Pada 17 Oktober 2026, Mohamed, bocah 14 tahun, berjalan pulang dari pusat belajar yang didukung UNICEF di Deir al-Balah. Menurut UNICEF, ia terkena serangan drone bersenjata dan tewas. Tas sekolahnya tergeletak di samping jasadnya. Ia satu dari delapan anak yang dilaporkan terbunuh hanya dalam enam hari, sehingga total anak yang tewas sejak gencatan senjata Oktober 2025 mencapai 351. Gencatan senjata yang membiarkan anak-anak terus dikuburkan bukanlah perdamaian. Selama nasib anak-anak Palestina ditentukan oleh pendudukan, blokade, dan pengelolaan pihak luar, tidak ada jaminan yang sungguh-sungguh melindungi mereka. Kemerdekaan dan kedaulatan penuh bukan konsesi yang bisa ditawar belakangan; ia prasyarat keselamatan mereka.
Apa yang Dikatakan PBB
Pada Juni 2026, Komisi Penyelidik Independen PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina merilis laporan pertamanya yang khusus membahas anak-anak, dengan periode pengamatan 7 Oktober 2023 hingga 31 Maret 2026. Komisi menyebut setidaknya 20.179 anak tewas dan 44.143 terluka di Gaza dalam dua tahun pertama perang. Ketuanya, Srinivasan Muralidhar, menyatakan ada bukti kuat bahwa anak-anak sengaja disasar. Komisi menilai pola itu bagian dari genosida, kesimpulan yang sebelumnya sudah mereka sampaikan pada September 2025. Israel menolak laporan tersebut dan menyebutnya fitnah.
Argumen Pertama: Yang Dihancurkan Bukan Hanya Nyawa, tetapi Masa Depan
Komisi menemukan serangan terhadap fasilitas kesehatan dan layanan reproduksi yang memukul peluang hidup bayi baru lahir, serta hampir seluruh anak di Gaza membutuhkan dukungan psikologis. Hukum perlindungan anak mengenal konsep tentang hak anak untuk tumbuh dengan aman; di Gaza hak itu runtuh bersama bangunannya. Pakar hukum Noam Peleg dari UNSW mencatat lebih dari 90 persen fasilitas pendidikan di Gaza rusak atau hancur, dan banyak anak hampir tiga tahun tak bersekolah. UNICEF memperkirakan sekitar 60.000 anak kehilangan satu atau kedua orang tua, dan sekitar 800.000 anak masih mengungsi, sebagian besar di tenda atau gedung rusak. Ini bukan korban sampingan dari sebuah operasi. Ini kerusakan yang menyasar kesinambungan sebuah masyarakat.
Argumen Kedua: Gencatan Senjata Tanpa Kedaulatan Hanya Mengganti Bentuk Kerentanan
Pada awal Agustus 2026, UNICEF mencatat sedikitnya 300 anak tewas dalam 300 hari setelah gencatan senjata, rata-rata satu anak per hari. Awal November, hujan deras sejak 6 November merobohkan bangunan yang sudah rusak dan membanjiri tenda. OCHA menerima permohonan bantuan dari lebih dari 26.000 rumah tangga yang tempat berlindungnya rusak, sambil menegaskan masih perlu lebih banyak persetujuan Israel untuk memasukkan perlengkapan tempat berlindung, suku cadang, dan alat berat. Artinya, untuk sekadar mendirikan tenda yang layak, warga Gaza masih bergantung pada izin pihak yang menduduki mereka. Selama pintu masuk, langit, dan perbatasan dikendalikan pihak lain, keselamatan anak-anak akan selalu menjadi hal yang bisa dicabut kapan saja.
Argumen Ketiga: Masa Depan Gaza Tidak Boleh Diputuskan Tanpa Orang Palestina
Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 pada November 2025 melahirkan Board of Peace sebagai otoritas transisi. Namun lembaga kajian IRIS di Prancis mencatat tidak ada perwakilan Palestina di Board maupun Executive Board-nya, dan sejumlah pakar HAM menyebut model ini menyerupai struktur kolonial. Hak menentukan nasib sendiri bukan hadiah dari pihak berkuasa; ia hak yang melekat. Rekonstruksi yang dirancang tanpa rakyat yang direkonstruksi hanya memindahkan kendali dari satu tangan ke tangan lain.
Mengakui Kompleksitas
Kejujuran menuntut kita mengakui beberapa hal. Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 menewaskan lebih dari seribu warga Israel dan menyandera ratusan orang, dan trauma itu nyata bagi keluarga korban, termasuk anak-anak. Israel menolak temuan komisi; kelompok pemantau UN Watch menilai laporan tidak menyajikan bukti yang menguatkan insiden spesifik tentara menyasar anak, sementara Israel mengklaim telah menggelar ribuan pemeriksaan internal. Komisi juga bukan pengadilan, dan penetapan hukum final soal genosida ada di tangan mahkamah. Tetapi keberatan itu justru menguatkan satu tuntutan: penyelidikan independen dengan akses penuh. Adapun angka anak yang tewas sejak gencatan senjata dicatat UNICEF, lembaga kemanusiaan yang tak punya kepentingan dalam tawar-menawar politik para pihak.
Implikasi Lebih Luas
Peleg mengingatkan bahwa tindakan provisional Mahkamah Internasional (ICJ) pada awal 2024 belum ditegakkan, dan ia mendesak negara-negara menghentikan transfer senjata, menjatuhkan sanksi, serta mendukung penuntutan di pengadilan internasional. Sementara itu, organisasi yang mendokumentasikan pelanggaran terhadap anak ikut ditekan; Defence for Children International Palestine, menurut Peleg, terpaksa menutup kantornya tahun ini. Al-Ahram juga mencatat laporan komisi nyaris tak mendapat liputan atau tanggapan pejabat Barat. Ketika pendokumentasi dibungkam dan temuan diabaikan, yang runtuh bukan hanya perlindungan anak Palestina, tetapi kredibilitas tatanan hukum internasional pascaperang itu sendiri.
Penutup
Anak-anak Gaza tidak butuh gencatan senjata yang hanya menurunkan frekuensi kematian. Mereka butuh akhir pendudukan, akses tanpa syarat, akuntabilitas bagi pelaku, dan negara merdeka yang berdaulat melindungi warganya sendiri. Indonesia punya posisi untuk menyuarakannya: pemerintah telah menyatakan kesiapan mengirim hingga 8.000 personel ke pasukan stabilisasi, sekaligus menegaskan tidak segan keluar dari Board of Peace bila bertentangan dengan kemerdekaan Palestina. Janji itu patut kita tagih, tanpa lelah. Karena pada akhirnya ukuran perdamaian sederhana: apakah anak-anak itu bisa pulang dari sekolah dengan selamat.
