Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menanggapi isu mengenai dugaan seorang warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi anggota Israel Defense Forces (IDF) atau Pasukan Pertahanan Israel.
Juru Bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, mengatakan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Amman hingga kini belum menerima informasi terkait hal tersebut.
“Mengenai dugaan adanya WNI yang bergabung menjadi tentara Israel, dapat disampaikan bahwa KBRI Amman belum mengetahui adanya informasi ini,” kata Yvonne saat dikonfirmasi, Selasa, 17 Februari 2026 seperti dilansir Tempo.
Yvonne menambahkan, Kemlu siap bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum sebagai instansi yang berwenang dalam isu kewarganegaraan.
“Untuk memverifikasi informasi tersebut dan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujarnya.
Isu mengenai bergabungnya seorang WNI menjadi tentara Israel mencuat di media sosial. Salah satunya melalui akun X (sebelumnya Twitter) @erlani***** pada Ahad, 15 Februari 2026.
Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut terdapat satu WNI yang menjadi tentara Israel berdasarkan catatan IDF. Akun itu juga meminta pemerintah menelusuri identitas yang bersangkutan dan mencabut kewarganegaraannya apabila terbukti.
Unggahan tersebut mendapat perhatian luas, dengan ribuan tanda suka dan ribuan kali dibagikan ulang. Akun tersebut turut melampirkan tangkapan layar dokumen berbahasa Ibrani sebagai pendukung klaimnya.
Berdasarkan penelusuran, informasi itu disebut bersumber dari Declassified melalui permintaan Kebebasan Informasi yang diajukan kepada IDF oleh pengacara Elad Man dari LSM Hatzlacha.
Dokumen tersebut memuat data mengenai jumlah prajurit IDF yang memiliki kewarganegaraan ganda per Maret 2025. Tercatat terdapat 1.686 warga Inggris-Israel serta 383 orang dengan kewarganegaraan Inggris, Israel, dan negara lain yang bertugas di IDF.
Secara keseluruhan, lebih dari 50 ribu tentara IDF dilaporkan memiliki kewarganegaraan Israel dan setidaknya satu kewarganegaraan lain. Kelompok terbesar berasal dari Amerika Serikat, Rusia, Ukraina, Prancis, dan Jerman.
