Parlemen Iran, Kamis (28/8/2025), mulai menyusun rancangan undang-undang (RUU) mendesak untuk menarik diri dari Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT).
Langkah ini diambil sebagai respons atas keputusan Inggris, Prancis, dan Jerman—kelompok yang dikenal sebagai E3—yang memicu kembali sanksi PBB terhadap Iran terkait program nuklirnya.
Anggota parlemen Iran, Hossein Ali Haji Deligani, kepada kantor berita semi-resmi Tasnim News Agency, menyampaikan bahwa rancangan tersebut akan diajukan ke sistem internal parlemen pada Jumat (29/8/2025). RUU itu dijadwalkan masuk agenda sidang terbuka pekan depan untuk dibahas dan kemudian diputuskan melalui pemungutan suara.
Ketiga negara Eropa tersebut, Rabu (27/8/2025), secara resmi mengaktifkan snapback mechanism, yaitu mekanisme dalam perjanjian nuklir 2015 yang memungkinkan sanksi PBB terhadap Iran secara otomatis diberlakukan kembali apabila Iran dianggap melanggar komitmennya.
“Seperti yang telah diperkirakan, Jerman, Prancis, dan Inggris telah mengumumkan pengaktifan mekanisme ini,” kata Deligani.
Ia menambahkan bahwa negara-negara tersebut pada kenyataannya telah menerapkan konsekuensi dari mekanisme snapback, termasuk sanksi, bahkan sebelum pengumuman resmi dilakukan.
Deligani juga melontarkan kritik terhadap kinerja tim diplomatik dan Menteri Luar Negeri Iran dalam menangani hubungan dengan ketiga negara Eropa tersebut, yang menurutnya merupakan “sumber banyak masalah di dunia.”
“Jika kontak dan negosiasi yang tidak ada gunanya itu tidak terjadi, kita tidak akan menghadapi pengaktifan mekanisme snapback ini sekarang,” ujarnya.
Deligani menegaskan bahwa rancangan undang-undang ini merupakan langkah paling mendasar dari parlemen sebagai respons terhadap situasi saat ini. Ia juga menambahkan bahwa akan ada langkah-langkah lanjutan yang ditujukan untuk membuat negara-negara pemicu mekanisme snapback menyesali tindakan mereka.
