk tas’ir fi al-a’mal (penetapan upah) dengan patokan ujrat al-mitsl, yaitu upah setara yang berlaku di pasar tanpa kezaliman.

Perbedaan ini menentukan dasar kebijakan. Menurut pandangan yang ketat, upah minimum hanya dapat dibenarkan sebagai tindakan darurat. Menurut pandangan Ibnu Taimiyah, upah minimum sah ketika posisi tawar pekerja timpang. Analisis penulis: ketika lebih dari separuh buruh dibayar di bawah UMP dan satu pengawas menangani ribuan perusahaan, ketimpangan posisi tawar sulit disangkal.

Dalil tentang kewajiban membayar upah sangat tegas. Dalam hadis qudsi, Allah menyatakan diri sebagai lawan pada hari kiamat bagi orang yang mempekerjakan buruh, menerima hasil kerjanya secara penuh, tetapi tidak membayar upahnya (HR al-Bukhari no. 2227 dan no. 2270). Perintah membayar upah sebelum keringat pekerja kering (HR Ibnu Majah no. 2443, dinilai sahih oleh Darussalam) memperkuat disiplin waktu pembayaran.

Dalil ini berkaitan langsung dengan klausul penangguhan upah dalam UU 27/2026. Menurut serikat pekerja, klausul tersebut memberi ruang bagi pengusaha yang tidak mampu membayar kenaikan upah (KabarBursa). Al-Qur’an memang memerintahkan agar orang berutang yang sedang kesulitan diberi tenggang sampai lapang (QS Al-Baqarah: 280). Namun, tenggang waktu tidak menghapus utang. Selisih upah yang ditangguhkan tetap menjadi kewajiban pemberi kerja dan harus dicatat sampai lunas.

Islam juga mengenal ukuran kecukupan: orang yang berada di bawah kekuasaan seseorang diberi makan dan pakaian seperti yang ia makan dan pakai (HR al-Bukhari no. 30). Konteksnya budak dan pelayan, sehingga menjadikannya dasar upah minimum adalah ijtihad, bukan dalil langsung. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merumuskan kecukupan sebagai had kifayah, yaitu sekitar Rp3,01 juta per keluarga beranggotakan empat orang per bulan pada kajian 2018.

Ujrah adalah imbalan atas kerja, sejalan dengan kriteria pekerja yang “kuat dan dapat dipercaya” (QS Al-Qashash: 26). Adapun kifayah adalah ukuran kebutuhan. Wacana ekonomi syariah sering mengutip hadis keringat tanpa membedakan keduanya, sehingga tidak menjawab pertanyaan pokok: siapa yang menanggung selisih antara ujrah yang mampu dibayar usaha dan kecukupan keluarga pekerja?

C. Solusi empiris

1. Indeks berbasis celah dan penangguhan sebagai utang tercatat (jangka pendek, November 2026–Januari 2027). Di provinsi yang rasio UMP terhadap KHL-nya di bawah 70%, dewan pengupahan perlu memakai indeks setinggi mungkin, yaitu mendekati 1. Ada tujuh provinsi dalam kelompok ini, termasuk DIY, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Peraturan pelaksana penangguhan perlu mendefinisikan “tidak mampu” secara objektif, misalnya rugi dua tahun berturut-turut menurut laporan teraudit, sesuai usul serikat pekerja. Penulis menambahkan batas paling lama 12 bulan dan hanya sekali, dengan selisih upah dicatat sebagai utang berjadwal pelunasan (QS Al-Baqarah: 280).

Simulasi penulis di bawah memakai input yang juga dipakai serikat pekerja, yaitu rata-rata inflasi 3,20% dan pertumbuhan 5,43% untuk periode Oktober 2025–Agustus 2026 (Katadata). Simulasi juga mengasumsikan bentuk formula PP 49/2025, yaitu inflasi + pertumbuhan × indeks, serta KHL yang naik mengikuti inflasi.

Dengan indeks tertinggi pun, celah di Jawa baru tertutup dalam sekitar satu dekade. Formula hanya sebagian dari jawaban.

2. Hisbah ketenagakerjaan berbasis data (struktural). Upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan dicocokkan dengan UMP/UMK, lalu perusahaan yang menyimpang diprioritaskan untuk diperiksa, sejalan dengan pengawasan berbasis risiko dalam Permenaker 11/2026. Jumlah pengawas juga perlu ditambah menuju rasio yang direkomendasikan ILO, yaitu satu pengawas per 20.000 pekerja formal. Pada Juni 2024, Indonesia hanya memiliki 1.471 pengawas, atau sekitar satu pengawas per 57.000 pekerja formal (DPR, Info Singkat P3DI). Dengan 62,25 juta pekerja formal pada Agustus 2026, hitungan penulis menunjukkan kebutuhan sekitar 3.100 pengawas, atau dua kali lipat jumlah pada 2024.

3. Upah dua lapis: ujrah tetap ditambah bagi hasil (struktural). Upah pokok tetap jelas dan tidak boleh lebih rendah daripada upah minimum, sesuai syarat ujrah yang ma’lum (jelas). Di atasnya, pekerja menerima porsi laba dengan rumus yang disepakati sejak awal dalam perjanjian kerja bersama (PKB). Porsi bagi hasil ini harus dipisahkan dari ujrah agar upah pokok tidak menjadi gharar (tidak pasti). Bagi hasil hanya dibayar saat untung, sehingga tidak membebani perusahaan yang merugi. Meta-analisis atas 56 studi menemukan bahwa bagi hasil berhubungan positif dengan produktivitas, lebih kuat di perusahaan berserikat dan bila disertai partisipasi pekerja (Doucouliagos dkk., 2020).

