Taher al‑Nunu, penasihat media bagi Ketua Biro Politik Hamas, mengungkap bahwa pada akhir bulan lalu, putaran negosiasi terakhir antara Hamas dan Israel nyaris mencapai kesepakatan definitif untuk menghentikan agresi terhadap Jalur Gaza, lansir Al Jazeera pada Kamis (7/8).
Menurut al-Nunu, negosiasi tersebut tiba-tiba terhenti oleh keputusan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dengan dukungan dari Utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, segera setelah delegasi AS dan Israel mundur dari pembicaraan
Al-Nunu menyatakan bahwa Hamas bersikap sangat bertanggung jawab dan fleksibel dalam menanggapi semua inisiatif yang diajukan, dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan rakyat Palestina.
Ia menuding Netanyahu melakukan “penipuan kepada publik Israel” — di satu sisi menyatakan pembebasan sandera sebagai prioritas, namun di sisi lain justru membahas soal pendudukan Gaza, menolak kembali ke meja negosiasi, dan menghalangi proses perdamaian.
Pernyataan ini diperkuat oleh laporan Channel 12 Israel yang mengungkap bahwa kesepakatan sebenarnya sudah sangat dekat dengan penandatanganan — jauh lebih dekat daripada yang ditunjukkan oleh pernyataan resmi dari pihak Israel — serta menyebut bahwa Hamas tidak mengajukan tuntutan mustahil dan kegagalan pembicaraan ini lebih disebabkan oleh keputusan Israel untuk menghentikannya.
Al-Nunu juga memastikan bahwa Hamas siap melanjutkan negosiasi segera setelah bantuan dan pasokan makanan mencukupi di Gaza, sebagai langkah mencegah kebijakan kelaparan yang dijalankan oleh pendudukan Israel. Ia menekankan bahwa komunikasi terus berlanjut dengan mediator di Qatar dan Mesir untuk memastikan arus bantuan masuk secara layak dan bermartabat.
Dalam konteks tuduhan bahwa Hamas berada di bawah pengaruh kekuatan regional, al‑Nunu menegaskan bahwa keputusan Hamas sepenuhnya independen dan didasarkan atas kepentingan rakyat Palestina.
Ia membantah adanya campur tangan asing, termasuk dari Iran, dengan menyatakan bahwa hubungan dengan berbagai negara tetap terjalin, tidak berarti ada intervensi dalam keputusan internal Hamas.
