Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Kamis (28/8/2025), secara bulat mengesahkan resolusi yang mengakhiri mandat Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL). Keputusan ini diambil di tengah tekanan dari Amerika Serikat dan sekutunya, Israel, yang sejak lama mendesak agar misi penjaga perdamaian itu dihentikan.
Resolusi tersebut memperpanjang mandat UNIFIL untuk terakhir kalinya hingga 31 Desember 2026, sebelum dilakukan penarikan secara “tertib dan aman.” Dengan hampir 11.000 personel, UNIFIL akan mengakhiri kiprah panjangnya di wilayah perbatasan Lebanon-Israel.
Misi UNIFIL dibentuk pada 1978 untuk mengawasi penarikan pasukan Israel dari Lebanon selatan. Sejak perang 2006, mandatnya diperluas untuk membantu Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF) menjaga stabilitas di wilayah selatan dan memantau pelanggaran sepanjang Garis Biru (Blue Line) yang ditetapkan PBB.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, pejabat Israel semakin vokal menuding UNIFIL tidak efektif dalam mengekang kelompok Hizbullah. Desakan untuk membubarkan misi meningkat sejak agresi militer Israel ke Gaza pada Oktober 2023, yang diiringi operasi darat Israel ke wilayah selatan Lebanon. Meski gencatan senjata dicapai pada November, serangan udara Israel terus berlanjut, menewaskan puluhan warga sipil dan merusak infrastruktur, termasuk fasilitas milik UNIFIL.
Israel menyambut baik keputusan PBB ini. “Akhirnya ada kabar baik dari PBB,” ujar Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mencerminkan kepuasan Tel Aviv atas pembubaran pasukan internasional yang selama ini, meskipun terbatas, menjadi penahan atas tindakan sepihak Israel.
Amerika Serikat memainkan peran kunci dalam melemahkan misi UNIFIL. Sejak pemerintahan Trump, Washington memangkas pendanaan, mendesak penghentian misi, dan menuduh UNIFIL tidak efektif. Penjabat Duta Besar AS untuk PBB, Dorothy Shea, menegaskan bahwa ini adalah perpanjangan terakhir yang didukung AS. “Ini akan menjadi terakhir kalinya Amerika Serikat mendukung perpanjangan UNIFIL,” ujarnya.
Pihak Lebanon menilai langkah ini justru melemahkan upaya menjaga stabilitas. Washington meminta agar Hizbullah disingkirkan dari selatan, namun sekaligus menarik dukungan terhadap pasukan internasional yang membantu LAF menjalankan tugas tersebut.
Sejak gencatan senjata November, UNIFIL dan LAF telah bersama-sama membongkar ratusan instalasi Hizbullah, termasuk terowongan dan gudang senjata. Namun pejabat Lebanon menyatakan bahwa kemampuan militer mereka belum cukup untuk mengelola wilayah tersebut tanpa bantuan.
“AS meminta kami mengendalikan wilayah selatan dan mengusir Hizbullah,” ujar seorang pejabat senior Lebanon, “tapi di saat bersamaan, mereka menarik salah satu sekutu utama kami dalam menjalankan misi itu.”
Juru bicara UNIFIL, Andrea Tenenti, memperingatkan bahwa peran pasukan penjaga perdamaian tetap krusial. “Lebanon memiliki kesempatan untuk mengembalikan otoritas negara di wilayah selatan, dan kami membantu mereka mewujudkannya. Tapi ini baru permulaan—membangun kekuatan militer nasional membutuhkan waktu,” ujarnya.
Pengamat khawatir, penarikan UNIFIL akan membuka ruang bagi agresi Israel lebih lanjut. Saat ini, Israel masih menduduki lima titik di wilayah Lebanon, melanggar Resolusi PBB 1701. Amnesty International, pejabat Lebanon, dan UNIFIL mencatat bahwa sebagian besar kehancuran di Lebanon selatan justru terjadi setelah gencatan senjata diberlakukan.