D. Refleksi filosofis: ujrah, kifayah, dan siapa yang memikul

Dalam model pasar kompetitif, upah sama dengan sumbangan marginal pekerja, sehingga upah minimum dianggap memangkas lapangan kerja. Dalam model monopsoni, pemberi kerja yang dominan dapat menekan upah di bawah sumbangan tersebut. Gagasan ujrat al-mitsl Ibnu Taimiyah lebih dekat dengan cara pandang kedua: upah yang adil adalah upah pasar tanpa kezaliman, bukan sekadar upah apa pun yang terbentuk di pasar.

Tradisi Islam menambahkan satu pembedaan: ujrah adalah hak atas kerja, sedangkan kecukupan hidup (kifayah) adalah hak atas martabat manusia. Dalam kerangka maqashid syariah (tujuan syariah), kifayah melindungi jiwa dan keturunan. KHL yang menghitung tanggungan keluarga lebih dekat ke kifayah daripada ujrah. Fikih tidak membebankan kifayah sepenuhnya kepada pemberi kerja; negara ikut memikulnya melalui hisbah (pengawasan pasar) serta umat melalui zakat.

Karena itu, ketiga solusi saling melengkapi. Solusi pertama menegakkan amanah pemberi kerja: membayar ujrah penuh dan mencatat setiap penundaan sebagai utang. Solusi kedua menjalankan peran negara sebagai muhtasib (pengawas pasar), dan solusi ketiga mengaitkan ujrah dengan hasil kerja bersama. Sisa celah di usaha mikro dan sektor informal sebaiknya ditutup zakat dan perlindungan sosial, bukan dengan memaksa usaha kecil membayar di luar kemampuannya.

Penutup

Undang-undang baru tidak serta-merta menutup celah: 31 dari 36 provinsi masih di bawah KHL, upah riil turun sekitar 0,5%, dan lebih dari separuh buruh dibayar di bawah UMP. Indeks setinggi apa pun tidak cukup tanpa kepatuhan, disiplin membayar upah, dan pembagian beban yang jujur antara pemberi kerja, negara, dan zakat. Agenda yang masih terbuka: berapa porsi celah yang menjadi tanggungan pemberi kerja, dan berapa yang menjadi tanggungan bersama? Jawabannya menunggu BPS memublikasikan data upah menurut skala usaha.

Referensi

Data dan regulasi

1. CNN Indonesia (10 November 2026). Begini Rincian dan Formula UMP 2027. Memuat Pasal 138–139 UU 27/2026.
2. Fortune IDN (2026). UU Nomor 27 Tahun 2026 Resmi Berlaku.
3. Katadata (6 Oktober 2026). Kemenaker: Upah Minimum 2027 Masih Mengacu PP.
4. Kontan (2026). UMP 2026 di 38 Provinsi dan KHL 38 Provinsi, dengan data Kemnaker.
5. Bisnis.com (4 November 2026). OPSI Usul Kenaikan UMP 2027 hingga 7,5%. Sumber tenggat 21 dan 30 November.
6. BPS (1 September 2026). Inflasi y-on-y Agustus 2026 sebesar 3,19 persen.
7. InfoPublik (5 November 2026). TPT Agustus 2026 Turun Menjadi 4,75 Persen. Rata-rata upah Rp3,42 juta dan pertumbuhan 5,47% dikutip dari AFU.id dan BCA Sekuritas untuk 62,25 juta pekerja formal.
8. GoodStats (2026), mengutip BPS, Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2026. 52% Pekerja Indonesia Digaji di Bawah UMP pada 2026; halaman publikasi BPS.
9. RCTI+/Okezone (11 Oktober 2026). 63.789 Pekerja Kena PHK hingga September 2026, data Satu Data Kemnaker.
10. KabarBursa (8 Oktober 2026). Said Iqbal Ungkap Tiga Titik Rawan UU Ketenagakerjaan; IDXChannel via RCTI+.
11. DPR RI, Pusaka (Agustus 2025). Info Singkat P3DI: pengawasan ketenagakerjaan.
12. AFU.id (2026). 1 Pengawas untuk 3.800 Perusahaan, mengutip Menaker.
13. Hukumonline. Ketentuan Upah Minimum terhadap Usaha Kecil, tentang Pasal 36 PP 36/2021.

Kajian ilmiah

14. Comola, M. & de Mello, L. (2011). How Does Decentralized Minimum Wage Setting Affect Employment and Informality? Review of Income and Wealth, 57(s1), S79–S99. EconPapers.
15. Hohberg, M. & Lay, J. (2015). The impact of minimum wages on informal and formal labor market outcomes: evidence from Indonesia. IZA Journal of Labor & Development, 4:14. PDF.
16. Doucouliagos, H., Laroche, P., Kruse, D.L. & Stanley, T.D. (2020). Is Profit Sharing Productive? A Meta-Regression Analysis. British Journal of Industrial Relations, 58(2), 364–395. EconPapers.
17. Islahi, A.A. Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah (terj. H. Anshari Thoyib), hlm. 98–99, sebagaimana dikutip dalam kajian IAIN Kediri; lihat juga Jurnal Iltizam (2025) tentang tafsir Ibnu Taimiyah atas hadis tas’ir.
18. BAZNAS, Puskas (2018). Kajian Had Kifayah, dilaporkan Bisnis.com (23 Mei 2018); pembaruan: Adjustment of Had Kifayah Value in 2024.

Rujukan syariah

19. QS Al-Baqarah: 280 · QS Al-Qashash: 26.
20. Sahih al-Bukhari no. 2227, no. 2270, no. 30.
21. Sunan Abi Dawud no. 3451 · Sunan Ibnu Majah no. 2443.
22. Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah. Paralegal.id.
23. AAOIFI Shari’ah Standard No. 34: Hiring of Persons. AAOIFI CIS.