Hari Kamis ini, Gedung Putih akan menjadi panggung bagi ambisi besar Donald Trump. Sang Presiden Amerika Serikat dijadwalkan memimpin rapat perdana “Board of Peace” (Dewan Perdamaian) untuk Gaza. Ini adalah lembaga bentukan Trump yang lahir dari proposal gencatan senjata 20 poin yang berlaku sejak 10 Oktober lalu dan diratifikasi di Davos, Swiss, pada 22 Januari.
Jabatan Trump di dewan ini tak main-main: Ketua Seumur Hidup.
Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengungkapkan bahwa lebih dari 20 negara dipastikan hadir. Meski daftar resminya masih disimpan rapat, sekitar 25 negara dikabarkan telah menandatangani kesediaan bergabung dari total 60 negara yang diundang.
Menariknya, daftar anggota pendiri dewan ini mencantumkan dua nama pemimpin yang statusnya masih diburu Mahkamah Pidana Internasional (ICC): Vladimir Putin dari Rusia dan Benjamin Netanyahu dari Israel. Lewat akun X resminya, dewan ini terus memamerkan “plakat digital” bagi setiap negara yang baru bergabung.
Sejumlah pemimpin dunia pun sudah mendarat di ibu kota AS. Di antaranya Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam To Lam, hingga Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Dari jajaran diplomat, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar dan Menlu Turki Hakan Fidan juga mengonfirmasi kehadiran mereka. Sementara itu, Italia dan beberapa anggota Uni Eropa memilih posisi aman sebagai “pengamat”.
Udang di Balik Batu
Kehadiran para pemimpin ini tidak otomatis berarti satu suara dengan Washington. Shehbaz Sharif, misalnya, disebut-sebut emoh membahas pelucutan senjata Hamas, meski ia terus aktif mencari muka di depan Trump—bahkan sampai menominasikannya untuk Nobel Perdamaian.
Lain lagi dengan Vietnam yang mengincar kesepakatan penerbangan. Sementara negara-negara Teluk diduga ingin memperkuat lini bisnis militer, energi, dan properti dengan sang presiden transaksional. Di balik layar, ada nama Jared Kushner. Menantu Trump ini menjadi motor penggerak visi “Riviera” di atas puing-puing Gaza, sebuah proyek ambisius yang dikritik banyak pihak sebagai upaya komersialisasi tanah konflik.
“Kushner telah mempresentasikan visi detail soal rekonstruksi, bantuan kemanusiaan, dan pengamanan lokal di Davos lalu,” ujar Leavitt. Strateginya klise: keamanan dulu, kemakmuran kemudian.
Hingga kini, dana sebesar US$ 5 miliar (sekitar Rp 78 triliun) telah dijanjikan oleh para anggota. Dewan inilah yang nantinya akan memegang kendali penuh atas distribusi duit jumbo tersebut. Namun, komposisi badan eksekutif dewan yang didominasi pejabat AS, taipan real estat, dan miliarder mulai memicu alarm kecurigaan.
Tentara Indonesia di Gaza?
Satu poin krusial yang akan diumumkan adalah komitmen pasukan untuk International Stabilisation Force di Gaza. Trump melalui TruthSocial membocorkan bahwa Indonesia—yang kabarnya tengah menegosiasikan pembelian senjata miliaran dolar dari AS—telah menawarkan hingga 1.000 personel pasukan perdamaian.
Namun, syarat Trump tetap keras: Hamas harus melakukan demiliterisasi total. Hamas sendiri bersedia “mengubur” senjata demi gencatan senjata jangka panjang, namun menolak pelucutan total yang dianggap akan membuat Gaza tanpa pertahanan melawan Israel yang dipersenjatai AS. Di sisi lain, Israel menolak kesepakatan keamanan timbal balik apa pun.
Ironisnya, dalam piagam Dewan Perdamaian ini, kata “Gaza” atau “Palestina” justru tidak muncul sama sekali. Hamas pun tidak diberi kursi di meja perundingan.
Hujan Kritik
Di Eropa, nada sumbang terdengar nyaring. Kaja Kallas dari Uni Eropa mengkritik dewan ini karena mengabaikan peran PBB. Spanyol bahkan terang-terangan menolak bergabung, langkah yang diikuti sebagian besar negara Eropa lainnya. Vatikan pun emoh hadir, sementara undangan untuk Kanada ditarik kembali oleh Trump.
“Jika Trump kehilangan minat atau gagal menjadi mediator yang adil, peluang keberhasilannya nol besar,” ujar Michael Hanna dari International Crisis Group.
Kritik paling pedas datang dari Craig Mokhiber, mantan penasihat HAM PBB. Ia menyebut pertemuan ini sebagai “konspirasi kriminal” untuk menuntaskan pembersihan etnis dan mencuri tanah Palestina demi keuntungan pribadi.
Data di lapangan memang tak seindah narasi di Washington. Sejak gencatan senjata berlaku, lebih dari 600 warga Palestina justru tewas di tangan militer Israel. Bantuan kemanusiaan pun masih tersendat akibat blokade Israel.
Bagi Trump, Dewan Perdamaian ini adalah pertaruhan warisan politiknya. Namun bagi warga Gaza, dewan ini bisa jadi hanyalah alat baru untuk melegalkan pendudukan dengan bungkusan “pembangunan”.
