Otoritas Israel berencana membatasi akses umat Muslim untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan mendatang. Pernyataan ini disampaikan oleh Syaikh Ekrima Sabri, mantan mufti besar Jerusalem sekaligus Ketua Dewan Islam Tertinggi di Jerusalem, dalam wawancara dengan Anadolu.
Syaikh Sabri menyayangkan rencana pemerintah Israel yang akan membatasi akses ke masjid ketiga tersuci bagi umat Islam ini. Ramadan tahun ini akan dimulai pada pertengahan minggu.
Menurut Syaikh Sabri, niat buruk Israel terlihat jelas saat Mayor Jenderal Avshalom Peled diangkat sebagai komandan polisi baru di Yerusalem Timur yang diduduki pada pekan pertama Januari. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk mewujudkan rencana Menteri Keamanan Nasional sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, terkait Masjid Al-Aqsa. Surat kabar Israel, Haaretz, menulis: “Sepertinya Ben-Gvir melakukan segala cara untuk menyulut ketegangan.”
“Umat Muslim menyambut Ramadan dengan optimisme, mengikuti tradisi Nabi Muhammad SAW yang menyambut bulan ini di akhir bulan Sya’ban,” ujar Syaikh Sabri. “Namun terkait Jerusalem, kami menyesalkan tindakan keras yang akan diberlakukan otoritas pendudukan terhadap umat Muslim yang datang ke Masjid Al-Aqsa.”
Ia menambahkan, “Otoritas Israel sudah melarang puluhan pemuda memasuki masjid dan mengumumkan bahwa mereka tidak akan melonggarkan pembatasan selama Ramadan bagi jamaah dari Tepi Barat yang diduduki.”
“Ini berarti pembatasan akan lebih ketat. Jumlah jamaah di Al-Aqsa akan lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bertentangan dengan kebebasan beribadah dan mengganggu pelaksanaan ibadah puasa umat Muslim,” jelasnya.
Setiap tahun, ratusan ribu warga Palestina dari Tepi Barat biasanya datang ke Yerusalem Timur untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa. Namun, sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023, otoritas Israel memperketat pos pemeriksaan militer, membatasi akses warga Tepi Barat ke Yerusalem.
Dalam dua tahun terakhir, hanya sedikit warga yang memperoleh izin dari militer Israel, yang menurut warga Palestina sulit didapat. Otoritas Israel belum mengumumkan pengaturan khusus untuk Ramadan tahun ini.
Belakangan ini, otoritas Israel juga mengeluarkan perintah sementara yang melarang ratusan warga Palestina di Yerusalem Timur—kebanyakan pemuda—memasuki Al-Aqsa selama Ramadan. Beberapa perintah berlaku hingga enam bulan.
Langkah-langkah ini muncul saat pemerintah sayap kanan Israel, dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menghadapi kritik dari pejabat Palestina terkait perubahan “status quo” lama di lokasi tersebut.
Sejak 2003, polisi setempat telah membiarkan ekstremis Israel memasuki kompleks masjid secara paksa, meskipun Departemen Wakaf Islam berulang kali meminta agar pelanggaran ini dihentikan.
“Tidak diragukan lagi pemerintah sayap kanan bertujuan mewujudkan rencana agresif terkait Masjid Al-Aqsa. Selama bertahun-tahun, mereka menuntut akses publik, shalat terbuka, penggunaan terompet ritual, dan sujud. Ambisi yang dulu tersembunyi kini menjadi terang-terangan,” kata Syaikh Sabri.
Ia menambahkan, Israel berusaha menetapkan kedaulatan atas lokasi ini dan mengurangi otoritas Wakaf Islam.
Langkah Israel tidak terbatas pada Masjid Al-Aqsa. Tindakan ini juga mencakup penggusuran permukiman Palestina di Yerusalem Timur, terutama yang berada dekat masjid.
“Kebijakan penggusuran ini bersifat rasis, tidak adil, ilegal, dan tidak manusiawi, serta merupakan kelanjutan dari kebijakan Inggris yang tidak adil di Palestina pada masa kolonial,” katanya menyesalkan.
Syaikh Sabri menyerukan kepada bangsa Arab dan Muslim untuk membantu warga Palestina di Jerusalem, serta meminta para pemimpin Arab dan Muslim memikul tanggung jawab mereka terhadap Jerusalem dan Masjid Al-Aqsa.
