Organisasi kemanusiaan Global Sumud Flotilla pada Selasa (24/9/2025) menolak permintaan Israel agar kapal-kapal mereka berlabuh di Pelabuhan Ashkelon, Israel selatan, untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Dalam pernyataannya, pihak flotilla menilai permintaan tersebut merupakan bagian dari blokade berkepanjangan Israel terhadap Gaza, dan bukan sekadar permintaan logistik netral.
“Ini adalah taktik untuk menghambat bantuan, bukan memfasilitasi,” kata pernyataan kelompok tersebut, seperti dikutip dari Anadolu.
Israel sebelumnya memperingatkan bahwa kapal-kapal flotilla tidak akan diizinkan memasuki wilayah yang mereka sebut sebagai “zona perang aktif,” dan menuding kelompok perlawanan Palestina Hamas sebagai dalang di balik misi tersebut.
Sebagai alternatif, Israel menawarkan agar bantuan kemanusiaan diturunkan di Pelabuhan Ashkelon, untuk kemudian dikirim ke Gaza dengan mekanisme yang disebut “cepat dan terkoordinasi.”
Namun, flotilla menyatakan bahwa usulan tersebut bertentangan dengan tujuan utama mereka, yakni menembus blokade dan langsung menjangkau warga Gaza secara independen.
Mereka juga menyoroti bahwa sejak Mei 2025, setelah Israel mengumumkan pencabutan blokade secara “total,” rata-rata hanya 70 truk bantuan yang diizinkan masuk ke Gaza per hari. Padahal, lembaga-lembaga PBB memperkirakan bahwa 500 hingga 600 truk dibutuhkan setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk.
“Israel memiliki rekam jejak memblokir kapal, membatasi rute bantuan, dan memperlambat distribusi. Ini bukan tentang bantuan, melainkan kontrol,” lanjut pernyataan tersebut.
Flotilla juga mengutip kritik dari organisasi HAM seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, yang menilai pembatasan Israel terhadap bantuan kemanusiaan sebagai pelanggaran hukum internasional.
“Menggambarkan misi damai sebagai pelanggaran hukum adalah dalih untuk bertindak keras terhadap warga sipil yang secara sah ingin menyalurkan bantuan,” tegas kelompok itu.
Mereka menyerukan kepada pemerintah dunia, badan-badan PBB, dan organisasi kemanusiaan untuk menjamin keselamatan misi dan menolak pengepungan Gaza yang dinilai melanggar hukum kemanusiaan internasional.
Flotilla juga memperingatkan bahwa kegagalan komunitas internasional untuk bertindak akan memperkuat sistem yang mengakibatkan “kelaparan paksa, kekurangan, dan hukuman kolektif yang telah merenggut ribuan nyawa.”
Global Sumud Flotilla merupakan konvoi terbesar yang mencoba menembus blokade Gaza sejak diberlakukan 18 tahun lalu. Konvoi ini terdiri dari sejumlah kapal yang membawa bantuan kemanusiaan, aktivis internasional, dan anggota parlemen dari berbagai negara.
Pada 16 September lalu, Komite Internasional untuk Membebaskan Gaza dari Blokade mengumumkan bahwa kapal-kapal flotilla akan berkumpul di sekitar Malta untuk berlayar bersama menuju pantai Gaza. Namun, tanggal keberangkatan belum diumumkan secara resmi.
Israel telah beberapa kali mengintersepsi kapal bantuan ke Gaza pada tahun-tahun sebelumnya, menyita kapal dan mendeportasi penumpangnya.
Sementara itu, menurut penyelidikan terbaru dari tim independen PBB, Israel disebut melakukan tindakan genosida di Gaza, di mana lebih dari 65.300 orang telah tewas sejak Oktober 2023.
