Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengkritik keras Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas serangan terhadap tim negosiator Hamas di Qatar pekan lalu. Dalam pernyataannya, Erdogan menyamakan ideologi Netanyahu dengan pemimpin Nazi Jerman, Adolf Hitler.
“Secara ideologis, Netanyahu seperti kerabat Hitler,” ujar Erdogan, seperti dikutip kantor berita Anadolu, saat dalam perjalanan pulang dari Doha, Selasa (17/9/2025). Ia baru saja menghadiri KTT Darurat Arab-Islam di ibu kota Qatar tersebut.
Presiden Erdogan menilai serangan Israel terhadap delegasi Hamas di Doha sebagai bentuk pelecehan terhadap tatanan internasional dan hukum internasional.
“Ini adalah tantangan terang-terangan terhadap hukum internasional,” ujarnya. “Kepemimpinan Israel telah menjelma menjadi jaringan pembunuhan yang dibangun di atas ideologi fasis yang radikal.”
Erdogan juga menyampaikan harapannya bahwa solidaritas negara-negara Islam dalam KTT Doha akan memperkuat posisi Palestina di panggung internasional.
“Sebagaimana Hitler tak mampu membayangkan kekalahan yang menantinya, Netanyahu pun akan menghadapi nasib serupa,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Erdogan juga mendorong negara-negara Barat untuk segera mengakui kemerdekaan Palestina. Menurut dia, pengakuan tersebut akan menambah tekanan diplomatik terhadap Israel dan memperkuat posisi Palestina di forum internasional.
Erdogan berjanji akan kembali mengangkat isu ini dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendatang.
“Kami berharap front kemanusiaan akan mendapat dukungan yang lebih luas di Sidang Umum PBB,” katanya.
Selain isu Palestina, Presiden Erdogan juga menyinggung kebijakan luar negeri Turki di Libya. Ia menegaskan komitmen Ankara untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan persatuan politik Libya.
“Sejak awal, kami mendukung pemerintahan sah di Tripoli,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Turki kini juga membuka saluran diplomatik dengan otoritas Libya di wilayah timur, termasuk Benghazi.
Erdogan menyebut hal tersebut sebagai bagian dari pendekatan diplomasi multidimensi Turki dan visi kawasan yang berorientasi pada perdamaian.
“Persetujuan dari otoritas Benghazi atas perjanjian yurisdiksi maritim antara Turki dan Tripoli akan menjadi keuntungan signifikan di bawah hukum internasional,” ujarnya.
