Dalam rentang kurang dari 24 jam pada 24-25 September 2026, empat kabar besar dari kawasan Timur Tengah muncul nyaris bersamaan. Kepala staf angkatan bersenjata Arab Saudi, Turki, dan Pakistan bersiap menggelar pertemuan darurat menyusul serangan bertubi-tubi kelompok Houthi ke wilayah Saudi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian, di sela Sidang Majelis Umum PBB, mendesak Amerika Serikat kembali memenuhi komitmennya dalam nota kesepahaman (MoU) sebelum awal November. Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas memperingatkan bahwa kebijakan Israel kini mengancam eksistensi rakyat Palestina. Dan tak lama setelah puluhan diplomat berjalan keluar dari ruang sidang, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan ke fasilitas nuklir Iran sebagai salah satu keputusan termudah dalam kariernya.
Empat kabar ini tampak seperti empat berita terpisah. Padahal keempatnya adalah satu potret yang sama: Timur Tengah sedang disusun ulang lewat pakta pertahanan baru, diplomasi nuklir, dan perang multi-front — dan di tengah kesibukan itu, ada risiko nyata bahwa tuntutan paling mendasar dari seluruh kekacauan ini, yaitu kemerdekaan dan kedaulatan penuh Palestina, tergeser menjadi sekadar catatan kaki dalam permainan kekuatan yang lebih besar. Justru karena itulah, sekaranglah saat paling penting untuk menegaskan bahwa penyelesaian atas penderitaan Palestina tidak boleh digantungkan pada kalkulasi geopolitik pihak lain.
Konteks yang Saling Terkait
Perang Israel-Iran yang meletus awal tahun ini berujung pada nota kesepahaman Iran-AS yang ditandatangani pertengahan Juni 2026 di Islamabad, dengan Pakistan sebagai mediator utama, membuka jendela 60 hari untuk perundingan akhir. Di sisi lain, serangan Houthi yang meningkat ke wilayah Saudi — termasuk ke Mekah dan fasilitas Aramco di Yanbu — kini menguji pakta pertahanan bersama Mekah yang baru diteken Arab Saudi, Turki, dan Pakistan awal Agustus lalu. Sementara itu, perang di Gaza yang sudah berjalan hampir tiga tahun tetap menjadi latar belakang yang menyatu dengan seluruh narasi pembelaan diri Israel di panggung PBB.
Mengapa Palestina Harus Tetap Jadi Pusat Perhatian
Pertama, eskalasi regional mengalihkan sorotan dunia, padahal krisis di Gaza belum mereda. Ketika perhatian media dan diplomasi global tersedot ke ancaman Houthi terhadap Saudi dan negosiasi nuklir Iran-AS, urgensi krisis kemanusiaan di Gaza — yang bahkan disebut badan PBB sebagai krisis ekonomi terparah yang pernah tercatat — berisiko kehilangan tempat di agenda internasional. Pengalihan perhatian ini sering kali menguntungkan pihak yang ingin memperlambat akuntabilitas.
Kedua, Netanyahu sengaja menyatukan narasi “perang eksistensial melawan Iran” dengan perang di Gaza untuk mengaburkan pertanggungjawaban. Dalam pidatonya di UNGA, ia membingkai serangan ke Iran dan operasi di Gaza sebagai satu front pertahanan diri yang sama, sembari menyebut kritik terhadap kebijakannya sebagai kebohongan terbesar abad ini. Padahal keduanya memiliki konteks hukum dan kemanusiaan yang sama sekali berbeda — dan penggabungan narasi ini justru berfungsi menutupi fakta bahwa Mahkamah Pidana Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya atas dugaan penggunaan kelaparan sebagai metode perang di Gaza.
Ketiga, arsitektur keamanan baru di kawasan menunjukkan negara-negara berpengaruh lebih memprioritaskan pakta pertahanan negara-ke-negara ketimbang tekanan berkelanjutan atas pendudukan Palestina. Pakta Pertahanan Mekah antara Saudi, Turki, dan Pakistan lahir dari kebutuhan mendesak menghadapi ancaman Houthi, bukan dari agenda pembebasan Palestina. Ini bukan berarti solidaritas verbal terhadap Palestina dari negara-negara tersebut tidak tulus, tetapi menunjukkan bahwa energi diplomatik kawasan kini banyak tersedot ke pengelolaan rivalitas dengan Iran, bukan ke tekanan kolektif terhadap Israel.
Keempat, instrumentalisasi isu Palestina oleh berbagai aktor regional berisiko mengaburkan keaslian tuntutan rakyat Palestina sendiri. Ketika kelompok-kelompok yang mengklaim diri sebagai bagian dari “poros perlawanan” menyeret isu Palestina ke dalam konflik yang sebenarnya berakar pada rivalitas Iran-Saudi atau perang saudara Yaman, hal ini memberi amunisi bagi pihak yang ingin mendiskreditkan seluruh perjuangan kemerdekaan Palestina sebagai sekadar proksi kepentingan Teheran — padahal tuntutan self-determination Palestina jauh lebih tua dan berdiri sendiri, lahir dari pengalaman pendudukan dan pengusiran, bukan dari rivalitas kekuatan regional mana pun.
Mengakui Kompleksitas
Realitas kawasan memang rumit. Arab Saudi menghadapi ancaman keamanan langsung dari serangan rudal dan drone Houthi, dan pakta pertahanan bersama dengan Turki dan Pakistan adalah respons sah terhadap ancaman itu, bukan pengkhianatan terhadap Palestina. Pakistan pun menjalankan peran ganda yang tidak mudah: menjadi mediator kunci nota kesepahaman Iran-AS sekaligus mitra pertahanan Saudi, sambil tetap menyuarakan dukungan diplomatik untuk Palestina. Kompleksitas multi-front ini nyata dan tidak bisa disederhanakan menjadi hitam-putih. Namun kompleksitas itu justru harus menjadi alasan untuk tidak membiarkan Palestina hilang dari radar, bukan alasan untuk mengabaikannya.
Implikasi Lebih Luas
Ketika begitu banyak krisis meletus bersamaan — perang Iran-Israel, konflik Houthi-Saudi, negosiasi nuklir, dan perang di Gaza — dunia dihadapkan pada ujian soal prioritas moral. Hukum internasional, termasuk surat perintah ICC dan resolusi PBB, harus tetap ditegakkan secara konsisten terlepas dari krisis mana yang sedang menjadi berita utama hari itu. Media dan masyarakat sipil global punya tanggung jawab untuk tidak membiarkan liputan tentang perang Iran-Israel atau Houthi-Saudi mengubur sorotan atas Gaza dan Tepi Barat. Dan bagi negara-negara yang mengklaim solidaritas dengan Palestina, dukungan itu harus diuji bukan lewat pernyataan di podium PBB, melainkan lewat kesediaan mengaitkan kerja sama keamanan dan ekonomi dengan tekanan nyata terhadap pendudukan.
Timur Tengah memang sedang menyusun ulang peta aliansinya. Tetapi di tengah semua pakta pertahanan baru dan negosiasi nuklir itu, satu hal tidak boleh berubah: kemerdekaan dan kedaulatan penuh Palestina bukan agenda yang bisa ditunda sampai krisis-krisis lain kawasan ini selesai. Ia harus tetap menjadi pusat, bukan catatan kaki — dan itu hanya mungkin jika dunia, termasuk publik yang membaca tulisan ini, terus menagih akuntabilitas alih-alih membiarkan perhatian teralihkan oleh perang yang satu ke perang yang lain.
