Gerakan Pembebasan Nasional Palestina (Fatah) dan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) menyatakan bahwa Israel menjadi pihak yang menghambat masuknya Komite Nasional untuk Pengelolaan Jalur Gaza. Keduanya mendesak adanya tekanan internasional agar seluruh kondisi yang diperlukan bagi keberhasilan kerja komite tersebut dapat dipenuhi.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, dalam wawancara dengan Al Jazeera Mubasher pada Sabtu malam mengatakan bahwa sikap Hamas jelas dan tegas mengenai kesiapan seluruh lembaga dan institusi yang berkaitan dengan administrasi Gaza, “di semua tingkatan, termasuk bidang keamanan,” untuk menyerahkan berbagai urusan kepada komite nasional independen yang baru dibentuk dan dipimpin oleh Dr. Ali Shaath.
Qassem menegaskan bahwa Israel menghalangi kerja komite dan tidak mengizinkannya memasuki Jalur Gaza. Ia juga menyinggung keberadaan pasukan Israel di perlintasan Rafah.
Ia menyerukan kepada para pihak penjamin dan mediator agar bergerak secara serius dan efektif menekan Israel supaya mengizinkan komite tersebut masuk ke Gaza, serta menyediakan seluruh fasilitas dan kondisi yang diperlukan agar komite dapat menjalankan tugasnya.
Israel Disebut “Sumber Utama Hambatan”
Secara terpisah, juru bicara Fatah di Gaza, Mundhir al-Hayek, mengatakan Israel merupakan “sumber utama hambatan” yang dihadapi Komite Nasional Pengelola Gaza. Ia menyebut Israel tidak menginginkan transisi dari tahap pertama ke tahap kedua dalam rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menghentikan perang.
Al-Hayek memperingatkan bahwa Israel berupaya membagi Jalur Gaza menjadi dua wilayah, timur dan barat, di tengah kendali Israel atas sekitar 58 persen wilayah tersebut.
Ia juga menuding Israel menjadikan perlintasan Rafah sebagai “jalur penghinaan” bagi warga Palestina, khususnya mereka yang kembali dari Mesir. Menurutnya, pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa setiap warga yang kembali ke Gaza akan menghadapi perlakuan merendahkan dan menyaksikan tingkat kehancuran besar. Hal itu, kata dia, merupakan bagian dari kebijakan jangka panjang untuk mendorong pengosongan wilayah Gaza dari penduduknya.
Kontak dan Harapan Pemulihan
Hazem Qassem mengatakan terdapat komunikasi antara Hamas dan Komite Nasional Pengelola Gaza. Ia menegaskan Hamas berada dalam struktur pemerintahan di Gaza dan akan menyerahkan urusan, rincian administrasi, kementerian, serta lembaga kepada komite tersebut. Ia menyebut pembentukan komite dilakukan setelah tercapai kesepakatan di antara faksi-faksi Palestina.
Menurut Qassem, keberhasilan komite menjadi tujuan utama Hamas, yakni memulai proses bantuan kemanusiaan yang nyata dan rekonstruksi yang konkret di Gaza. Ia menggambarkan situasi di wilayah itu sebagai “bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya” dan membutuhkan bantuan kemanusiaan segera.
Ia juga menuduh Israel tidak mematuhi ketentuan tahap pertama dari rencana Presiden AS, dengan terus melanjutkan pemboman dan serangan yang disebut telah menewaskan lebih dari 500 warga Palestina. Selain itu, ia menyatakan Israel tetap memberlakukan pembatasan terhadap bantuan kemanusiaan, mengurangi jumlah pasien dan korban luka yang diizinkan bepergian ke luar Gaza, serta membatasi warga yang kembali. Ia juga menuduh adanya perlakuan buruk, interogasi, dan penyiksaan terhadap warga yang kembali.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Israel terkait tuduhan tersebut.
