Pemimpin Hamas, Osama Hamdan, kembali menegaskan bahwa rakyat Palestina menolak segala bentuk perwalian dari pihak mana pun.
Ia menekankan, jika ada pasukan internasional yang ditempatkan di Jalur Gaza, maka tugas mereka harus terbatas di wilayah perbatasan saja—untuk mencegah agresi Israel dan menghentikan pelanggaran gencatan senjata—tanpa ikut campur dalam urusan internal Gaza.
Pernyataan itu disampaikan Hamdan saat menjawab pertanyaan dalam program Al-Masa’iyah di Al Jazeera Mubasher. Ia menanggapi rencana Indonesia yang disebut akan mengirim beberapa ribu tentara sebagai bagian dari pasukan stabilisasi di Gaza.
Hamdan mengatakan Hamas telah berkomunikasi langsung dengan pemerintah Indonesia. Dalam komunikasi itu, Hamas menegaskan bahwa pasukan internasional harus bersikap netral dan bertugas di perbatasan, tidak mengambil posisi yang bertentangan dengan kehendak rakyat Palestina, serta tidak menjadi pengganti peran pendudukan Israel.
“Kami mendengar pesan yang jelas dari pihak Indonesia. Mereka menegaskan tidak akan menjadi bagian dari agenda Israel di dalam Gaza. Tugas mereka sebatas memisahkan warga Palestina dan pasukan pendudukan, mencegah agresi, tanpa mencampuri urusan penduduk,” kata Hamdan.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh faksi Palestina, termasuk Hamas, berkomitmen mendukung komite administratif yang dibentuk untuk mengelola urusan Gaza. Setiap upaya memanfaatkan pasukan internasional untuk melemahkan kehendak rakyat Palestina atau menghadapi kelompok perlawanan, menurut dia, akan ditolak sepenuhnya.
Soal Pelucutan Senjata
Menanggapi laporan The New York Times mengenai draf pelucutan senjata kelompok perlawanan, Hamdan menyatakan bahwa isu senjata Palestina berkaitan langsung dengan keberadaan dan berakhirnya pendudukan Israel.
“Sejak 1917, perlawanan Palestina berpegang pada prinsip merebut kembali tanah dan mencapai kemerdekaan nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, senjata perlawanan sah menurut hukum internasional dan kehendak rakyat Palestina, dan tidak akan diletakkan sebelum tujuan mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kota tercapai.
Soal pernyataan sejumlah petinggi Hamas mengenai kemungkinan pembekuan senjata untuk jangka waktu tertentu, Hamdan menegaskan bahwa wacana tersebut hanyalah perdebatan politik dan belum pernah diadopsi sebagai kebijakan resmi Hamas. “Senjata perlawanan adalah hak nasional dan sah, tidak bisa ditawar,” katanya.
Menanggapi anggapan bahwa sikap tersebut memberi dalih bagi Israel untuk terus menduduki Gaza, Hamdan menyatakan Israel tidak membutuhkan alasan apa pun. “Sejak 1948, mereka sudah melakukan pembantaian terhadap rakyat kami. Yang kami tuntut adalah penarikan pasukan Israel terlebih dahulu, serta kehadiran pasukan internasional di perbatasan untuk memisahkan kedua pihak dan mencegah pelanggaran gencatan senjata, sebelum membahas hal lain.”
Israel dinilai menghambat kesepakatan
Hamdan mengatakan kelompok perlawanan Palestina telah menyetujui empat poin awal dari proposal Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan di Sharm el-Sheikh. Poin-poin itu meliputi:
Penghentian perang
Pertukaran tahanan
Masuknya bantuan kemanusiaan
Penarikan pasukan Israel hingga “garis kuning”, dengan janji penarikan penuh ke perbatasan Gaza pada tahap berikutnya
Namun, menurut dia, Israel justru menghambat pelaksanaan tahap tersebut. Ia menuding Israel menghalangi masuknya bantuan medis, menghambat rehabilitasi rumah sakit dan fasilitas kota, serta mencegah komite administratif bekerja meski sudah ada kesepakatan internasional.
Hamdan juga menyebut bergabungnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Dewan Perdamaian Internasional sebagai “lelucon zaman ini”. Ia menegaskan Netanyahu tengah dicari Mahkamah Pidana Internasional atas tuduhan genosida, sehingga keanggotaannya di lembaga tersebut memunculkan pertanyaan tentang makna perdamaian itu sendiri.
Senjata Disebut Jaminan Keselamatan
Menanggapi pihak yang meragukan efektivitas senjata perlawanan setelah dua tahun agresi, Hamdan mengatakan sejarah Palestina menunjukkan bahwa menyerahkan senjata justru berujung pada pembantaian, seperti tragedi Sabra dan Shatila.
“Perlawanan adalah satu-satunya jaminan untuk melindungi rakyat dan tanah kami. Hak-hak Palestina tidak bisa ditawar,” ujarnya.
Soal negosiasi Amerika Serikat dan Israel terkait poros perlawanan dan Iran, Hamdan menuding Israel sebagai sumber ketidakstabilan kawasan. Ia menilai Israel mendorong Amerika menyerang Iran dan memperluas konflik, serta berupaya memperluas pendudukan di sejumlah negara Arab.
Namun, menurut dia, solusi sesungguhnya adalah menghadapi pendudukan secara langsung dan mendukung perlawanan Palestina.
Ketika ditanya tentang kemampuan perlawanan untuk bertahan, Hamdan menjawab, “Kami bertawakal kepada Tuhan, lalu membaca realitas secara cermat. Kami memahami tujuan kami dan terus melawan meski mengalami kerugian besar. Kekalahan entitas Zionis bukan hal mustahil, tetapi membutuhkan waktu, usaha, dan organisasi.”
Terus Berkoordinasi dengan Mediator
Hamdan mengatakan perjalanannya antara Doha, Kairo, dan Ankara merupakan bagian dari upaya mencapai kesepahaman yang jelas demi menjalankan kesepakatan dan menjaga stabilitas internal Palestina.
Ia menuduh Israel menghambat peran Otoritas Palestina maupun faksi-faksi lain, serta berupaya mempertahankan kendali atas wilayah pendudukan. Karena itu, komunikasi dengan para mediator tetap diperlukan untuk memastikan hak-hak Palestina terpenuhi.
Terkait kabar draf konstitusi Palestina yang disebut dikeluarkan melalui keputusan Presiden Mahmoud Abbas, Hamdan menyatakan Hamas akan menyampaikan sikap resminya. Ia menegaskan persoalan itu bukan sekadar soal konsultasi dengan Hamas, melainkan menyangkut legitimasi pihak yang mengeluarkan keputusan serta kehendak membangun sistem politik yang menjamin pergantian kekuasaan secara bebas, demokratis, setara, dan transparan.
