Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dilaporkan mencopot Penasihat Keamanan Nasional Tzachi Hanegbi dari jabatannya pada Selasa (21/10), menyusul perselisihan sengit mengenai sejumlah keputusan kebijakan penting. Media lokal melaporkan, ketidaksepakatan ini termasuk serangan baru-baru ini di Qatar dan rencana ofensif militer untuk menduduki Kota Gaza.
Hanegbi, melalui konfirmasi kepada harian The Jerusalem Post, membenarkan kepergiannya. Ia mengatakan masa jabatannya sebagai Kepala Dewan Keamanan Nasional akan berakhir setelah Netanyahu memberitahunya bahwa pengganti akan ditunjuk.
Sebelumnya, Hanegbi menyerukan “penyelidikan menyeluruh” terhadap kegagalan Israel seputar serangan Hamas pada 7 Oktober dan menyatakan dirinya turut bertanggung jawab atas insiden tersebut.
Kantor Netanyahu telah mengonfirmasi bahwa Wakil Kepala Dewan Keamanan Nasional, Gil Reich, telah ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt.) kepala lembaga tersebut, menggantikan Hanegbi, sebagaimana dilaporkan oleh surat kabar Yedioth Ahronoth.
Media-media Israel, termasuk Channel 12, melaporkan bahwa Hanegbi sempat bersitegang dengan Netanyahu terkait dua hal krusial: serangan udara bulan lalu yang menargetkan kepemimpinan Hamas di Doha, ibu kota Qatar, serta peluncuran operasi militer untuk menduduki Kota Gaza.
Sebelum operasi dimulai, Hanegbi dilaporkan menentang keras desakan Netanyahu untuk menguasai Kota Gaza. Ia berargumen bahwa langkah tersebut berisiko membahayakan nyawa sandera Israel.
“Saya sepenuhnya setuju dengan Kepala Staf (Eyal Zamir) bahwa penguasaan Kota Gaza membahayakan nyawa para sandera, itulah sebabnya saya menentang usulan Perdana Menteri,” kata Hanegbi, seperti dikutip oleh Channel 12.
Serangan Israel di Doha pada 9 September menewaskan lima anggota Hamas dan seorang petugas keamanan Qatar, memicu kecaman global.
Sementara itu, gencatan senjata mulai berlaku di Gaza pada 10 Oktober, didasarkan pada rencana bertahap yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump. Tahap pertama rencana tersebut mencakup pembebasan sandera Israel dengan imbalan tahanan Palestina. Rencana ini juga mencakup pembangunan kembali Gaza dan pembentukan mekanisme pemerintahan baru tanpa Hamas.
Sejak Oktober 2023, perang genosida Israel telah menewaskan lebih dari 68.200 orang dan melukai lebih dari 170.300 orang, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.
