Tiga kelompok perlawanan Palestina, yaitu Hamas, Jihad Islam, dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), menegaskan penolakan mereka terhadap segala bentuk campur tangan atau pengawasan asing atas Jalur Gaza.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Jumat malam (10/10/2025), bertepatan dengan dimulainya implementasi gencatan senjata dan penarikan sebagian pasukan Israel dari Gaza, ketiga kelompok itu menyatakan bahwa pengelolaan Gaza adalah urusan internal Palestina.
“Kami menegaskan bahwa penentuan bentuk pemerintahan di Jalur Gaza adalah persoalan domestik yang hanya dapat diputuskan oleh rakyat dan komponen nasional Palestina sendiri,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Ketiga kelompok itu juga menyampaikan apresiasi atas peran Qatar, Turki, dan Mesir dalam memediasi tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel.
Dalam pernyataannya, faksi-faksi tersebut menyebut kesepakatan tersebut sebagai kegagalan politik dan keamanan bagi upaya Israel yang ingin memaksakan pengusiran paksa warga Gaza. Mereka juga menilai pembebasan ratusan tahanan Palestina, termasuk perempuan, merupakan bukti kekuatan perlawanan dan kesatuan sikap.
Faksi-faksi Palestina tersebut juga menyerukan kepada negara-negara penengah serta Amerika Serikat untuk menjamin agar Israel mematuhi seluruh butir kesepakatan.
Mereka turut mengapresiasi dukungan global terhadap rakyat Palestina dalam menolak genosida serta upaya mengejar pertanggungjawaban hukum atas kejahatan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan.
Lebih lanjut, ketiga kelompok tersebut menyatakan kesiapan mereka menerima partisipasi Arab dan internasional dalam proses rekonstruksi Gaza, dengan syarat bahwa hal tersebut bertujuan memperbaiki kualitas hidup rakyat Palestina serta menjaga hak-hak mereka atas tanah airnya.
Di sisi lain, mereka menolak secara tegas segala bentuk “tutupan politik” dari luar atas Jalur Gaza. “Kami tegaskan kembali bahwa tidak boleh ada kekuatan asing yang memaksakan sistem pemerintahan atau struktur kelembagaan di Gaza,” tegas pernyataan itu.
Mereka juga menyerukan dimulainya proses politik nasional yang inklusif, dengan melibatkan seluruh kekuatan dan faksi Palestina.
Sebagaimana diketahui, pada Kamis dini hari, Hamas dan Israel menyepakati tahap pertama dari rencana gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Kesepakatan tersebut tercapai setelah empat hari perundingan tidak langsung antara kedua belah pihak di Kota Sharm El-Sheikh, Mesir, dengan melibatkan Turki, Mesir, dan Qatar, serta dipantau langsung oleh pihak Amerika Serikat.
